Hari: 14 Januari 2026

BANJARBARU – Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), menata ulang alur dalam proses kedatangan penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Awal tahun 2026, menjadi momentum bagi bandara-bandara InJourney Airports, termasuk di Bandara Internasional Syamsudin Noor, untuk merefleksikan pelayanan dan fasilitas kendarudaraan bagi pengguna jasa.

Berkaca dari layanan yang telah diberikan di tahun sebelumnya, serangkaian langkah korektif dan inovatif diterapkan sebagai strategi peningkatan layanan di tahun 2026.

“Kami mendengar masukan dan ulasan dari pengalaman penumpang ketika tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor. Tentunya kami mengapresiasi dan terbuka dengan input dari para pengguna jasa yang selanjutnya kami jadikan dasar dalam merumuskan strategi guna meningkatkan customer journey di Bandara Internasional Syamsudin Noor,” ungkap Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, dalam siaran persnya Rabu (14/1).

Sejalan dengan peningkatan aktivitas pesawat dan jumlah penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor, terdapat potensi penumpukan kendaraan di beberapa titik akibat penjemputan (pick up) yang tidak pada tempatnya.

Untuk itu, Bandara Internasional Syamsudin Noor saat ini menerapkan alur baru untuk penjemputan kendaraan roda empat pada pick up zone yang berlokasi di antara pintu Kedatangan Domestik dan Kedatangan Internasional.

Bagi para pengguna jasa yang ingin melakukan penjemputan menggunakan kendaraan roda empat lebih dekat dari area Exhibition Hall dapat menggunakan opsi premium parking atau premium pick up zone yang berlokasi tepat di seberang pintu Exhibition Hall.

Sementara untuk kendaraan roda dua dapat ke arah kanan menuju Terminal Keberangkatan.

Bagi para penumpang yang memerlukan opsi land transportation dapat menuju area Selasar Kedatangan dengan opsi beragam taxi konvensional, taxi online, maupun bus.

Namun, bagi penumpang yang ingin berjalan dengan santai dan sejuk dapat juga memilih opsi jalur Lobby Kedatangan dengan Area Komersial di sana.

“Penataan ini kami terapkan mulai Januari 2026 sebagai upaya untuk mengatasi potensi penumpukan kendaraan di area kedatangan. Kami mohon kerja sama dari seluruh pengguna jasa untuk dapat mematuhi rambu, mengikuti arahan dari petugas, dan menjaga ketertiban bersama agar pengalaman terbang dari Bandara Internasional Syamsudin Noor dapat berjalan dengan aman dan lancar,” tutup Millyas. (SyamsuddinNoor-RIW/RH)

BANJARBARU – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf menegaskan, bahwa program Sekolah Rakyat tidak dibuka untuk pendaftaran umum, dan hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Penegasan tersebut disampaikan Mensos usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Saifullah Yusuf mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu, agar tidak memanfaatkan program Sekolah Rakyat, termasuk dengan mencoba menitipkan anggota keluarganya.

“Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang benar-benar layak sesuai kriteria. Tidak boleh ada praktik suap, sogok – menyogok, maupun titipan dalam proses seleksi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi negara yang dirancang khusus untuk membuka akses pendidikan bagi anak – anak dari keluarga paling tidak mampu. Karena itu, program ini tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak.

“Jika pengawasan longgar, tujuan utama program ini bisa melenceng. Oleh karena itu, saya mengingatkan masyarakat yang mampu, agar tidak memanfaatkan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mensos menyampaikan, bahwa proses seleksi siswa Sekolah Rakyat tidak melalui mekanisme pendaftaran terbuka. Seleksi dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Proses seleksi dimulai dari data DTSEN yang dikelola oleh BPS,” jelas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut.

Dari data itu, pendamping Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pemerintah desa atau kelurahan akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa.

“Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan keluarga calon siswa benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga paling tidak mampu,” tambahnya.

Setelah dinyatakan layak, data calon siswa kemudian diajukan kepada bupati, wali kota, atau gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Mensos juga menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menitipkan siswa dalam program tersebut, karena seluruh proses seleksi dilakukan secara berlapis dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Yang menandatangani pengesahan adalah kepala daerah. Jika terjadi kesalahan, tentu dapat dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Selain berbasis data BPS, proses seleksi Sekolah Rakyat juga melibatkan tahapan wawancara, verifikasi lapangan, serta pengecekan kondisi sosial ekonomi keluarga calon siswa.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029, dengan total sasaran mencapai 500 ribu siswa dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah pusat menargetkan revitalisasi sekitar 71 ribu satuan pendidikan pada tahun 2026. Program ini diprioritaskan bagi sekolah yang berada di wilayah terdampak bencana, serta sekolah dengan kondisi fisik rusak berat yang membutuhkan penanganan segera.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan, perluasan target revitalisasi pada 2026 merupakan kelanjutan dari capaian program tahun sebelumnya. Pada 2025, dari total 16.171 satuan pendidikan yang direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun, realisasi telah melampaui 90 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026.

