5 Januari 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Tinjau Banjir Sungai Tabuk, Gus Ipul Pastikan Bantuan Menyeluruh Untuk Korban

BANJAR – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung lokasi banjir dan pengungsian warga, Minggu (4/1).

Menteri Sosial (merah) memberikan bantuan langsung kepada korban banjir di Sungai Tabuk.(foto : Kemensos RI)

Dalam kunjungannya, Mensos meninjau dapur umum, tempat pengungsian, serta berdialog langsung dengan warga terdampak. Ia menyampaikan penanganan kedaruratan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor antara Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Banjar, TNI, dan Polri.

Mensos menjelaskan, selama masa kedaruratan, Kementerian Sosial menyalurkan berbagai bantuan logistik seperti makanan siap saji, pakaian, tenda, kasur, serta mendirikan dapur umum. Selain itu, layanan psikososial juga diberikan untuk membantu pemulihan mental dan emosional para pengungsi, khususnya kelompok rentan.

“Ini dilakukan agar kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi selama berada di pengungsian, sampai masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan, bahwa bantuan Kementerian Sosial disalurkan sesuai arahan Presiden dan memiliki skema yang jelas. Untuk korban meninggal dunia akibat bencana, pemerintah memberikan santunan sebesar Rp15 juta kepada ahli waris.

Sementara bagi korban luka berat, pemerintah menyalurkan bantuan tali asih sebesar Rp5 juta per orang.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara kepada warga yang terdampak langsung oleh bencana,” tegasnya.

Setelah masa tanggap darurat berakhir, penanganan akan berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gus Ipul menjelaskan, bantuan perbaikan rumah akan diberikan berdasarkan hasil asesmen tingkat kerusakan, baik rusak berat, sedang, maupun ringan.

Penyaluran bantuan perbaikan rumah akan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apabila rumah belum bisa langsung dibangun kembali, pemerintah akan menyiapkan Hunian Sementara (Huntara).
Sementara jika memungkinkan, warga akan diarahkan langsung ke Hunian Tetap (Huntap).

Ketika warga mulai menempati Huntara atau Huntap, Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan lanjutan berupa bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga, untuk mengganti perabotan rumah tangga yang rusak atau hanyut akibat banjir.

Selain itu, pemerintah memberikan jaminan hidup sebesar Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan, guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga terdampak selama masa pemulihan.

“Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Bantuan jaminan hidup diberikan selama tiga bulan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, setelah masa awal pemulihan, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga, berdasarkan hasil asesmen lanjutan. Bantuan ini bertujuan mendorong pemulihan ekonomi keluarga terdampak agar dapat kembali mandiri.

Mensos menegaskan, bantuan isian rumah dan pemberdayaan ekonomi diberikan satu kali, sementara jaminan hidup diberikan setiap bulan selama tiga bulan.

“Semua bantuan ini diberikan setelah warga masuk ke hunian sementara atau hunian tetap, dengan mekanisme yang jelas dan terukur,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Banjar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta perhatian langsung Menteri Sosial kepada warga terdampak banjir.

Ia menyebutkan, di Kecamatan Sungai Tabuk terdapat sekitar 1.400 jiwa yang terdampak banjir dan telah menerima bantuan dari Kementerian Sosial.

“Semoga dengan kehadiran beliau, permasalahan warga saat ini dapat segera teratasi,” tutupnya. (SYA/RIW/RH)

Akhiri 2025, Kalsel Perkuat Infrastruktur dan Sanitasi Perdesaan di 7 Kabupaten

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sepanjang tahun 2025 lalu, Pemprov Kalsel berhasil melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana perdesaan di 7 kabupaten, sekaligus memperkuat program peningkatan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi warga perdesaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menjelaskan, perbaikan sarana dan prasarana perdesaan yang dilakukan, meliputi pembangunan dan peningkatan akses jalan desa, jembatan kecil, drainase, serta sejumlah fasilitas pendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Program ini menyasar tujuh kabupaten di Kalimantan Selatan yang membutuhkan penguatan infrastruktur dasar untuk menunjang mobilitas dan konektivitas antarwilayah.

“Pembangunan sarana prasarana perdesaan ini sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di desa,” jelas Andie, saat ditemui dikantornya, Senin (5/1).

Selain fokus pada infrastruktur fisik, Dinas PMD Kalsel juga secara simultan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan penerapan PHBS di wilayah perdesaan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi dasar, penyediaan akses air bersih, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat desa mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga.

Menurut Andie, peningkatan kualitas sanitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong peran aktif pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

“Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama. Dengan sanitasi yang baik dan kesadaran PHBS yang meningkat, kita berharap angka penyakit berbasis lingkungan di desa dapat ditekan,” lanjut Andie.

Ke depan, Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD akan terus melanjutkan program pembangunan sarana prasarana perdesaan dan peningkatan sanitasi secara bertahap.

Program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat desa.

“Dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta penguatan sanitasi dan PHBS, diharapkan desa-desa di Kalimantan Selatan semakin maju, mandiri, sehat, dan berdaya saing, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutup Andie. (MRF/RIW/RH)

Awali 2026, 8.160 Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat peningkatan signifikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax pada awal tahun 2026. Hingga Sabtu (3/1) pukul 10.06 WIB, sebanyak 8.160 SPT Tahunan Tahun Pajak 2025, telah disampaikan Wajib Pajak.

Capaian tersebut menunjukkan perubahan positif dalam perilaku kepatuhan Wajib Pajak, khususnya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada 1–3 Januari 2025, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan baru mencapai 39 SPT.

Peningkatan yang sangat signifikan ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan Coretax serta tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT lebih dini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sejak awal tahun.

“Kami mengapresiasi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan sejak awal tahun melalui Coretax. Partisipasi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi secara tertib, yang menjadi fondasi penting bagi sistem perpajakan yang sehat,” ujar Rosmauli.

Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan semata angka statistik, melainkan mencerminkan perubahan sikap dan partisipasi publik.

“Angka ini bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya ada semangat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan tepat waktu. Inilah perubahan positif yang terus kami dorong,” tutupnya. (DJP-RIW/RH)

Tandai Akhir Periode Libur Panjang, Bandara Internasional Syamsudin Noor Resmi Tutup Posko Nataru

BANJARBARU – Menandai berakhirnya libur panjang, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) tutup Posko Angkutan Udara Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pada Senin (5/1).

Gelaran Apel Penutupan Posko Angkutan Udara Terpadu Nataru 2025/2026 dihadiri para peserta posko yang terdiri dari InJourney Airports dan stakeholder terkait lainnya seperti TNI, Polri, Basarnas, Imigrasi, Maskapai, dan ground handling.

Suasana penutupan posko Nataru di bandara Syamsudin Noor

Prosesi ini dipimpin langsung General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor. Berlokasi di Exhibition Hall Kedatangan Domestik Bandara Internasional Syamsudin Noor. Posko yang sudah digelar sejak 15 Desember 2025 hingga 04 Januari 2026 ini, resmi ditutup.

“Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan mewakili manajemen InJourney Airports atas segala upaya terbaik dan dedikasi para petugas Posko, baik tim internal InJourney Airports maupun eksternal selama periode natal dan tahun baru berlangsung. Selama 21 hari digelar, dilaporkan operasional berjalan dengan lancar dan zero accident”, terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Tiga pekan digelar, sebanyak 198.699 penumpang telah dilayani di Bandara Internasional Syamsudin Noor melalui 1.667 perjalanan udara. Pada kesempatan ini, tercatat 1.569 ton kargo, telah didistribusikan melalui bandara kebanggaan Banua. Adapun destinasi favorit para pengguna jasa pada kesempatan ini adalah Jakarta (CGK).

“Secara umum, kami sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari cerita dan perjalanan para pengguna jasa sepanjang periode libur panjang ini. Ke depannya, kami dengan sepenuh hati siap memberikan customer journey yang berkesan kepada para pengguna jasa bandara melalui fasilitas dan pelayanan petugas bandara yang profesional dan ramah”, tutup Millyas. (AngkasaPura-RIW/RH)

Tinjau Banjir, Pemko Banjarmasin Salurkan Bantuan Logistik Warga Sungai Lulut

BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, meninjau sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Sabtu (3/1) pagi.

Peninjauan difokuskan di RT 08 RW 01 Sungai Lulut Dalam, yang saat ini kondisinya hampir terendam. Ketinggian air bahkan telah mencapai hampir setengah lutut orang dewasa akibat kombinasi air pasang sungai, dan curah hujan yang masih sangat tinggi.

Yamin menjelaskan, bahwa wilayah Kelurahan Sungai Lulut memiliki sedikitnya lima sungai yang saling terhubung. Sungai Lulut sendiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar, sehingga penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas daerah.

“Kita berharap ke depan ada kolaborasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Banjar, terutama dalam upaya normalisasi dan perbaikan aliran sungai,” ujarnya.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat menyerahkan bantuan

Ia menambahkan, normalisasi dan revitalisasi sungai diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tidak dilakukan pada musim hujan atau saat air pasang, melainkan pada musim kemarau agar hasilnya lebih optimal.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi yang dialami warga. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berkoordinasi. Tadi kami juga telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Balai Wilayah Sungai agar dapat melihat langsung kondisi warga di RT 08 Sungai Lulut,” lanjutnya.

Selain normalisasi sungai, Yamin menilai perlunya pembangunan saluran drainase multifungsi, yang tidak hanya berfungsi sebagai aliran air, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai akses jalan bagi warga, baik pejalan kaki maupun kendaraan roda dua, dengan sistem saluran tertutup.

