13 November 2025 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bekali ASN Menjelang Purna Tugas, BKD Kalsel Gelar Pelatihan Keterampilan Praktis

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan perhatian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa purna tugas. Salah satu bentuk perhatian tersebut, diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan praktis yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menjelaskan, bahwa pelatihan ini bertujuan memberikan bekal kemampuan praktis bagi ASN agar tetap produktif setelah pensiun.

*Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Kalsel, Lily Hidayat saat di wawancara*

“Setiap angkatan diikuti sebanyak 40 peserta yang merupakan perwakilan dari SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel. Tahun ini, ada empat angkatan yang telah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Wonojati, Malang, Jawa Timur,” ungkap Hidayat, Kamis (13/11).

Hidayat menambahkan, pembekalan yang diberikan mencakup pemetaan minat dan bakat peserta, untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan setelah masa pensiun. Para peserta dapat memilih bidang yang sesuai dengan minatnya, seperti pertanian, perikanan, maupun kerajinan rumah tangga lainnya.

“Tujuannya agar para ASN memiliki keterampilan sederhana namun bermanfaat. Dengan bekal itu, diharapkan mereka bisa mengembangkan kegiatan produktif yang tidak hanya mengisi waktu luang, tetapi juga dapat menghasilkan,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga bekerja sama dengan Bank Kalsel, untuk memberikan dukungan permodalan bagi ASN purna tugas yang ingin memulai usaha.

Langkah ini, lanjut Hidayat, sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menekankan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian dan masa produktif.

“Pensiun itu bukan akhir segalanya. Masih banyak karya dan kontribusi yang bisa dilakukan oleh para ASN. Melalui pelatihan ini, pemerintah memfasilitasi mereka agar tetap berkarya dan mandiri,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Musim Barat di Perairan Kalsel, Muatan Nelayan di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Berkurang

Banjarmasin – Sejumlah kapal nelayan tetap masuk ke Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Kamis (13/11), meskipun dengan muatan ikan yang mengalami penurunan. Hal ini karena nelayan mengurangi aktivitas melaut, akibat musim barat di perairan Kalsel.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki menjelaskan, musim barat di laut, umumnya diiringi dengan angin kencang serta gelombang tinggi.

“Saat ini di laut sedang terjadi musim barat, dapat kita rasakan angin kencang bertiup di kawasan Dermaga Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, apalagi di laut,” ungkap Jaki.

Situasi seperti ini, lanjutnya, membuat nelayan mengurangi aktivitas melaut, yang berdampak pada berkurangnya ikan hasil tangkapan.

“Situasi angin kencang serta gelombang tinggi ini, membuat nelayan hanya melakukan penangkapan ikan di kawasan pinggiran saja,” ujar Jaki.

Karena itu, tambahnya, hasil tangkapan ikan mengalami penurunan.

“Jika biasanya kapal nelayan dapat menangkap ikan sampai 20 ton, pada musim barat ini hasil tangkapan hanya setengahnya saja,” ucap Jaki.

Dikatakan Jaki, musim barat di laut ini biasanya terjadi hingga tiga bulan ke depan, yakni, November, Desember, hingga Januari 2026 mendatang.

Karena itu, pihaknya mengimbau, nelayan untuk berhati hati saat melaut, pada kondisi musim barat ini.

“Saat ini musim barat sedang berlangsung di perairan Kalimantan Selatan. Dimana kondisi ini sering dibarengi dengan angin kencang dan gelombang tinggi, karena itu kami minta nelayan diminta berhati hati saat melaut,” ucapnya.

Ditambahkan Jaki, saat ini di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin sudah tersedia monitor prakiraan cuaca, yang dapat dimanfaatkan para nelayan, untuk mengetahui kondisi cuaca di perairan, demi menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan.

“Berdasarkan keterangan para nelayan, pada saat melaut mereka juga menggunakan aplikasi prakiraan cuaca yang saat ini sudah tersedia, untuk mengetahui kapan angin kencang dan gelombang tinggi berlangsung,” ucap Jaki.

Seperti diketahui, musim barat di laut Kalimantan Selatan telah atau sedang berlangsung, karena diperkirakan puncak musim hujan terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026, yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi.

Secara umum, musim barat adalah periode dengan kondisi laut kurang menguntungkan bagi nelayan, yang biasanya berlangsung selama 3 bulan. (SRI/RIW/APR)

Jalin Kerja Sama dengan Pemprov Bali, Pemprov Kalsel Dorong Kemajuan Sektor Perindustrian dan IKM

Banjarbaru – Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai tindak lanjut kolaborasi pengembangan sektor perindustrian antar daerah.

