Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Banjarbaru Tahun 2025, di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Rabu (19/11).
Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengakselerasi penurunan angka stunting ini, dibuka Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kemas Akhmad Rudi Indrawijaya.
Dalam sambutannya, Ia menegaskan, bahwa rapat ini merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam mempercepat penurunan stunting di Banjarbaru.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menilai kembali upaya yang sudah dilakukan serta merumuskan strategi yang lebih tepat agar penurunan stunting dapat dicapai secara maksimal,” ujar Kemas.
Ia menyampaikan, bahwa stunting merupakan persoalan serius yang berdampak pada kesehatan, perkembangan kognitif, produktivitas, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2026 dengan target penurunan menjadi 14,2 persen pada tahun 2029.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja bersama yang lebih kuat, terarah, dan berkelanjutan dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, akademisi hingga dunia usaha.
“Dalam mendukung target tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat berbagai program seperti makan bergizi gratis, Gerakan Orang Tua Asuh Jika Stunting (GENTING), Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), serta berbagai intervensi spesifik dan sensitif lainnya,” katanya.
Seluruh program ini, lanjut Kemas, memerlukan sinergi lintas sektor agar dapat memberikan dampak nyata bagi keluarga berisiko stunting.
“Melalui rapat koordinasi ini, pemkot berharap seluruh peserta dapat memberikan evaluasi objektif terhadap pelaksanaan program, sekaligus merumuskan langkah perbaikan untuk memastikan efektivitas intervensi di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan pendampingan keluarga berisiko secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas kader, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang sesuai standar melalui pemanfaatan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, peningkatan kualitas manajemen data dan pemetaan sasaran juga menjadi fokus agar setiap program dapat berjalan lebih tepat arah.
“Komitmen bersama harus terus dibangun agar program percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara holistik, tematik, spasial, dan terintegrasi sehingga visi Banjarbaru Zero Stunting benar-benar dapat diwujudkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru, Erma Epiyana Hartati menegaskan, bahwa percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor yang konsisten dan terarah.
“Stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi dari semua pihak agar intervensi kepada keluarga berisiko dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Erma menambahkan, pihaknya terus melakukan pemantauan berkala, pendampingan keluarga, serta edukasi masyarakat sebagai langkah strategis dalam pencegahan stunting. Ia berharap rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat serta dapat langsung diterapkan di lapangan.
“Semoga melalui rapat ini kita dapat menyusun langkah-langkah yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Banjarbaru,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)