Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara daring mengikuti rapat koordinasi penanganan inflasi, pada Senin (23/2), di Command Center Setdaprov Kalsel.
Rakor ini membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan pasokan di daerah.
Pemerintah daerah diminta terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kenaikan harga, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.
Rapat koordinasi tersebut diikuti Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair.
Miftahul Chair menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, distributor, hingga pelaku usaha juga terus diperkuat, untuk memastikan distribusi barang tetap lancar.
“Alhamdulillah Inflasi di Kalimantan Selatan dapat terus terjaga, meskipun terjadi kenaikan Inflasi, namun masyarakat dapat tetap membeli kebutuhan pokok dikarenakan peredaran yang terjaga,” ungkap Miftah.
Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang dilakukan untuk menekan angka inflasi, adalah melalui pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah. Program ini dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Menurutnya, pasar murah tidak hanya berfungsi sebagai intervensi jangka pendek mengendalikan harga, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan menggandeng instansi terkait dan pelaku usaha, komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya dapat dijual di bawah harga pasar.
“Melalui pasar murah, kita berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan,” lanjut Miftahul Chair.
Pemprov Kalsel berkomitmen, untuk terus mengoptimalkan berbagai upaya pengendalian inflasi, termasuk memperkuat kerja sama antar daerah, meningkatkan produksi komoditas lokal, serta mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok. Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas ekonomi daerah diharapkan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. (MRF/RIW/EPS)