BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, serta penyerapan aspirasi masyarakat tahun 2026.
Langkah ini dinilai penting, untuk memastikan kinerja DPRD berjalan semakin efektif, terarah, dan profesional. Penguatan peran kelembagaan tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, baru-baru tadi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Dalam pertemuan, Rais menekankan pentingnya DPRD bekerja secara responsif dan adaptif, terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya pengayaan perspektif dan pertukaran pengalaman antarlembaga legislatif.
“Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk berbagi praktik terbaik dalam penguatan fungsi pengawasan dan pelayanan aspirasi publik,” ucapnya.
Disampaikan Rais, sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penyelarasan program kerja DPRD di awal tahun, evaluasi pola kerja kelembagaan, hingga pengelolaan agenda dan prioritas pembahasan agar lebih efektif dan terukur.
Tidak kalah penting, Komisi I DPRD Kalsel juga menyoroti peran kemitraan antara DPRD dan sekretariat sebagai unsur pendukung utama pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.
“Sinergi yang kuat antara kedua pihak dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kinerja DPRD yang optimal dan profesional,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rais menambahkan, dengan adanya penguatan kinerja DPRD tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi yang solid dari seluruh unsur lembaga. Sehingga, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kemitraan yang kuat dengan sekretariat.
Sinergi ini terus terjaga saling mendukung, agar pelaksanaan tugas-tugas kedewanan dapat berjalan lebih optimal.
“Melalui langkah ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh publik, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)