Perkuat Program Kerja, Sekretariat DPRD Banjarmasin Studi Komparasi ke Sekretariat DPRD Malang

MALANG – Dalam rangka meningkatkan kinerja institusi, Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan studi komparasi ke Sekretariat DPRD Kota Malang, Jumat (10/10).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat program kerja dewan, agar dapat menghasilkan produk kerja lebih berkualitas di bidang kesekretariatan, dan pelayanan umum.

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, Ashadi Himawan menjelaskan, studi komparasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan fasilitasi yang optimal, terhadap seluruh kegiatan dan program kerja DPRD Kota Banjarmasin.

Kabag Umum Sekretariat DPRD Banjarmasin, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Malang (ki-ka)

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menggali praktik terbaik dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan kesekretariatan di DPRD Kota Malang. Diharapkan hasilnya dapat diterapkan di lingkungan Sekretariat DPRD Banjarmasin demi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan,” ujar Ashadi.

Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Malang, Adi Andrianto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

Ia menilai studi komparasi ini merupakan langkah positif untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan media.

“Kerja sama yang baik antara sekretariat dewan dan rekan-rekan media sangat penting dalam menyampaikan aspirasi, serta kinerja wakil rakyat kepada masyarakat secara cepat, benar, dan terpercaya,” ungkapnya.

Ketua Forum Wartawan Dewan Kota, Bambang Santoso menambahkan,
kegiatan ini merupakan kesempatan berharga untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam hal pengelolaan kehumasan dan publikasi kegiatan dewan, serta peningkatan kapasitas komunikasi publik lembaga legislatif.

Humas menjadi jembatan antara lembaga dewan dengan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Melalui fungsi kehumasan yang kuat dan profesional, citra lembaga dapat terbentuk secara positif dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan lebih baik,” tutupnya

Kasubbag Humas dan Protokol (ditengah)

Rombongan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin dalam kunjungan ini, dipimpin Sekretaris DPRD, Iwan Ristianto, yang diwakili Kabag Umum Ashadi Himawan, didampingi Kasubbag Humas dan Protokol Erwin Arizona, serta jajaran staf Sekretariat DPRD Banjarmasin. Turut mendampingi pula para wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Dewan Kota (FWDK), diketuai Bambang Santoso. (NHF/RIW/RH)

Tur Legislatif, Sarana Edukasi Mahasiswa Mengenal DPRD Kalsel

BANJARMASIN – Legislative Tour merupakan salah satu program pembelajaran luar kampus, yang bertujuan memberikan pemahaman lebih dalam kepada mahasiswa mengenai peran, fungsi, dan mekanisme kerja lembaga legislatif.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa berkesempatan melihat langsung proses kerja wakil rakyat dalam merumuskan kebijakan, serta memahami bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dijalankan secara konstitusional.

Kegiatan yang diinisiasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini, disambut hangat Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi, yang turut hadir sebagai narasumber, didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan M. Andri Yuzhar, Jumat (10/10)

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi

Menurut Firman Yusi, kegiatan seperti Legislative Tour merupakan wadah penting bagi mahasiswa untuk mengenal secara langsung dinamika, dan tahapan kerja lembaga legislatif daerah.

“Saya berharap momen seperti ini harus sering dilakukan agar informasi terkait kegiatan DPRD dapat tersosialisasikan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi DPRD untuk membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan generasi muda, khususnya mahasiswa.

“Karena ini juga menjadi kesempatan kita sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan kepada khususnya mahasiswa tentang tahapan-tahapan yang ada di DPRD Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

Foto bersama : sumber Humas DPRD Kalsel

Firman Yusi menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan edukatif seperti ini akan menumbuhkan kesadaran politik yang sehat dan memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

“Dengan memahami proses legislasi, mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga calon pemimpin masa depan yang kritis dan berintegritas,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPM FISIP ULM, Achmad Prayoga Adiwidya menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja tahunan pihaknya.

“Salah satu program kerja kami yaitu berkunjung ke instansi pemerintah, seperti DPRD. Di sini kami mendapatkan pembelajaran lebih dekat bagaimana kerja dan fungsi suatu lembaga legislatif,” jelasnya.

Achmad Prayoga juga menuturkan, bahwa para mahasiswa turut melakukan simulasi rapat paripurna untuk memahami situasi dan mekanisme jalannya persidangan di lembaga legislatif.

“Melalui simulasi ini, kami bisa merasakan langsung atmosfer kerja legislatif sekaligus belajar bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung di dalamnya,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

Imbas Keracunan di Martapura, SPPG MBG di Kalsel Akan Dievaluasi

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama sejumlah pihak terkait, bergerak cepat menindaklanjuti insiden keracunan massal yang dialami ratusan siswa di Martapura pada Kamis (9/10).

Peristiwa tersebut diduga akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Tungkaran, Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin mengatakan, pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Kalsel. Evaluasi ini akan melibatkan Badan Gizi Nasional untuk memastikan keamanan dan kelayakan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin

“Evaluasi kami lakukan untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi. Saat ini, sampel makanan sudah kami uji di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti keracunan,” ujarnya saat meninjau korban di RSUD Ratu Zaleha Martapura, Kamis (9/10) malam.

Diauddin menegaskan, pengawasan terhadap distribusi dan kualitas makanan akan diperketat, agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Sementara itu, Bupati Banjar, Saidi Mansyur memastikan, seluruh siswa yang menjadi korban keracunan MBG mendapatkan layanan pengobatan dan perawatan gratis di rumah sakit. Ia juga menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendampingi para korban dan keluarganya hingga kondisi benar-benar pulih.

