Banjar – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar, resmi membentuk pos sektor pemadam kebakaran di Kecamatan Mataraman, terhitung sejak Minggu (1/2), sebagai upaya mempercepat layanan pemadaman dan penyelamatan bagi masyarakat.
Kepala DPKP Kabupaten Banjar, Agus Siswanto mengatakan, sektor Mataraman telah mulai beroperasi dengan dukungan satu unit fire truck berkapasitas 4.000 liter serta sembilan personel yang dialihkan dari markas induk.
Kepala DPKP Banjar, Agus Siswanto
“Subsektor Mataraman sudah terbentuk dan mulai berjalan. Kami tempatkan satu unit mobil pemadam dan sembilan personel untuk mendukung pelayanan pemadaman dan penyelamatan di wilayah tersebut,” ujar Agus, Senin (2/2).
Menurutnya, pembentukan sektor ini bertujuan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, yang menetapkan waktu tanggap penanganan kebakaran maksimal 15 menit.
Untuk mencapai target tersebut, DPKP memperpendek jarak layanan dengan membentuk sektor pemadam di tingkat kecamatan.
Saat ini, DPKP Kabupaten Banjar telah memiliki dua sektor pemadam, yakni di Kecamatan Gambut dan Kecamatan Mataraman. Pada tahun 2026, DPKP juga menargetkan pembentukan sektor baru di Kecamatan Simpang Empat, dengan lahan yang telah disiapkan di samping kantor kecamatan setempat.
“Ke depan, kami berharap setiap kecamatan memiliki minimal satu sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin, mengajak seluruh warga kota, untuk bersama sama mencegah tindakan child grooming serta kekerasan seksual pada anak.
Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan, melalui Analisis Kebijakan DPPPA Kota Banjarmasin Rimalia menyampaikan, bahwa dalam 5 tahun terakhir, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang dialami anak di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia , termasuk di Kota Banjarmasin.
Kepala DPPPA Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan
“Berbagai temuan kasus menunjukkan, bahwa salah satu teknik yang paling sering digunakan pelaku child grooming, yaitu pendekatan dan manipulasi psikologis terhadap anak, sebelum terjadi kekerasan seksual,” ungkapnya, Selasa (3/2).
Isu child grooming ini kembali mencuat, karena itu orang tua serta warga di Kota Banjarmasin diminta waspada dan turut mendukung pencegahan adanya tindakan tersebut.
“Isu child grooming kembali menjadi perhatian publik setelah diangkat secara terbuka oleh artis Aurelie Moeremans, yang menggambarkan bagaimana kekerasan seksual tidak selalu diawali dengan paksaan, melainkan melalui proses kedekatan, kepercayaan, dan manipulasi yang berlangsung dalam waktu lama dan sering tidak disadari korban,” jelasnya lebih lanjut.
Child grooming umumnya melalui proses bertahap dan sistematis, untuk membangun ketergantungan emosional anak, melunturkan batas diri, serta membuat anak patuh dan diam.
Waspada Child Grooming (Net)
“Proses ini kerap terlihat seperti perhatian, perlindungan, atau kepedulian, sehingga sulit dikenali sebagai bentuk kekerasan pada tahap awal,” ujarnya.
DPPPA menegaskan, bahwa pelaku child grooming dapat berasal dari siapa saja, termasuk, orang tua atau anggota keluarga, guru, tenaga pendidik, pembina, atau tokoh yang memiliki otoritas, tetangga atau orang dewasa di lingkungan sekitar, pacar yang lebih dewasa, maupun pihak lain yang memiliki akses, kedekatan, atau pengaruh terhadap anak.
“Karena itu warga diminta untuk dapat lebih berhati hati lagi, dalam menjaga anak anaknya, dari Child Grooming tersebut,” ucapnya.
Child grooming dapat terjadi secara langsung maupun melalui media digital, dengan pola seperti perhatian berlebih, pemberian hadiah, dukungan emosional, menjadikan anak sebagai tempat curhat, hingga meminta anak merahasiakan hubungan tersebut.