Menurut Abdul Mu’ti, pola swakelola menjadi kunci efisiensi pelaksanaan program. Dengan skema tersebut, anggaran yang semula dirancang hanya untuk 10.440 satuan pendidikan, mampu menjangkau lebih dari 16 ribu sekolah. Selain efisien, program ini juga dinilai lebih efektif, akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal.

Pada 2026, pemerintah pusat telah mengamankan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk revitalisasi sekitar 11.700 satuan pendidikan. Jumlah tersebut berpotensi bertambah signifikan seiring adanya tambahan anggaran, sehingga total target revitalisasi secara nasional mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan.

“Prioritasnya jelas, sekolah-sekolah yang berada di daerah bencana dan sekolah dengan kondisi fisik rusak berat,” kata Abdul Mu’ti, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong agar sekolah-sekolah terdampak banjir, masuk dalam prioritas revitalisasi 2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra mengatakan, pihaknya telah mengajukan tambahan usulan berdasarkan hasil pendataan pascabencana.

Berdasarkan laporan sementara dari sekolah, jumlah satuan pendidikan yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan mencapai 926 sekolah, dan terus diperbarui menjadi 986 sekolah secara real-time.

Pendataan dilakukan berbasis data lapangan berupa foto dan luasan area terdampak yang dikirimkan masing – masing sekolah.

Galuh Tantri menyebut, estimasi awal kebutuhan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak banjir tersebut mencapai sekitar Rp319 miliar. Namun, penetapan prioritas akhir masih menunggu verifikasi lapangan setelah kondisi banjir memungkinkan.

“Nanti setelah banjir surut, kami akan turun ke lapangan untuk melihat tingkat kerusakan secara langsung. Dari situ akan ditentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerusakan,” ujarnya.

Selain sekolah terdampak bencana, Kalimantan Selatan juga masih menghadapi kebutuhan perbaikan sarana pendidikan secara umum.

Berdasarkan database yang telah disusun, kebutuhan anggaran perbaikan fisik sekolah di tingkat provinsi diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun.

“Bagaimanapun pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi itu tidak bisa berjalan sendiri dan kita sangat menyambut baik apa yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, sehingga nanti kita coba bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan khususnya untuk sarana prasarana pendidikan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyalurkan bantuan keuangan bagi seluruh desa, pada tahun 2026. Bantuan ini merupakan komitmen Pemprov Kalsel, memperkuat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa agar semakin mandiri, dan berdaya saing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto menyampaikan, bahwa bantuan dana desa diberikan secara merata kepada seluruh desa di Kalsel pada tahun anggaran 2026.

Setiap desa akan menerima bantuan keuangan sebesar Rp10 juta, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas desa.

Menurut Iwan, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan desa dalam membiayai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan kepada warga desa.

“Bantuan keuangan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap desa. Kami berharap desa – desa di Kalsel dapat memanfaatkan dana ini sebaik mungkin untuk program prioritas, sehingga pembangunan desa bisa berjalan lebih optimal,” ucap Iwan, saat ditemui dikantornya, Selasa (13/1) siang.

Pada tahun sebelumnya, yaitu 2025, Pemprov Kalsel juga telah menyalurkan bantuan dana desa dengan nilai sebesar Rp15 juta per desa. Namun pada tahun 2026 ini, jumlah bantuan menjadi Rp10 juta per desa. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran, tanpa mengurangi komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa.

“Memang terjadi penyesuaian nilai bantuan dari Rp15 juta pada 2025 menjadi Rp10 juta di tahun 2026. Hal ini karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun, kami pastikan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung desa tetap kuat,” lanjut Iwan.

Iwan juga menegaskan, bahwa dengan adanya bantuan keuangan dari Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, desa – desa diharapkan dapat semakin mandiri, menggali potensi wilayahnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi, kami ingin desa tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan potensinya sendiri. Harapan akhirnya tentu saja peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kalimantan Selatan,” tutup Iwan. (MRF/RIW/RH)

JAWA BARAT – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menunjukkan komitmennya, mendukung pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kunjungan kerja dan kaji banding ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat, daerah yang sukses mencatatkan hattrick juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON).

