Lantik 11 Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Kalsel, Gubernur Muhidin Tegaskan Integritas dan Terapkan Evaluasi Per Semester

BANJARBARU – Gubernur, Muhidin, resmi melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), Selasa (6/1), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Pengambilan sumpah oleh Gubernur Kalsel kepada 11 Pejabat Tinggi Pratama Kalsel

Gubernur Muhidin mengatakan, pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan serta upaya memastikan kinerja birokrasi berjalan efektif dan profesional di tahun 2026.

Muhidin juga menegaskan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.

“Pejabat yang dilantik hari ini kami minta bekerja sebaik-baiknya. Jangan sampai menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Ini menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.

Muhidin menjelaskan, Pemprov Kalsel menerapkan sistem evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan bagi seluruh pejabat struktural, mulai dari eselon IV hingga eselon II. Penilaian dilakukan berjenjang untuk memastikan kinerja organisasi berjalan selaras dan efektif.

“Setiap enam bulan kita evaluasi. Dari situ akan terlihat apakah pejabat tersebut masih cocok, perlu dibina, atau justru harus digeser,* ujarnya.

Menurutnya, kecocokan antara pimpinan dan bawahan menjadi faktor penting dalam penilaian. Kompetensi saja, lanjut Muhidin, tidak cukup jika tidak diiringi kemampuan membangun kerja sama dan kepemimpinan yang sehat.

“Walaupun pintar, kalau tidak bisa bekerja dengan bawahannya, tidak mungkin program di dinas itu berjalan maksimal. Ini yang terus kita perhatikan,” imbuhnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, menyampaikan, bahwa dari struktur jabatan tinggi pratama, masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi.

“Hari ini dilantik 11 Jabatan Tinggi Pratama. Sementara satu jabatan Kepala Dinas Dukcapil masih berproses di Kementerian Dalam Negeri dan menunggu keputusan Mendagri,” jelasnya.

Selain itu, terdapat sejumlah jabatan eselon II yang saat ini masih kosong, yakni Asisten I Setda Kalsel dan Kepala Dinas ESDM.

“Untuk jabatan yang masih kosong, saat ini belum berproses dan menunggu arahan Bapak Gubernur,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2026 akan ada empat pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun, masing-masing pada Februari, Maret, April, dan Mei, termasuk di Dinas Koperasi dan Kesbangpol.

Adapun daftar 11 Pejabat Tinggi Pratama yang Dilantik
Berikut daftar pejabat yang resmi dilantik Gubernur Kalimantan Selatan:

Noryadi – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel
Ronny Eka Saputra – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel
Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PRPerkim) Kalsel
M. Yasin Toyib – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel
Dany Matera Saputra – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalsel
Heru – Wakil Direktur Non Medik RSUD Ulin Banjarmasin
dr. Agung Ary Wibowo – Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin
Riandy Hidayat – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel
Eddy Ilmansyah Jaya – Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel
Ma’ruf Rizani – Kepala Biro Umum Setda Kalsel
Fahrurazi – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kalsel. (SYA/RIW/RH)

Dukung Program Sekolah Rakyat, Wagub Kalsel Tinjau Kesiapan Panti Sosial Budi Luhur

BANJARBARU – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, mengunjungi Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Kalimantan Selatan, Selasa (6/1). Kunjungan tersebut dilakukan dalam memenuhi janji, untuk meninjau langsung kesiapan panti, mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Hasnuryadi didampingi sejumlah pemain PS Barito Putera, sebagai bentuk kepedulian sekaligus motivasi bagi para penerima manfaat di panti sosial tersebut. Kehadiran rombongan disambut hangat pengelola panti dan para warga binaan.

Hasnuryadi Sulaiman mengatakan, kedatangannya ke Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur, merupakan bentuk komitmen sekaligus pemenuhan janji yang pernah Ia sampaikan sebelumnya.

“Hari ini saya memenuhi janji untuk datang langsung ke sini. Saya juga sengaja mengajak beberapa pemain Barito Putera agar bisa berbagi semangat dan motivasi kepada saudara-saudara kita yang ada di panti ini,” ujar Hasnuryadi.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Gubernur melihat langsung kondisi sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, hingga fasilitas pendukung kegiatan panti secara keseluruhan.

Hasnuryadi menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan, pembinaan karakter, serta kesejahteraan sosial bagi warga binaan.

Oleh karena itu, kesiapan lembaga sosial seperti panti menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut.

