Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya menjaga ketertiban distribusi dan keterjangkauan harga bahan pokok, menjelang Ramadan. Langkah ini dinilai penting mengingat tren kenaikan harga dan peningkatan kebutuhan masyarakat hampir selalu terjadi setiap memasuki Ramadan.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa masyarakat Kalimantan Selatan menginginkan jaminan ketersediaan stok pangan yang aman dan harga yang tetap stabil. Menurutnya, stabilitas pangan bukan hanya soal pasokan di pasar, tetapi juga menyangkut perlindungan daya beli masyarakat.
“Ramadan adalah momentum ibadah sekaligus peningkatan konsumsi. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan stok benar-benar tersedia dan harga tetap dalam batas kewajaran,” ujarnya kepada wartawan.
Yani Helmi menekankan, pengendalian harga tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya di tingkat pasar. Strategi harus dimulai dari sektor hulu, yakni pembinaan dan penguatan sektor pertanian serta peternakan, sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, produksi lokal perlu terus didorong, agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan.
Selain itu, distribusi barang juga harus dipastikan berjalan lancar, tanpa hambatan logistik yang berpotensi memicu kelangkaan.
“Jika produksi terjaga dan distribusi lancar, maka potensi lonjakan harga bisa ditekan sejak awal,” tegasnya.
Helmi menjelaskan, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur hampir selalu terjadi menjelang Ramadan.
Untuk itu, DPRD Kalsel mendorong dinas terkait, khususnya sektor perdagangan dan instansi teknis lainnya, agar lebih rutin dan terjadwal dalam melaksanakan operasi pasar.
Operasi pasar dinilai menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan harga, sekaligus memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha, agar tidak melakukan spekulasi ataupun penimbunan barang.
“Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, termasuk pemantauan harga di pasar tradisional maupun ritel modern, sehingga fluktuasi harga dapat terdeteksi lebih cepat,” jelas Helmi.
Yani Helmi menambahkan, selain operasi pasar, DPRD Kalsel menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, distributor, pelaku usaha, serta aparat pengawasan. Sinergi ini dinilai krusial dalam menjaga rantai pasok tetap efisien dan transparan.
Pengawasan terhadap distribusi barang, terutama komoditas strategis, harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah praktik penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat.
DPRD juga mengingatkan agar pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi gangguan pasokan akibat faktor cuaca maupun kendala distribusi.
Dengan menjaga ketertiban dan ketersediaan pangan bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Harga yang stabil dan stok yang cukup akan memberikan rasa tenang bagi warga dalam menjalankan ibadah Ramadan.
“Melalui langkah antisipatif, pengawasan ketat, serta kolaborasi semua pihak, kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, Ramadan dapat dijalani dengan lebih khusyuk tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)