23 Januari 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

2026, Kebun Raya Banua Mantapkan Penataan Kawasan dan Inovasi Wisata

Banjarbaru – UPTD Kebun Raya Banua, terus mematangkan strategi pengembangan kawasan di tahun 2026 ini dengan menyiapkan berbagai inovasi, serta penataan lingkungan yang lebih terarah.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperkuat daya tarik wisata berbasis edukasi dan konservasi.

Plt. Kepala Kebun Raya Banua, Firmansyah

Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah mengatakan, bahwa fokus utama pengembangan pada tahun 2026, adalah penataan lanskap kawasan secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan komitmen terhadap kebersihan lingkungan.

“Pada tahun 2026, konsep besar yang kami usung adalah penataan kawasan. Kami akan banyak melakukan pembenahan dan pengaturan landscape taman, namun tetap menjaga komitmen penuh terhadap kebersihan,” ujarnya.

Firmansyah menjelaskan, arah kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari konsep pengelolaan sebelumnya. Jika pada tahun 2025 kebersihan menjadi prioritas utama, maka pada tahun 2026 penataan kawasan akan diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan estetik bagi pengunjung.

Selain penataan fisik, Kebun Raya Banua juga terus mendorong lahirnya inovasi wisata melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami masih merencanakan kerja sama dengan SMKN 2 Banjarmasin untuk melanjutkan episode kedua animasi Kastura. Ini merupakan bagian dari upaya kami menghadirkan inovasi wisata yang bersifat edukatif,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga tengah menjajaki pengembangan inovasi wisata berbasis pengalaman imersif, serupa dengan konsep yang diterapkan di Jatim Park II, Jawa Timur.

“Apabila memungkinkan, kami ingin menghadirkan konsep wisata imersif di Kebun Raya Banua. Harapannya, inovasi ini dapat terwujud dan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat,” tambah Firmansyah.

Namun demikian, Firmansyah mengakui, bahwa faktor cuaca masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kawasan Kebun Raya. Untuk itu, dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai sangat penting, khususnya dalam penyediaan fasilitas pendukung.

“Kami sangat berharap adanya dukungan penuh, terutama untuk pembangunan fasilitas pendukung seperti gazebo, ruang perkantoran, serta mess. Fasilitas ini penting untuk mengantisipasi kondisi cuaca baik saat panas maupun hujan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Terhapus, Banjarmasin Siap Anggarkan Iuran BPJS Kesehatan Warga Tidak Mampu

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran iuran BPJS warga miskin, yang terhapus pada awal tahun ini akibat adanya penyesuaian data penerima BPJS.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan, untuk anggaran tersebut telah tersedia, dan akan dicairkan pada anggaran perubahan mendatang.

Kepada BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo

“Pada dasarnya kami dari Pemerintah Kota Banjarmasin siap, untuk anggaran tersebut,” ungkap Edy, kepada sejumlah wartawan, Jumat (23/1).

Dikatakan Edy, sebenarnya Pemerintah Kota Banjarmasin tidak mengurangi penerima bantuan BPJS Kesehatan untuk warga kurang mampu tersebut.

“Pemerintah Kota Banjarmasin hanya melakukan verifikasi data penerima saja, yang secara teknis prosesnya ada pada Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,” ucap Edy.

Sedangkan BPKPAD Kota Banjarmasin, lanjut Edy, telah mengalokasikan anggaran tersebut, pada APBD Perubahan.

“Semua warga yang benar benar masuk dalam kategori miskin akan di cover BPJS Kesehatannya,” ujar Edy.

Sedangkan, untuk angka pasti dari penerima BPJS kesehatan tersebut, pihaknya masih menunggu dari Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

“Namun pada dasarnya kami siap, untuk anggaran tersebut,” ucap Edy.

Untuk solusi saat ini, sudah tertanggulangin selama 9 bulan mendatang.

“Yang artinya dari Januari hingga sembilan bulan kedepan sudah dapat diatasi,” ungkap Edy lagi.

Sedangkan, untuk langkah lainnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, apabila diperlukan mendesak maka dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan visi dan misi yakni maju sejahtera, akan terus memerhatikan kesehatan bagi masyarakatnya,” ucap Edy.