“Sekolah Rakyat ini bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga pembinaan mental, karakter, dan kemandirian. Kita ingin memastikan semua berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata,” tutup Hasnuryadi.

Kunjungan ini diharapkan menjadi dorongan semangat bagi jajaran Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat secara maksimal, sehingga program tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. (MRF/RIW/RH)

Bagikan DPA Banjarmasin, Wali Kota Minta SKPD Gerak Cepat Jalankan Program 2026

BANJARMASIN – Wali Kota meminta kepada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk cepat menjalankan program Tahun Anggaran 2026.

Permintaan tersebut, disampaikan saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (6/1).

“Penyerahan DPA-SKPD ini bukan sekadar formalitas, melainkan penanda dimulainya tanggung jawab nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan publik,” ungkap Yamin.

Yamin menegaskan, sejak DPA diserahkan, maka tidak ada lagi alasan bagi SKPD untuk menunda program. Seluruh rencana yang telah disusun harus segera diterjemahkan menjadi kerja lapangan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan diserahkannya DPA hari ini, seluruh SKPD wajib segera bekerja, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan anggaran terserap secara optimal, efektif, serta tepat sasaran,” ucapnya.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Menurut Yamin, tantangan utama pemerintah daerah bukan lagi soal besar kecilnya anggaran, tetapi soal kualitas kinerja belanja daerah Tahun 2026.

“Kepada seluruh jajaran SKPD, harus bisa menjadi momentum perubahan pola pikir dari sekadar mengejar serapan dan menghabiskan anggaran, namun memastikan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Karena, tegas Yamin, disetiap rupiah yang dikelola harus memberi dampak nyata. Anggaran hadir dalam bentuk infrastruktur yang layak, layanan publik yang membaik, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi daerah.

“Kami menekankan lima poin utama yang wajib dijalankan SKPD, mulai dari penguatan perencanaan, fokus pada program prioritas, disiplin administrasi, menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun, hingga transparansi dan akuntabilitas anggaran,” jelas Yamin.

Dalam kesempatan yang sama, Pemko Banjarmasin juga memberikan penghargaan kepada SKPD serta pengelola keuangan dan barang milik daerah dengan kinerja terbaik. Langkah ini dinilai sebagai strategi membangun budaya kompetisi sehat di lingkungan birokrasi.

“Ini adalah motivasi agar seluruh ASN meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja program,” ujar Yamin.

Ia berharap apresiasi tersebut mampu menjadi pemicu bagi SKPD lain untuk berbenah, sekaligus memperkecil celah pemborosan dan kebocoran anggaran.

“Saya berpesan agar seluruh pengguna anggaran selalu berhati hati dan mencegah kebocoran APBD. Mari bekerja keras, cerdas, mawas, tuntas, dan ikhlas,” tutup Yamin.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edi Wibowo menyampaikan, secara administratif seluruh SKPD sudah siap melaksanakan program.

“Terhitung mulai hari ini, semua kegiatan sudah bisa berjalan. Dengan DPA di tangan, pelaksanaan program sudah otomatis dapat dilaksanakan. Ini bagian dari komitmen akuntabilitas dan transparansi,” ucap Edi. (SRI/RIW/RH)

RSGM Gusti Hasan Aman dan Dinas PKP Kalsel, Kolaborasi Beri Bantuan Banjir

BANJAR – Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Minggu (4/1).

Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor antarperangkat daerah dalam merespon kondisi darurat bencana. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kondisi warga pascabanjir.

“Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, nasi bungkus, serta obat-obatan yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak akibat genangan banjir yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir,” ucapnya

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi didampingi Plt
Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalsel

Disampaikan Mashuda, penyaluran bantuan dilakukan langsung ke lokasi permukiman warga sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan.

“Ini bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk hadir dan bergerak bersama dalam situasi kemanusiaan,” ujarnya

Mashuda menambahkan, keterlibatan RSGM Gusti Hasan Aman tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan gigi dan mulut, tetapi juga berperan aktif dalam aksi sosial dan kemanusiaan, khususnya saat masyarakat menghadapi kondisi darurat seperti bencana banjir.

Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan turut mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat terdampak, terutama dalam kondisi keterbatasan akses akibat banjir.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Sungai Rangas serta memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam menghadapi bencana alam,” tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya secara tersendiri RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, memberikan bantuan paket sembako, nasi bungkus dan obat obatan, terhadap korban banjir di Desa Pemakuan Hulu RT 6 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, pada Sabtu (3/1). (RSGM.GUSTIHASANAMANKALSEL-NHF/RIW/RH)

Exit mobile version