“Pemerintah akan terus hadir memberikan pendampingan, termasuk memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung penuh. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan yayasan dan pihak SPPG untuk menegakkan kembali SOP dan juknis penyaluran MBG agar lebih ketat,” ujarnya.

Saidi menambahkan, beberapa aspek teknis terkait penyelidikan telah diserahkan kepada pihak berwenang. Namun, Pemerintah Kabupaten Banjar tetap siaga memastikan keamanan pangan bagi peserta program MBG diwilayahnya.

Dari sisi penegakan hukum, Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi menyebut, pihaknya telah menurunkan tim Satgas Pangan dari Polda dan Polres Banjar untuk memeriksa keamanan dapur penyedia MBG.

“Tim sudah mengambil sampel makanan dan mengirimkannya ke Laboratorium Forensik Surabaya untuk pemeriksaan mendalam. Hingga Jumat siang, sekitar 130 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan,” jelasnya.

Selain langkah evaluasi dan penyelidikan, perhatian juga tertuju pada kondisi sanitasi dapur SPPG di Desa Tungkaran yang menjadi lokasi pengolahan makanan MBG.

Komandan Kodim 1006 Banjar, Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya mengatakan, hasil pemeriksaan lapangan bersama Dinas Kesehatan dan BPOM menemukan sejumlah catatan penting terkait kebersihan dan kelayakan fasilitas dapur.

“Sirkulasi udara di ruang pengemasan masih belum memadai, sehingga perlu ditambah blower. Selain itu, sumber air yang digunakan juga akan diuji Dinas Kesehatan dan BPOM untuk memastikan sesuai standar kesehatan,” jelasnya. (SYA/RIW/RH)

BPBD Kalsel, Targetkan Peningkatan Ketahanan dan Penurunan Risiko Bencana

BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat komitmennya membangun daerah yang tangguh terhadap bencana, dengan menargetkan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), serta penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) pada tahun 2025.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian terakhir, nilai IKD Kalimantan Selatan berada di angka 0,55. Melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan sinergi lintas sektor, pihaknya menargetkan kenaikan nilai tersebut menjadi 0,56 hingga 0,57 pada tahun 2025.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi

“Peningkatan IKD ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghadapi, mengantisipasi, dan memulihkan diri dari potensi bencana semakin baik. Kami ingin memastikan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya ada di level pemerintah, tetapi juga tumbuh di masyarakat,” ungkap Bambang, baru-baru ini.

Selain peningkatan IKD, BPBD Kalsel juga menargetkan penurunan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) dari 0,22 pada tahun 2024 menjadi minimal 0,18 pada tahun 2025.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di Kalimantan Selatan.

Bambang menegaskan, untuk mencapai target tersebut, BPBD akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, memperkuat sistem peringatan dini, serta mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

“Kami ingin agar masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek utama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan kolaborasi semua pihak, kita bisa mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih tangguh dan siap menghadapi segala potensi bencana,” tutup Bambang. (MRF/RIW/RH)

Anjangsana Ke Jakarta, Pemko Banjarmasin bersama Press Room Kunjungi Anjungan Kalsel TMII

JAKARTA – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik (Diskominfotik) bersama Pressroom Balai Kota Banjarmasin, mengunjungi anjungan Kalimantan Selatan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Kamis Sore (9/10). Kunjungan dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Sekdako Banjarmasin Iksan Budiman.

Yamin menyampaikan, selain kunjungan, rombongan juga melaksanakan outbound. Sehingga tidak hanya sekadar rekreasi, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi dan penguatan hubungan strategis, antara pemerintah daerah dan media, yang selama ini menjadi mitra penyebarluasan informasi publik, di Pemko Banjarmasin.

“Kegiatan ini bertemakan Work Together In Harmony, sehingga kegiatan ini menjadi penguat hubungan strategis antara pemerintah daerah dan media,” ungkap Yamin, kepada sejumlah wartawan.

Outbound ini, lanjutnya, bukan hanya soal permainan tim, tetapi tentang bagaimana memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pers, agar sama sama tumbuh dalam semangat keterbukaan informasi.

Menurut Yamin, pemilihan Anjungan Kalsel TMII ini sebagai lokasi kegiatan, bukan tanpa alasan. Langkah ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap arahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, yang mendoakan agar Anjungan Kalsel tidak sekadar menjadi pajangan budaya, melainkan juga sebagai pusat aktivitas yang hidup dan menarik.

“Kami ingin Anjungan Kalsel kembali aktif, ramai dikunjungi, dan berfungsi sebagai etalase budaya serta pontensi daerah,” ucapnya.

Dengan membawa kegiatan ke Anjungan Kalsel di Taman Mini ini, Pemko Banjarmasin membantu memperkenalkan Kalsel kepada masyarakat luas.

“Kegiatan outbound ini menjadi wujud apresiasi Pemko Banjarmasin terhadap kontribusi FWB dalam menyebarluaskan informasi pembayaran Kota,” ujar Yamin.

Sementara itu, Kadiskominfotik Kota Banjarmasin, Windiasti Kartika menjelaskan, bahwa kegiatan bersama jurnalis FWB Balai Kota ini, merupakan agenda tahunan yang kini dikemas lebih dinamis.

“Jika sebelumnya hanya berupa kunjungan kerja, tahun ini konsepnya dikembangkan agar lebih interaktif dan bermakna,” ujarnya.

Melalui outbound ini, pihaknya ingin memperkuat rasa kebersamaan dan membangun semangat baru untuk kolaborasi komunikasi publik yang lebih sehat, dan produktif.

“Tahun ini kami ingin lebih dari sekadar silaturahim, melalui outbound ini, kami ingin memperkirakan rasa kebersamaan,” tutup Windi. (SRI/RIW/RH)

Exit mobile version