“Apabila pelaku merupakan orang terdekat, termasuk orang tua, DPPPA mengimbau agar kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama, dan anak harus segera dilindungi dari situasi yang membahayakan, tanpa menutup mata, menormalisasi, atau menutupi kejadian atas nama hubungan keluarga, rasa malu, atau menjaga nama baik,” tuturnya lagi.
Sehubungan dengan hal tersebut, DPPPA mengimbau orang tua dan masyarakat untuk, menempatkan keselamatan dan perlindungan anak di atas kepentingan apa pun, termasuk relasi keluarga.
“Membangun komunikasi yang aman dan tidak menghakimi, agar anak berani mengungkapkan pengalaman tidak nyaman,” ucapnya.
Mengawasi pergaulan dan aktivitas digital anak, termasuk relasi dengan orang dewasa. Mewaspadai perubahan perilaku anak yang tidak biasa. Memberikan edukasi batasan tubuh, pergaulan, dan relasi sehat sejak dini.
Segera melapor kepada layanan perlindungan anak apabila terdapat indikasi grooming atau kekerasan seksual, meskipun pelaku adalah orang terdekat.
“DPPPA menegaskan bahwa anak korban grooming dan kekerasan seksual tidak pernah bersalah, dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat.
Pada tahun 2026, fokus pembinaan diarahkan pada pengembangan Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh kabupaten/kota.
Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Dinas PMD Kalsel, Renny Anggraeni
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Renny Anggraeni menyampaikan, bahwa kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya, dengan penajaman sasaran, pasca prestasi nasional yang diraih Tim Pembina Posyandu Kalsel.
“Secara garis besar kegiatannya masih berkelanjutan dengan tahun 2025. Namun di tahun 2026 ini, arahan pimpinan lebih menekankan pada pembinaan posyandu 6 bidang SPM,” ujar Renny, Senin (2/2) siang.
Ia menjelaskan, pihaknya menargetkan setiap kabupaten/kota dapat membentuk minimal tiga proyek percontohan (growth project) Posyandu 6 Bidang SPM. Target tersebut diharapkan mampu mendorong penguatan pelayanan dasar yang lebih terpadu dan merata.
“Kami ingin di setiap kabupaten itu paling tidak ada tiga pilot project posyandu 6 bidang SPM. Jadi arah kami lebih kepada pembinaan dan penguatan,” lanjut Renny.
Selain pembinaan, pihaknya juga akan menggelar Lomba Posyandu 6 Bidang SPM untuk pertama kalinya pada tahun 2026. Lomba ini menjadi pembeda dari tahun sebelumnya, yang masih menilai posyandu dari satu bidang, yakni kesehatan, di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
“Kalau tahun 2025 lombanya masih satu bidang, tahun 2026 ini kita melaksanakan lomba posyandu 6 bidang SPM di Dinas PMD,” ungkap Renny.
Dinas PMD Kalsel juga tetap melaksanakan kegiatan rutin, seperti pembinaan PKK dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya, sinkronisasi data, serta penguatan kelembagaan LKD yang meliputi posyandu, PKK, RT/RW, dan LPM. Selain itu, terdapat agenda baru berupa Jambore Kader Posyandu dan Jambore Kader PKK.
Untuk pembinaan langsung ke daerah, PMD Kalsel akan menyasar kabupaten/kota yang belum mendapatkan pendampingan Posyandu 6 Bidang SPM pada tahun 2025. Beberapa daerah yang menjadi fokus pembinaan tahun ini antara lain Barito Kuala, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Tengah.
“Kami berharap kabupaten yang kami bina ini nantinya juga mampu menghadirkan minimal tiga pilot project posyandu 6 bidang SPM,” tutup Renny. (MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Suasana khusyuk menyelimuti pelaksanaan peribadatan Malam Nisfu Syaban 1447 Hijriah, yang digelar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Senin (2/2) malam. Ribuan jamaah memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian ibadah, meski hujan telah turun sejak sore hari.
Peribadatan malam Nisfu Syaban tersebut dipimpin Ustadz Ilham Humaidi dan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat.
Hujan yang mengguyur kawasan Banjarmasin sejak sore hari, membuat seluruh rangkaian ibadah terpusat di dalam area Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kendati demikian, jamaah tetap mengikuti kegiatan dengan tertib dan penuh kekhusyukan.
