Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan masuk dalam zona biru pengendalian inflasi pada Oktober 2025. Berdasarkan data inflasi bulanan (month to month), Kalsel mencatat angka 2,09 persen, lebih rendah dibanding target nasional yang ditetapkan sebesar 2,65 persen.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa capaian ini menjadi bukti bahwa berbagai langkah konkret yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, seperti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penguatan distribusi pangan, telah memberikan hasil positif dalam menjaga kestabilan harga di pasaran.
“Kalsel saat ini berada di zona biru dalam pengendalian inflasi. Artinya, kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah sejauh ini efektif dalam menjaga harga tetap stabil dan pasokan pangan terjaga,” ungkap Chair, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (20/10).
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran pasokan bahan pokok menjelang akhir tahun, agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan juga akan menggelar kegiatan Pasar Murah di seluruh kabupaten/kota mulai 4 November hingga 4 Desember 2025.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menjelaskan, bahwa pasar murah akan dilaksanakan secara bergiliran di setiap daerah, menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula dengan harga di bawah pasar.
“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menekan laju inflasi pangan di daerah. Selain itu, pasar murah ini juga menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, di mana permintaan bahan pangan biasanya meningkat cukup tinggi,” ungkap Bagiawan.
Ia menambahkan, pelaksanaan pasar murah ini tidak hanya bersifat intervensi harga sesaat, tetapi juga bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat rantai pasok dan menstabilkan harga bahan pokok secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di pelosok daerah pun bisa merasakan manfaatnya. Karena itu, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara bergilir di 13 kabupaten/kota, agar distribusi barang berjalan adil dan merata,” lanjut Bagiawan.
Bagiawan juga menegaskan, bahwa keberhasilan pengendalian inflasi di Kalsel merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, Bulog, hingga masyarakat. Ia berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga hingga akhir tahun.
“Dengan kombinasi strategi pengendalian harga dan upaya nyata di lapangan, kami optimistis dapat mempertahankan capaian positif inflasi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Banua,” tutup Bagiawan. (MRF/RIW/APR)