Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin, mendukung pemberian bantuan hukum untuk warga kota nya, dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda menyampaikan, Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen menghadirkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.
Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda
“Pemerintah kota juga memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan layanan bantuan hukum di daerah, khususnya di Kota Banjarmasin,” ungkap Ananda, belum lama tadi.
Pemerintah Kota Banjarmasin juga berkomitmen, menghadirkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Pos Bantuan Hukum ini merupakan akses keadilan yang hadir hingga tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kelurahan,” ucap Ananda.
Ia menjelaskan, Kota Banjarmasin telah membentuk Posbankum di seluruh 52 kelurahan, sehingga menjadi salah satu daerah yang 100 persen kelurahannya memiliki layanan Pos Bantuan Hukum.
Salah satunya Posbankum Kelurahan Telaga Biru, memiliki capaian yang membanggakan, termasuk diraihnya Peacemaker Justice Award 2025 serta sertifikat Kelurahan Sadar Hukum (Anubhawa Sasana Jagaddhita).
Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa pendekatan non-litigasi dan penyelesaian masalah secara damai, dapat berjalan efektif di tingkat kelurahan.
“Kami berharap layanan Pos Bantuan Hukum di Kota Banjarmasin semakin berkualitas, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ananda.
Sementara itu, salah seorang warga Kota Banjarmasin, Yayuk Purwaningsih, yang merupakan Ketua RT 23 Kelurahan Telaga Biru ini menyampaikan, bahwa kehadiran Posbankum sangat membantu warga, menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan sosial di lingkungan mereka.
“Warga merespon positif layanan tersebut karena setiap permasalahan dapat dimediasi, dan ditangani secara cepat dan terkoordinasi,” ucapnya.
Diharapkan dengan begitu, kesadaran warga mengalami peningkatan, terbukti saat ada permasalahan, warga langsung melaporkannya ke Posbankum di kelurahan.
“Kami berharap sosialisasi terkait Posbankum dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memahami dan memanfaatkan layanan tersebut,” ujarnya.
Yayuk menambahkan, sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan layanan, meski terdapat beberapa kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja yang sebagian besar melibatkan warga pendatang. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Program ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah, menekan laju inflasi di Kalimantan Selatan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Saptono mengatakan, bahwa menjelang Ramadan, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan cenderung meningkat. Kondisi tersebut kerap memicu kenaikan harga dan berpotensi mendorong inflasi daerah apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Kabid Ketahanan Pangan DPKP Kalsel, Saptono
“Gerakan Pangan Murah ini kami laksanakan sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus untuk membantu menurunkan dan mengendalikan angka inflasi di Kalimantan Selatan, terutama menjelang Ramadan,” ujar Saptono, Senin (2/2).
Saptono menjelaskan, pelaksanaan GPM dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel.
Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan berbagai komoditas pangan strategis dalam satu kegiatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.
“Komoditas yang disediakan meliputi beras, gula, minyak goreng, telur, daging, hasil perikanan, hingga produk pangan lainnya. Dengan pasokan yang cukup dan harga terjangkau, kami berharap tekanan harga di pasar bisa ditekan,” jelas Saptono.
Lebih lanjut, Saptono menuturkan, bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari upaya penguatan pengendalian inflasi daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Melalui intervensi langsung di tingkat konsumen, pemerintah berharap dapat memutus rantai distribusi yang panjang dan menekan lonjakan harga pangan.
“Selain membantu masyarakat, GPM juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli. Jika harga pangan stabil, maka inflasi bisa lebih terkendali dan kondisi ekonomi masyarakat tetap terjaga,” lanjut Saptono.
Saptono juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan, khususnya pada momentum-momentum strategis seperti Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya.
Rencananya, Gerakan Pangan Murah akan digelar di sejumlah lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan stabilitas harga pangan di Kalimantan Selatan tetap terjaga, inflasi dapat ditekan, serta masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan nyaman. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya mitigasi bencana dengan memanfaatkan videotron sebagai media penyampaian informasi cuaca dan peringatan dini bencana kepada masyarakat.
Langkah ini dinilai efektif, meningkatkan kewaspadaan publik, khususnya terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi,
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, pemanfaatan videotron merupakan bagian dari strategi komunikasi kebencanaan yang adaptif dan mudah diakses masyarakat.
Videotron memiliki keunggulan karena bersifat visual, mudah dibaca, dan menjangkau masyarakat luas, terutama di kawasan dengan mobilitas tinggi seperti pusat kota, perkantoran, dan ruang publik.
“Informasi yang kami tampilkan meliputi prakiraan cuaca, peringatan dini potensi banjir, angin kencang, hingga imbauan kesiapsiagaan bencana,” ujar Bambang, baru-baru ini.
Menurutnya, penyampaian informasi secara cepat dan berulang sangat penting, agar masyarakat tidak lengah dan dapat melakukan langkah antisipasi sejak dini.
videotron milik Pemerintah Provinsi kalsel
Dengan tampilan yang sederhana namun informatif, masyarakat diharapkan lebih mudah memahami kondisi cuaca terkini dan risiko bencana yang mungkin terjadi.
Bambang menambahkan, pemanfaatan videotron ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan sistem peringatan dini bencana di Kalimantan Selatan. BPBD Kalsel tidak hanya mengandalkan satu kanal informasi, tetapi memaksimalkan berbagai media agar pesan kebencanaan dapat diterima secara merata.