Kesepakatan ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat daya saing industri daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menyampaikan, bahwa kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek penting. Mulai dari pertukaran pengetahuan dan teknologi industri, peningkatan kualitas produk lokal, hingga perluasan akses pasar antar daerah.

*Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Abdul Rahim*

Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor industri besar, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap pelaku IKM di Kalimantan Selatan dapat belajar dan menyesuaikan diri dengan standar pengelolaan industri yang diterapkan di Bali, baik dari segi inovasi produk, manajemen usaha, maupun promosi pasar,” ungkap Rahim Kepada Abdi Persada FM, baru – baru ini.

Lebih lanjut Rahim menjelaskan, Provinsi Bali dipilih sebagai mitra strategis, karena dikenal memiliki sistem pengelolaan IKM yang maju dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, Rahim juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memperkuat ekosistem industri lokal melalui pendampingan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri.

“Sinergi antara Kalsel dan Bali diharapkan membawa manfaat timbal balik, terutama dalam peningkatan produktivitas dan pengembangan produk unggulan yang berorientasi ekspor,” lanjut Rahim

Kerja sama ini sekaligus menjadi momentum bagi Kalsel untuk memperluas jejaring kemitraan antar daerah, serta menyiapkan langkah konkret dalam menjawab tantangan globalisasi industri.

“Dengan dukungan teknologi, kolaborasi, dan inovasi, sektor industri di Kalimantan Selatan diharapkan mampu terus berkembang secara berkelanjutan, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi ekonomi daerah di tingkat nasional maupun internasional,” tutup Rahim. (MRF/RIW/APR)

Bapemperda Tetapkan 22 Raperda Prioritas, Dorong Reformasi dan Peningkatan PAD Kalsel

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), menuntaskan finalisasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026, Kamis (13/11).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, penetapan Prolegda ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum daerah, dan mempercepat realisasi program pembangunan.

Penetapan 22 Raperda ini bukan sekadar angka, tapi komitmen bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Dari total 22 Raperda, terdapat tiga sumber utama, yakni 7 usulan Pemerintah Provinsi, 8 inisiatif DPRD, serta 7 carry over dari Prolegda 2025,” ujarnya.

Menurut Firman, komposisi ini menunjukkan kuatnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, dalam memastikan kesinambungan kebijakan daerah.

“Raperda diusulkan mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, hingga penguatan tata kelola investasi,” jelasnya.

Firman Yusi menambahkan, beberapa Raperda juga diarahkan untuk mendukung efisiensi perencanaan anggaran dan memperkuat regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dengan Prolegda 2026 ini, DPRD Kalsel menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, kepastian hukum bagi dunia usaha, serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Raperda yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalsel.

Hasil finalisasi Prolegda ini selanjutnya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPRD Kalsel untuk disahkan sebagai pedoman kerja legislasi tahun 2026. Melalui agenda ini, DPRD dan Pemprov Kalsel berkomitmen menjaga ritme kerja legislasi yang produktif dan berorientasi pada manfaat nyata bagi warga Banua. (ADV-NHF/RIW/APR)

Komisi II DPRD Kalsel, Fasilitasi Audensi Penyelesaian Permasalahan Petani dan PTPN

Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar audensi bersama perwakilan masyarakat petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Makati Makmur Bersama, dengan pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

*Ketua Komisi II DPRD Kalsel (ditengah) didampingi Wakil Ketua Komisi II dan Sekretaris Komisi II (Ki-Ka)*

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel pada Rabu (12/11), dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi. Audensi ini juga di hadiri Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, drh. Suparmi.
‎
‎Audensi tersebut bertujuan untuk mencari solusi, atas permasalahan kerja sama kemitraan antara petani dan pihak PTPN yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Masyarakat petani yang diwakili Jenul Urifin, Ketua KUD Makati Makmur Bersama, menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi terkait pelaksanaan kemitraan, yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang adil, bagi para petani di wilayah mereka.
‎
‎Adapun para petani yang tergabung dalam KUD Makati Makmur Bersama berasal dari Desa Besuang, Desa Sekalimun dan Desa Mulyadi di Kabupaten Kotabaru. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan bahwa sejak awal kerja sama, para petani berharap kemitraan dengan PTPN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan.