Saat ini, Dinas Sosial Kota Banjarmasin telah melakukan verifikasi data BPJS Kesehatan untuk warga miskin, yang sempat terhapus. (SRI/RIW/EPS)

Kalsel Benahi Akurasi Data Kinerja SKPD, Lewat Evaluasi Triwulan IV

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan penajaman terhadap akurasi laporan kinerja perangkat daerah melalui evaluasi realisasi fisik dan keuangan Triwulan IV Tahun 2025.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan data capaian pembangunan yang dilaporkan, benar – benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Irwan Yunizar menjelaskan, evaluasi dilakukan sekaligus dengan proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap data yang telah diinput masing-masing SKPD.

Suasana rapat di Bappeda Kalsel.(foto : MC Kalsel)

“Karena Desember sudah berakhir, hari ini kita melakukan monitoring dan evaluasi capaian triwulan empat, sekaligus konfirmasi dan klarifikasi terhadap data yang sudah diinput oleh SKPD,” ujarnya usai Rapat Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV di Bappeda Kalsel, belum lama tadi.

Menurutnya, dalam proses awal evaluasi ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data, baik akibat kesalahan persepsi, kelalaian penginputan, maupun kekeliruan dalam menentukan indikator capaian kinerja.

“Kami melihat ada beberapa yang lupa menginput, salah mengambil capaian, atau ada perbedaan pemahaman. Karena itu, hari ini kita luruskan bersama agar laporan realisasi fisik, keuangan, dan kinerja Pemprov Kalsel tidak menyimpang dari kondisi sebenarnya di SKPD,” jelasnya.

Irwan menegaskan, pembenahan ini penting karena laporan tersebut akan menjadi dokumen resmi pemerintah provinsi, sekaligus dasar evaluasi pembangunan dan perencanaan ke depan.

Selain evaluasi kinerja, Bappeda Kalsel juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi E-Monev Versi 2, yang telah mengalami penyempurnaan fitur.

“E-Monev versi terbaru ini memiliki sejumlah fitur tambahan hasil pengembangan tim programmer kami, sehingga ke depan aplikasi ini lebih sempurna dan memudahkan proses monitoring dan evaluasi,” katanya.

Dalam evaluasi tersebut, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel, termasuk SKPD induk dan UPTD, dilibatkan. Setelah proses klarifikasi, masing – masing SKPD masih diberikan ruang dan waktu untuk melakukan perbaikan data.

“Kami beri kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan penginputan, supaya realisasi fisik dan keuangan yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Efisiensi Anggaran, Taman Budaya Kalsel Maksimalkan Program Seni Budaya

Banjarmasin – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalimantan Selatan, tetap berkomitmen memaksimalkan pelaksanaan program seni dan budaya pada tahun anggaran 2026, meskipun terkena imbas kebijakan efisiensi anggaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi, Suharyanti, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/1/).

Penampilan drama tari kolosal bertajuk “Malam Batanam Karya”.

Suharyanti menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan sejak Februari 2026, memang berdampak pada sejumlah kegiatan, namun agenda-agenda tahunan yang menjadi program rutin tetap dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejumlah kegiatan seni dan budaya yang dipastikan tetap berjalan pada tahun 2026, di antaranya pergelaran tari dalam rangka Hari Tari Dunia, Pesona Seni Ramadan, pertunjukan tari kolosal dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, serta Karasmin Banua Seribu Sungai yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi provinsi dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Efisiensi anggaran memang berdampak pada beberapa kegiatan, namun untuk event – event tahunan tetap kita laksanakan dengan memaksimalkan anggaran yang ada,” ujarnya.

Yanti menyampaikan, untuk Festival Seni Budaya Banjar tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan konsep yang berbeda dibanding tahun sebelumnya. Meski mengalami pembaruan konsep, festival tersebut tetap mengusung seni tradisi daerah sebagai identitas utama budaya Banjar.

“Konsepnya akan kita kemas berbeda, namun tetap mengangkat seni tradisi daerah sebagai ciri khas,” jelasnya.

Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, tahun 2026, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan juga mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3 M meningkat dari Rp2 M pada tahun sebelumnya.

Melalui dukungan dana tersebut, UPTD Taman Budaya Kalsel akan melaksanakan program baru yakni Manajemen Talenta Nasional, yang merupakan program wajib bagi seluruh Taman Budaya di Indonesia.

Program ini bertujuan untuk menjaring, membina, dan mengembangkan potensi talenta seni daerah agar dapat menjadi profesi dan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi para pelaku seni.

