BANJARBARU – Pemerintah pusat menargetkan revitalisasi sekitar 71 ribu satuan pendidikan pada tahun 2026. Program ini diprioritaskan bagi sekolah yang berada di wilayah terdampak bencana, serta sekolah dengan kondisi fisik rusak berat yang membutuhkan penanganan segera.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan, perluasan target revitalisasi pada 2026 merupakan kelanjutan dari capaian program tahun sebelumnya. Pada 2025, dari total 16.171 satuan pendidikan yang direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun, realisasi telah melampaui 90 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026.
Menurut Abdul Mu’ti, pola swakelola menjadi kunci efisiensi pelaksanaan program. Dengan skema tersebut, anggaran yang semula dirancang hanya untuk 10.440 satuan pendidikan, mampu menjangkau lebih dari 16 ribu sekolah. Selain efisien, program ini juga dinilai lebih efektif, akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal.
Pada 2026, pemerintah pusat telah mengamankan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk revitalisasi sekitar 11.700 satuan pendidikan. Jumlah tersebut berpotensi bertambah signifikan seiring adanya tambahan anggaran, sehingga total target revitalisasi secara nasional mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan.
“Prioritasnya jelas, sekolah-sekolah yang berada di daerah bencana dan sekolah dengan kondisi fisik rusak berat,” kata Abdul Mu’ti, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong agar sekolah-sekolah terdampak banjir, masuk dalam prioritas revitalisasi 2026.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra mengatakan, pihaknya telah mengajukan tambahan usulan berdasarkan hasil pendataan pascabencana.
Berdasarkan laporan sementara dari sekolah, jumlah satuan pendidikan yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan mencapai 926 sekolah, dan terus diperbarui menjadi 986 sekolah secara real-time.
Pendataan dilakukan berbasis data lapangan berupa foto dan luasan area terdampak yang dikirimkan masing – masing sekolah.
Galuh Tantri menyebut, estimasi awal kebutuhan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak banjir tersebut mencapai sekitar Rp319 miliar. Namun, penetapan prioritas akhir masih menunggu verifikasi lapangan setelah kondisi banjir memungkinkan.
“Nanti setelah banjir surut, kami akan turun ke lapangan untuk melihat tingkat kerusakan secara langsung. Dari situ akan ditentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerusakan,” ujarnya.
Selain sekolah terdampak bencana, Kalimantan Selatan juga masih menghadapi kebutuhan perbaikan sarana pendidikan secara umum.
Berdasarkan database yang telah disusun, kebutuhan anggaran perbaikan fisik sekolah di tingkat provinsi diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun.
“Bagaimanapun pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi itu tidak bisa berjalan sendiri dan kita sangat menyambut baik apa yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, sehingga nanti kita coba bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan khususnya untuk sarana prasarana pendidikan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)