Semakin banyak kanal informasi yang digunakan, semakin besar peluang masyarakat mendapatkan peringatan lebih awal.
“Ini penting untuk menekan risiko dan dampak bencana, serta meningkatkan keselamatan masyarakat,” jelas Bambang.
Selain memanfaatkan videotron milik pemerintah daerah, BPBD Kalsel juga mengusulkan agar seluruh videotron, baik milik instansi vertikal, perkantoran, hingga pihak swasta dan perhotelan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mitigasi bencana.
“Mitigasi bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor. Jika videotron-videotron yang ada bisa dimanfaatkan secara serentak untuk menayangkan informasi kebencanaan, maka penyampaian peringatan dini akan jauh lebih masif dan cepat,” ungkap Bambang.
Ia berharap dukungan dari seluruh pemilik dan pengelola videotron agar turut berperan aktif dalam upaya penyelamatan masyarakat.
Menurutnya, keselamatan publik merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kepedulian semua pihak.
“Dengan keterlibatan pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat, kami optimis kesiapsiagaan bencana di Kalimantan Selatan akan semakin meningkat. Informasi yang cepat dan tepat adalah kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” tutup Bambang. (MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pagi masih muda ketika halaman KC Banjarmasin Lambung Mangkurat mulai dipenuhi peserta, dimana yang terlihat pertama bukan spanduk besar atau panggung megah, melainkan kekompakan yang sederhana: kaos hitam, sepatu lari, dan kerudung putih bagi peserta perempuan.
Di antara obrolan ringan dan cek torsi tali sepatu, semangat Milad ke-5 BSI terasa hidup, hangat, dekat, dan penuh energi. Tepat pukul 05.30 WITA, rangkaian Fun Run “Langkah Emas untuk Generasi Emas” dimulai.
Pesertanya datang dari berbagai unit, mulai dari pegawai organik, TAD, peserta magang in office RO, RFO, FC, RCR, RFR, RCB Banjarmasin, area Banjarmasin, cabang – cabang dalam Kota Banjarmasin, hingga BSI Maslahat. Semuanya membaur dalam satu irama yang sama: merayakan lima tahun perjalanan BSI dengan cara yang sehat dan menyenangkan, pada Minggu (1/2).
Usai pemanasan, langkah-langkah kecil berubah menjadi lari yang ringan. Ada yang mengejar target pribadi, ada yang memilih pace santai sambil berbagi cerita. Namun semuanya punya satu tujuan yang sama, menikmati perayaan Milad yang tak hanya seremonial, tapi juga memberi ruang kebersamaan.
Kemeriahan tak berhenti di lintasan. Di area kegiatan, peserta dan pengunjung disambut bazar, games, serta cek kesehatan gratis.
Suasana semakin ramai saat peserta bergantian memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, lalu kembali berkumpul untuk foto bersama, memperlihatkan wajah-wajah bahagia di balik peluh pagi.
RCEO BSI Regional IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat menegaskan, bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda internal, melainkan simbol gerak bersama yang lebih luas.
“Pada Milad ke-5 BSI, kami mengajak seluruh insan BSI di Banjarmasin untuk merayakan ‘Langkah Emas untuk Generasi Emas’ lewat Fun Run. Kami menyiapkan rangkaian bazar, games, dan cek kesehatan gratis agar perayaan ini menjadi ruang kebersamaan yang sehat dan bermakna,” ujarnya.
Semangat yang sama juga digelar serentak di seluruh Indonesia, mengikuti atmosfer perayaan Milad BSI yang berlangsung di berbagai wilayah. Di setiap titik, temanya tetap satu, membangun gaya hidup yang sehat sekaligus menguatkan literasi dan solusi finansial yang lebih relevan bagi masyarakat.
Dalam momentum Milad ke-5 ini, BSI juga menghadirkan beragam promo spesial sebagai bagian dari perayaan lima tahun perjalanan.
Promo tersebut melengkapi semangat “Langkah Emas”, bahwa setelah tubuh sehat dibangun lewat olahraga, kebutuhan finansial dan rencana masa depan pun bisa dipersiapkan lewat berbagai solusi layanan BSI.
Melalui perayaan Milad ke-5 ini, BSI mengajak masyarakat menikmati kemudahan dalam ekosistem layanan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip Syariah. Dari gaya hidup sehat, kebersamaan, hingga solusi finansial untuk rencana yang lebih panjang. (RIW/EPS)
Banjarmasin —Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya, mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi.
Direktur Utama Bank Kalsel saat menyampaikan paparannya
Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (30/1) di Banjarmasin ini, merupakan wujud koordinasi dan kolaborasi Bank Kalsel dengan lintas pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital.
Turut berhadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor dan seluruh Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Kota se Kalsel.
Dalam sambutannya, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Edy Wibowo menyampaikan, bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Dalam hal ini, peran Bank Kalsel dinilai sangat strategis, dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.
FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Melalui forum ini, kami mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan Bank Kalsel dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Edy.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.
Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
“Sehingga, sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucap Miftahul.
Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmen Bank Kalsel, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.
Bank Kalsel melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
“Yakni melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi AKSELerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session, yang menghadirkan Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Yaumil serta Perwakilan dari Divisi Komersial dan Korporat Bank Kalsel, Fajri.
Diskusi ini, membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.
Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)