“Dengan berbagai program yang direncanakan, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan berharap pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah tetap berjalan optimal, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

RSUD Ulin Banjarmasin, Segera Miliki Pusat Layanan Jantung Terpadu

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah – RSUD Ulin Banjarmasin, pada tahun 2026 ini, membangun Pusat Layanan Jantung Terpadu.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo menjelaskan, pada awal tahun ini pihaknya telah melakukan rapat awal dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, untuk rencana pembangunan tahap pertama pusat layanan jantung terpadu tersebut.

“Untuk pembangunan layanan pusat jantung terpadu tersebut, kami terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalsel,” ungkap Among, baru baru tadi.

Mengingat, untuk penambahan bangunan Gedung Layanan Pusat Jantung Terpadu ini, dikerjakan Dinas PUPR Kalsel.

“Sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin, pembangunan tersebut merupakan pengembangan layanan kesehatan di bidang jantung,” ungkapnya lagi.

Rumah Sakit Ulin, merupakan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang menyiapkan segala sesuatu terkait layanan unggulan rujukan, termasuk penyakit jantung.

“Untuk itu RSUD Ulin Banjarmasin terus melakukan koordinasi dengan jajaran Dinas PUPR, mengenai pembangunan pusat layanan jantung terpadu,” ujar Among.

Dikatakan Among, saat ini sudah ada beberapa areal atau ruangan yang telah disiapkan, untuk penetapan gedung tersebut, yang direncanakan delapan lantai, dengan sejumlah fasilitas, sebagai penunjang layanan jantung.

“Fasilitas yang disiapkan lengkap dengan ruang operasi nantinya,” ucap Among.

Ia berharap, dengan adanya layanan jantung terpadu ini, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pasien jantung yang berobat di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Karena RSUD Ulin Banjarmasin ini merupakan rujukan bagi rumah sakit lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan serta kabupaten tetangga, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan layanan kesehatan yang diberikan,” tutur Among.

Selain itu, Among berharap, pembangunan pusat layanan jantung terpadu dapat berjalan lancar serta sukses. (SRI/RIW/EPS)

Fasilitasi Kebutuhan Penumpang, Bandara Internasional Syamsudin Noor Terapkan 5 Jenis Penjemputan

Banjarbaru – Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), menerapkan jenis penjemputan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Hal ini seiring dengan peningkatan atensi daerah hingga nasional kepada Kalimantan Selatan, dengan beragam program dan kegiatan berskala daerah maupun nasional yang digelar.

Manajemen InJourney Airports, menyiapkan layanan Premium Parking yang berlokasi tepat di seberang Pintu Exhibition Hall. Layanan ini dapat dimanfaatkan para pengguna jasa, yang memerlukan akses terdekat dan tercepat dari area kedatangan.

Premium Parking dapat dinikmati dengan menambahkan biaya layanan sebesar Rp 75.000/6 jam (ditambahkan dengan biaya parkir reguler).

Selanjutnya dari Pintu Exhibition Hall dapat menuju ke arah kiri hingga area Kedatangan. Di sisi sebelah kiri para pengguna jasa dapat menemui Reguler Pick Up, dan sisi sebelah kanan untuk Land Transportation dan Premium Pick Up.

Layanan Reguler Pick Up direkomendasikan untuk para pengguna jasa yang ingin langsung dijemput, dan melanjutkan perjalanan dengan waktu singgah maksimum 3 menit.

Untuk menggunakan layanan ini, para pengguna jasa hanya perlu mengeluarkan biaya parkir reguler, yaitu Rp 10.000/1 jam pertama dan Rp 4.000 untuk setiap jam berikutnya bagi kendaraan roda 4.

Jika para pengguna jasa memerlukan penjemputan dengan waktu singgah lebih dari 3 menit, maka disediakan layanan Premium Pick Up (Short Stay Parking). Layanan ini direkomendasikan kepada para pengguna jasa, yang memerlukan waktu menghentikan kendaraannya maksimum 30 atau 60 menit, ketika menjemput.

Fasilitas ini dapat dinikmati pengguna jasa dengan biaya sebesar Rp 50.000/30 menit (ditambahkan dengan biaya parkir reguler).

Opsi berikutnya adalah fasilitas penjemputan Land Transportation. Pengguna jasa dapat menggunakannya dengan pilihan kendaraan dan biaya yang bervariasi sesuai dengan ketentuan masing-masing penyedia layanan.

