Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel), mengumumkan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat melampaui rata-rata nasional, didukung pengelolaan anggaran yang efektif serta penguatan sektor-sektor strategis seperti UMKM, sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi lokal dan global.
Pada Triwulan III 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,19 persen (year-on-year), ditopang sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dari sisi fiskal, realisasi belanja APBN telah mencapai 96,39 persen dari pagu, dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun.
“Kinerja APBD juga mencatatkan surplus yang memberi ruang fiskal lebih luas untuk percepatan pembangunan daerah,” papar Catur Ariyanto Widodo, Kepala DJPb Provinsi Kalsel, usai press release dan publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan, pada Kamis (22/1) di Aula Barito Kantor DJP Kalselteng.
Catur menambahkan, komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan tercermin dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,97 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp73,79 miliar.
“Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Hingga Desember 2025, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$1.105,11 juta. Capaian tersebut mengalami kenaikan 4,72 persen (year-on-year) dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan nilai ekspor Desember yang tercatat US$1.229,17 juta dan impor sebesar US$124,06 juta.
Dari sisi harga, inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat 3,66 persen (year-onyear) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,06, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
Secara bulanan, inflasi Kalsel mencapai 0,76 persen (monthto-month), juga melampaui inflasi nasional sebesar 0,64 persen.Tekanan inflasi terutama dipicu kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, bawang merah dan cabai merah.
“Meski begitu, laju inflasi relatif tertahan kontribusi deflasi dari komoditas seperti tarif parkir, tomat, ikan gabus, bawang putih, dan bayam,” urainya.
Secara makro, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan III 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,19 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04 persen.
Sementara itu, kinerja belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,34triliun (96,39% dari pagu Rp41,84 triliun). Realisasi tersebut terbagi kepada dua kran penyaluran.
Pertama, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,2 triliun atau 90,51 % dari pagu sebesar Rp11,27 triliun. Dan yang kedua Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun atau 98,56 % dari pagu sebesar Rp30,57 triliun.
Dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 73,06%. Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp16,11 triliun atau 73,28% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun.
Di sisi lain, menurut Catur, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp44,11 triliun (105,14% dari target).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,04% (yoy). Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp41,42 triliun atau mencapai 81,4% dari pagu Rp50,89 triliun.
Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp30,13 Triliun (98,56%)Menutup tahun anggaran 2025, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan capaian yang sangat optimal.
Hingga 31 Desember 2025, total realisasi TKD tercatat mencapai Rp30,13 triliun atau 98,56% dari total pagu sebesar Rp30,57 triliun.
Secara umum terjadi banyak dinamika penyaluran di tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi melalui pencadangan TKD, adanya penyaluran Kurang Bayar DBH, penghentian penyaluran Dana Desa Non Earmark, hingga pemberian Insentif Fiskal atas kinerja unggul Pemerintah Daerah.
Berdasarkan data kinerja penyaluran TKD kepada 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 99,42%.
Di sisi lain, Kabupaten Balangan mencatat realisasi terendah sebesar 96,91%. Penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 didominasi dua instrumen utama, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 56,62% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 28,34%. (RIW/EPS)