Rangkaian ibadah diawali dengan salat Magrib berjamaah, dilanjutkan salat taubat, salat hajat, serta pembacaan Surah Yasin sebanyak tiga kali. Kegiatan kemudian diteruskan dengan salat Isya berjamaah dan salat sunah tasbih.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Malam Nisfu Syaban sebagai sarana memperkuat amal ibadah sekaligus mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.
Ia menyampaikan rasa syukur, karena masyarakat kembali dipertemukan dengan bulan Syaban yang memiliki keutamaan dalam ajaran Islam.
“Kita bersyukur karena kembali dipertemukan dengan bulan Syaban, salah satu bulan yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Momentum Nisfu Syaban ini juga menjadi pengingat bahwa dalam waktu dua pekan ke depan, kita akan memasuki bulan suci Ramadan,” ujarnya.
Sekda menekankan, bahwa bulan Syaban merupakan waktu yang tepat untuk melatih diri dan meningkatkan kesiapan spiritual sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh, termasuk pelaksanaan salat tarawih dan ibadah lainnya.
“Pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan memerlukan kesiapan dan latihan. Oleh karena itu, di bulan Syaban ini kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal ibadah dan amal saleh,” lanjutnya.
Selain itu, Sekda juga mengajak seluruh jamaah untuk memanjatkan doa agar seluruh ibadah yang dilaksanakan, khususnya pada Malam Nisfu Syaban, dapat diterima sebagai amal kebajikan oleh Allah SWT.
“Mudah-mudahan peribadatan yang kita kerjakan pada malam ini menjadi amal kebajikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” tuturnya.
Tak lupa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut mendoakan agar daerah Kalimantan Selatan senantiasa berada dalam lindungan, keberkahan, dan rahmat Allah SWT.
“Kita juga berdoa semoga Banua kita tercinta senantiasa mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tambrin menyampaikan, bahwa pelaksanaan peribadatan Malam Nisfu Syaban berjalan dengan lancar meskipun terdapat penyesuaian akibat kondisi cuaca.
“Alhamdulillah, dengan dukungan para alim ulama dan jamaah yang tertib, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan maksimal,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan komitmennya mengawal pembangunan infrastruktur daerah, dengan menggelar rapat kerja rencana program bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Lantai IV Gedung A, pada Senin (2/2) sore.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustakimah, membahas secara komprehensif rencana program kerja Dinas PUPR Tahun 2026. Forum ini sekaligus menjadi momentum penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta efektivitas penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, saat memimpin rapat
Mustakimah menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, penganggaran yang realistis, serta pelaksanaan proyek berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap program strategis harus disertai target kinerja yang terukur, skema pendanaan yang transparan, serta mitigasi risiko keterlambatan pekerjaan dan potensi pembengkakan biaya.
Dalam rapat tersebut Dinas PUPR memaparkan secara rinci timeline pelaksanaan proyek, peta lokasi kegiatan, serta indikator capaian fisik dan keuangan secara berkala.
“Data ini dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bersama, agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana,” ucapnya.
Disampaikan Mustakimah, fokus pengawasan DPRD diarahkan pada proyek – proyek bernilai strategis dan berdampak luas, khususnya yang mendukung konektivitas wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ketahanan pangan daerah.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memprioritaskan proyek strategis yang memberikan dampak langsung terhadap konektivitas logistik, aksesibilitas masyarakat, dan produktivitas ekonomi,” pintanya.
Lebih lanjut Mustaqkimah menambahkan, sinergi lintas perangkat daerah dinilai krusial, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Dimana Komisi III DPRD juga merekomendasikan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan intensitas pengawasan lapangan. Keterbukaan informasi progres pekerjaan kepada publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran Tahun 2026.
“Kita ingin seluruh program kerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga manfaat pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, memaparkan sejumlah program prioritas Tahun 2026 yang masuk dalam proyek strategis daerah.
Program tersebut antara lain pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan jalan lintas Banjarbaru–Batulicin, pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta penguatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi daerah irigasi dan rawa kewenangan provinsi.
“Selain infrastruktur dasar, Dinas PUPR juga merencanakan pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan siring, yang diharapkan dapat menjadi ruang publik produktif sekaligus penggerak ekonomi masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