Saat ini opsi Land Transportation resmi yang tersedia adalah Kojatas Taxi, Banjar Taxi, Grab, Maxim, dan bus Damri.

Pilihan kelima adalah Penjemputan Motor. Para pengguna jasa dapat menuju ke arah kanan setelah keluar dari Pintu Exhibition Hall melalui Lobby Keberangkatan yang nyaman dengan area indoor di sepanjang koridor.

Selanjutnya para pengguna jasa dapat melanjutkan perjalanan hingga ke area parkir motor.

“Kami memberikan atensi atas kebutuhan para pengguna jasa bandara yang beragam. Berbagai pilihan penjemputan yang kami sediakan di Bandara Internasional Syamsudin Noor, mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dari para pengguna jasa maupun kendaraan,” terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Dalam keterangan persnya pada Jumat (23/1), Millyas juga mengatakan, bahwa perlu dilakukan penataan area seperti saat ini. Dimana berbagai layanan yang disediakan dapat digunakan sesuai dengan pilihan dan kebutuhan dari masing-masing pengguna jasa.

Berdasarkan data yang tercatat, terjadi tren peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas pesawat di Bandara Internasional Syamsudin Noor pasca Pandemi COVID-19.

Data menunjukkan terjadi 96% recovery rate aktivitas pesawat dari kondisi tahun 2019 dengan 28.843 movements, dibandingkan tahun 2025 dengan 27.221 movements.

Sementara jumlah penumpang mengalami kondisi recovery rate mencapai 94% dengan 3,2 juta penumpang di tahun 2019 dan 3,1 juta penumpang di tahun 2025. Kondisi ini diprediksi dapat terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah.

“Kami berharap para pengguna jasa dapat kooperatif dengan mengikuti kondisi pengaturan alur penjemputan terkini. Saat ini telah kami sediakan penunjuk arah dan marka yang dapat membantu para pengguna jasa menemukan opsi penjemputan yang sesuai dengan pilihannya,” tutup Millyas.

Apabila mendapatkan kendala atau memerlukan informasi lebih detail di lokasi, pengguna jasa diminta tidak ragu untuk menghubungi petugas. Dimana petugas akan dengan senang hati, membantu para pengguna jasa mendapatkan pengalaman customer journey terbaik di Bandara Internasional Syamsudin Noor. (AngkasaPura-RIW/EPS)

Komitmen Kinerja DPKP Kalsel 2026, Dorong Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, meneguhkan komitmen peningkatan kinerja dan pelayanan publik melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh pejabat struktural di lingkungan DPKP Kalsel, serta melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yakni Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh jajaran bekerja secara maksimal dan berkomitmen penuh pada target yang telah ditetapkan.

“Hari ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan penandatanganan pakta integritas terkait dengan kinerja untuk tahun 2026,” ucap Syamsir.

Ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian yang membanggakan. Produksi pertanian Kalimantan Selatan tercatat sebagai yang tertinggi di regional Kalimantan, serta meraih peringkat terbaik pertama secara nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan.

“Alhamdulillah, capaian tersebut merupakan hasil kerja maksimal seluruh jajaran, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Muhidin, Bapak Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, dan Bapak Sekda, M. Syarifuddin, yang terus memberikan arahan dan bimbingan,” lanjut Syamsir.

Syamsir menegaskan, bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia di lingkungan DPKP Kalsel, baik pejabat eselon III, eselon IV, maupun pejabat fungsional dan struktural.

Memasuki tahun 2026, Ia menekankan bahwa perjanjian kinerja yang ditandatangani bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan komitmen moral dan profesional.

“Apa yang ditandatangani ini harus menjadi komitmen. Bukan hanya tangan yang bekerja, tetapi hati juga harus ikut menandatangani. Semua potensi, baik pikiran, tenaga, maupun sumber daya lainnya, harus dikerahkan secara maksimal,” sahut Syamsir.

Menurutnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya para petani.

Ia berharap capaian kinerja yang telah diraih dapat minimal dipertahankan, bahkan ditingkatkan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan ke depan.

“Dengan kondisi anggaran yang ada, saya berharap capaian ini bisa bertahan, bahkan meningkat. Ke depan, sektor pertanian dan ketahanan pangan yang merupakan urusan perut masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/EPS)