Kunjungan yang berlangsung pada Senin (12/1) ini, dilaksanakan di Kawasan Sport Jabar Arcamanik serta unit Pengelolaan PPID Dispora Jawa Barat, yang menjadi ruang diskusi strategis terkait pola pembinaan atlet, sistem pendanaan, hingga penguatan program olahraga berprestasi.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, dr. M. Yadi Mahendra Muhyin menyampaikan, bahwa Jawa Barat menjadi contoh nyata keberhasilan pembinaan olahraga yang terstruktur dan berkelanjutan.

Hasil sharing dengan Dispora Jawa Barat mengenai pembinaan atlet, pendanaan, hingga program-program unggulan bagi atlet berprestasi.

“Jawa Barat sudah membuktikan keberhasilannya dengan hattrick juara umum PON,” ungkapnya.

Mahendra menilai, kunci keberhasilan Jawa Barat terletak pada kolaborasi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meski di tengah keterbatasan anggaran. Selain itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur olahraga juga menjadi faktor penting dalam mencetak prestasi.

“Semua kabupaten/kota di Jawa Barat mendukung dan berkolaborasi. Walaupun dana yang tersedia terbatas, prestasi atlet tetap bisa dimaksimalkan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Mahendra berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memberikan perhatian serius terhadap pembinaan atlet di seluruh cabang olahraga. Ia optimis, dengan pola pembinaan yang tepat dan berkelanjutan, Kalsel mampu melahirkan atlet yang dapat bersaing di level lokal, nasional, hingga internasional.

“Ke depan sejalan dengan visi dan misi Gubernur, yaitu olahraga harus terus kita tingkatkan agar prestasi Kalimantan Selatan semakin membanggakan,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dispora Jawa Barat, Gilang Sailendra, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel beserta jajaran Dispora Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Jawa Barat juga ditopang mekanisme penjaringan atlet yang ketat,, serta faktor demografis.

“Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, tentu peluang mendapatkan bibit atlet berprestasi lebih besar. Secara tidak langsung juga ada gengsi, masa dari 50 juta penduduk tidak ada atlet berprestasi. Alhamdulillah, kami sudah tiga kali berturut-turut menjadi juara umum PON,” ujar Gilang.

Meski demikian, Gilang mengakui bahwa Jawa Barat juga menghadapi tantangan, khususnya dalam hal ketersediaan anggaran pembinaan dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

“Di satu sisi kami dituntut meraih prestasi, di sisi lain kami juga harus memikirkan keterbatasan anggaran. Namun, kami tetap berupaya maksimal agar atlet terus berprestasi dengan menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAWA TIMUR – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi, menekankan pentingnya kebijakan pajak daerah yang berpihak kepada masyarakat, serta didukung pelayanan yang mudah diakses.

Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja dan diskusi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, Yani Helmi menyoroti strategi penguatan pemungutan pajak daerah melalui optimalisasi titik-titik layanan pembayaran, agar semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pajak tidak boleh menjadi beban, melainkan harus mampu mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah pemberian diskon pajak kendaraan bermotor yang telah diterapkan sejak 2021 hingga 2025.

“Program diskon pajak kendaraan bermotor terbukti membantu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kami berharap kebijakan ini dapat terus dilanjutkan,” ujarnya.

Yani Helmi menyampaikan, kesamaan kebijakan antara Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, terkait tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 1,2 persen untuk kendaraan tangan pertama. Ke depan, Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen, mendorong penerapan bagi hasil pajak sebesar 5 persen, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak di daerah.

“Pajak jangan sampai memberatkan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, hasil pajak justru harus kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik,” tambahnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Umar Sadik, menekankan bahwa inovasi pelayanan menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak.

“Pelayanan yang mudah, dekat dengan masyarakat, dan berbasis inovasi akan mendorong warga membayar pajak tanpa merasa terbebani,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Administrasi dan Pelayanan Bapenda Jawa Timur, Rizal W. Putranto, memaparkan berbagai inovasi layanan yang telah diterapkan di Jawa Timur. Saat ini, Bapenda Jatim menyediakan 13 jenis layanan pembayaran pajak, di antaranya Samsat On The Spot, Samsat Jujug Desa, serta pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, ATM Samsat, hingga layanan digital.

“Kami juga mengembangkan pembayaran pajak melalui marketplace dan dompet digital yang terintegrasi dengan E-TBPKP berbasis barcode. Tren pembayaran digital ini meningkat hingga 14 persen setiap tahun,” jelas Rizal.

Kunjungan kerja ini, diikuti rombongan Komisi II DPRD Kalsel yang didampingi jajaran Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Indra Suriya Saputra. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap praktik terbaik, penguatan pemungutan pajak daerah yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)