Kemudian Yamin juga mengimbau masyarakat, khususnya warga yang bermukim di bantaran sungai, agar tidak memperluas bangunan hingga melewati batas sempadan sungai.

“Kalau bangunan terus menjorok ke sungai, mungkin rumahnya terasa lebih luas, tapi dampaknya mengganggu aliran sungai dan merugikan masyarakat secara luas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah tanggap darurat, sebuah mushola dengan posisi lebih tinggi, sementara dijadikan tempat evakuasi warga, yang terhubung langsung dengan RT setempat. Warga yang terdampak kemungkinan akan bertahan di lokasi tersebut selama air masih pasang.

“Saya bersama jajaran akan mulai mengeruk dan normalisasi sungai disaat musim kemarau yang akan datang, agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi,” tutup Yamin.

Di kesempatan yang sama, Kalak BPBD Kota Banjarmasin, Husni Thamrin menyebut Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, merupakan wilayah garda terdepan perbatasan yang paling awal menerima dampak banjir kiriman dari wilayah Martapura.

“Kondisi ini membuat Sungai Lulut menjadi titik krusial karena limpasan air dari daerah hulu dipastikan akan mengalir ke kawasan ini, bahkan berpotensi berdampak hingga Pemurus Baru, Jalan Pramuka,” kata Husni.

Menurutnya, persoalan banjir di Sungai Lulut tidak dapat ditangani Pemerintah Kota Banjarmasin secara mandiri. Diperlukan kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor, mengingat sungai merupakan wilayah bersama yang tidak dibatasi administrasi pemerintahan.

“Hal Penting yaitu kerja sama dengan pemerintah kabupaten sekitar, termasuk Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Tanah Laut, dan Barito Kuala, melalui forum kerja sama Banjar Bakula,” lanjutnya.

Kalak BPBD juga menyampaikan bahwa Wali Kota Banjarmasin telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah III, guna memfokuskan perhatian pada sungai – sungai yang setiap tahun menjadi langganan banjir, khususnya Sungai Lulut.

“Penanganan ke depan diarahkan pada perencanaan yang lebih matang seperti arahan wali kota, dengan pelaksanaan normalisasi sungai dan pembenahan drainase dilakukan saat musim kemarau, agar kesiapsiagaan saat musim hujan dapat lebih optimal,” tutupnya.

Terkait kondisi di lapangan, BPBD Kota Banjarmasin telah melakukan evakuasi warga secara situasional, terutama pada malam hari saat ketinggian air meningkat signifikan dan berpotensi membahayakan.

Sebanyak 15 kepala keluarga dengan total 39 jiwa dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, bantuan logistik juga disalurkan kepada warga terdampak, serta rencana pendirian dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa genangan.

Selain bantuan logistik, dukungan juga datang dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III berupa bantuan 2 buah perahu yang diserahkan untuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan Sungai lulut. Bantuan tersebut diperuntukkan sebagai sarana pendukung evakuasi dan mobilitas warga saat terjadi banjir, khususnya di wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.

Perahu ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat peran FPRB dalam penanganan darurat bencana banjir di Kelurahan Sungai Lulut, sekaligus menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Banjarmasin.

Turut hadir Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, Plt Camat Banjarmasin Timur serta jajaran terkait lainnya. (PEMKO.BJM-SRI/RIW/RH)

Banjir Berulang, DPRD Kalsel Dorong Relokasi Warga Bantaran Sungai

BANJARMASIN – Bencana banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, akibat curah hujan tinggi yang berlangsung dalam waktu lama. Bahkan meluapnya air sungai diperparah pendangkalan serta sumbatan alur sungai, sehingga daya tampung air semakin menurun.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, akhir pekan tadi menyampaikan, perlunya terobosan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Salah satu solusi yang dinilai paling rasional adalah relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai, kawasan yang selama ini menjadi titik rawan banjir.

Dalam sepekan terakhir, laporan banjir terus meningkat dari berbagai daerah, meliputi Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, hingga Kabupaten Banjar.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait langkah strategis agar banjir tidak terus berulang setiap tahun,” ungkapnya

Supian HK menilai, relokasi ke kawasan yang lebih aman dan memiliki elevasi lebih tinggi, tidak hanya bertujuan mengurangi dampak banjir, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan bencana secara menyeluruh.

“Ini harus dirancang secara matang dan terencana, baik dari sisi anggaran, tata ruang, maupun aspek sosial masyarakat,” jelasnya

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, pihaknya siap mendorong pembahasan lintas sektor agar kebijakan penanganan banjir dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Relokasi tentu membutuhkan perencanaan yang serius. Ini harus dibahas bersama seluruh pihak terkait agar penanganan banjir benar-benar maksimal dan tidak terus berulang.

Selain relokasi permukiman, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran khusus normalisasi sungai.

“Normalisasi penting untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur aliran air menuju laut,” tutupnya

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan penanganan banjir secara komprehensif demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/RH)