Namun, menurut mereka, sejumlah kendala muncul dalam pelaksanaan teknis dan pembagian hasil yang dianggap tidak transparan serta tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
‎
‎Sementara itu, pihak PTPN yang diwakili Erwan menjelaskan, bahwa perusahaan tetap berkomitmen menjalankan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Ia juga menegaskan bahwa PTPN siap membuka ruang dialog lebih lanjut, untuk meninjau kembali mekanisme kerja sama, dengan tujuan memastikan keseimbangan hak dan kewajiban, antara pihak perusahaan dan para petani mitra.
‎
‎Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi, dalam arahannya menekankan pentingnya duduk bersama, untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak dan berkeadilan.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi II berkomitmen untuk menjadi mediator yang objektif dalam mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kami berharap ke depan, pola kemitraan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan investasi di daerah,” ujarnya.
‎
‎Muhamad Yani Helmi juga menambahkan, bahwa Komisi II akan menindaklanjuti hasil audensi dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar proses penyelesaian permasalahan dapat berjalan efektif dan terukur.
‎
‎Dalam suasana yang kondusif dan penuh keterbukaan, audensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara masyarakat petani, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah.

“Komisi II berharap hasil pertemuan ini menjadi awal dari penyelesaian menyeluruh terhadap permasalahan kemitraan yang telah berlangsung lama tersebut,” tutupnya (ADV-NHF/RIW/APR)

Kunjungi Pelabuhan Banjarmasin, Dirut Pelindo Dorong Capaian Kinerja 2025

Banjarnasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat peningkatan signifikan pada kinerja operasional di wilayah Sub Regional Kalimantan hingga Triwulan III Tahun 2025. Capaian tersebut menjadi bukti kelancaran arus logistik nasional, baik untuk petikemas, barang maupun penumpang, yang semakin efisien dan berdaya saing.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Banjarmasin bersama Executive Director 3, Daru Wicaksono Julianto, dan Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, pada Rabu (12/11).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan operasional dan infrastruktur pelabuhan, serta memperkuat sinergi antar-cabang guna menjaga kelancaran arus logistik di wilayah kerjanya.

Hingga Triwulan III 2025, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan menunjukkan peningkatan kinerja di seluruh indikator utama. Pertumbuhan terjadi secara merata pada arus kapal, petikemas, barang, dan penumpang yang menjadi penopang utama aktivitas pelabuhan di wilayah ini.

Diantaranya, arus kapal mencapai 48,6 ribu unit atau 107% dari RKAP, tumbuh 112% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).
Kemudian arus kapal berdasarkan Gross Ton (GT) tercatat 132 juta GT, atau 105% dari RKAP, meningkat 109% secara tahunan (YoY).

Selanjutnya, arus petikemas mencapai 527 ribu TEUs, melampaui target 102% dari RKAP dan naik 106% YoY, menandakan kelancaran aliran logistik antar wilayah. Arus penumpang juga mencatat tren positif dengan 737,4 ribu orang, tumbuh 101% dibanding tahun sebelumnya (YoY), menegaskan peningkatan mobilitas masyarakat melalui transportasi laut yang lebih lancar dan nyaman.

Direktur Utama, Arif Suhartono mengapresiasi pencapaian tersebut, dan menegaskan pentingnya menjaga momentum positif ini.

“Kinerja positif Sub Regional Kalimantan mencerminkan sinergi yang kuat antara pelayanan, operasional, dan manajemen pelabuhan. Peningkatan arus petikemas, barang, dan penumpang menjadi bukti kelancaran logistik nasional yang semakin baik,” ujarnya.

Executive Director 3, Daru Wicaksono Julianto menyampaikan, bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja bersama seluruh unsur operasional di lapangan.

“Kami memastikan seluruh pelabuhan di Kalimantan terus memberikan pelayanan terbaik agar arus kapal, barang, dan penumpang dapat berjalan lancar. Sinergi antarunit operasional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan efisiensi kinerja,” jelasnya.

Sementara itu, Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono menambahkan, bahwa koordinasi antar pelabuhan di wilayah Kalimantan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan tersebut.

“Pelabuhan Trisakti, Kotabaru, Batulicin, Sampit, dan Kumai berperan aktif dalam memperlancar pergerakan logistik dan mobilitas masyarakat. Kami terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan operasional,” ungkapnya.

Dengan tren kinerja yang terus meningkat, Pelindo optimis, pelabuhan – pelabuhan di wilayah Sub Regional Kalimantan akan menjadi pusat logistik strategis nasional. Capaian ini sekaligus memperkuat visi perusahaan sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia, serta berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Pelindo-RIW/APR)