Hari: 22 September 2025

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Anugerah ASN, sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprestasi. Ajang ini digelar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel dan menjadi pelaksanaan kedua setelah sukses di tahun sebelumnya.

Pendaftaran dibuka hingga 30 September 2025. Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Muhidin dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, ASN lingkup Pemprov Kalsel didorong untuk mendaftarkan diri agar dapat berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kabid Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menjelaskan, bahwa terdapat empat kategori penghargaan yang diperebutkan tahun ini. Kategori tersebut meliputi Pejabat Administrator Terbaik, Pejabat Pengawas Terbaik, Best Employee untuk Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu (kecuali guru), serta Guru Terbaik.

“Penilaian utama dalam Anugerah ASN adalah inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi SKPD tempat ASN bertugas maupun bagi masyarakat Banua. Selain itu, dewan juri juga akan menilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta prestasi lain yang telah diraih,” ujar Hidayat.

Ia menambahkan, proses penjurian akan melibatkan unsur pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, serta civitas akademika.

Adapun reward yang akan diberikan kepada para pemenang, antara lain piala, piagam penghargaan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), uang pembinaan, rekomendasi kenaikan pangkat luar biasa, serta kesempatan mewakili Kalsel dalam ajang Anugerah ASN tingkat nasional.

“Target kami, jumlah peserta tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, semoga dapat memunculkan jiwa kompetitif di kalangan ASN serta memberikan kontribusi dan motivasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat menutup rangkaian kegiatan Gebyar Museum 2025 dengan gelaran belajar bersama seni bela diri tradisional Kuntau, Minggu (21/9).

Kegiatan ini menghadirkan suasana berbeda karena peserta tak hanya diajak mengenal sejarah Kuntau, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat, Agus Antasari, menyampaikan pemilihan Kuntau sebagai penutup gebyar tahun ini merupakan bentuk komitmen museum dalam melestarikan warisan budaya takbenda Kalimantan Selatan.

“Kuntau bukan hanya keterampilan bela diri, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai luhur seperti disiplin, keberanian, penghormatan, dan kebersamaan,” ujarnya.

Agus menambahkan, museum ingin menghadirkan ruang belajar alternatif yang kreatif dan interaktif. Anak-anak maupun generasi muda diharapkan tak sekadar mengenal Kuntau dari koleksi dan cerita, tetapi juga bisa merasakan langsung pengalaman berlatih bersama para pelatih.

“Dengan demikian, museum bukan hanya tempat menyimpan benda, melainkan juga ruang hidup budaya yang dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan belajar bersama ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari lima perguruan Kuntau se-Kalsel, komunitas Artpedia ULM, serta siswa-siswi dari SMKN 3 Banjarbaru, SMPN 3 Banjarbaru, dan SMAN 1 Martapura.

Pamong Budaya Muda Museum Lambung Mangkurat, Raudatul Aflahah menilai, kehadiran para peserta menjadi bukti nyata semangat bersama dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa.

“Dengan adanya ruang terbuka dan interaktif di museum, generasi muda bisa lebih dekat dengan sejarah sekaligus lebih kreatif dalam melestarikan kebudayaan daerah,” katanya.

Raudatul berharap ke depan Museum Lambung Mangkurat dapat menjadi wadah bagi komunitas pecinta seni dan budaya. Menurutnya, museum bisa difungsikan sebagai tempat belajar bersama, ruang pameran karya, hingga ajang pertemuan komunitas.

“Kami siap menjalin kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, maupun komunitas, demi menjaga kelestarian seni, budaya dan sejarah,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Kabupaten Tanah Bumbu resmi memiliki delapan desa baru hasil pemekaran. Delapan desa ini disahkan sebelum moratorium pemekaran desa diberlakukan jelang Pemilu 2024 lalu. Pembentukan desa baru tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Kehadiran desa baru diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, mempercepat proses pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Tanah Bumbu.

Pemekaran ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari luasnya wilayah desa induk yang menyulitkan pelayanan masyarakat, meningkatnya jumlah penduduk, hingga kebutuhan mendesak untuk menghadirkan akses pelayanan dasar yang lebih cepat dan merata.

Dengan adanya desa baru, masyarakat akan lebih mudah menjangkau pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur desa. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang telah lama menginginkan pelayanan yang lebih dekat dan tata kelola desa yang lebih efektif.

Kepala Bidang Pembinaan Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Widyo Nugroho menjelaskan, bahwa pemekaran desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Proses terbentuknya delapan desa baru di Tanah Bumbu ini tidaklah singkat, melainkan melalui tahapan panjang, mulai dari pengajuan Pemerintah Kabupaten, kajian administrasi, hingga verifikasi di lapangan yang sesuai dengan aturan berlaku.

“Dengan adanya desa baru ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pemerintahan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan lebih merata karena setiap desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola wilayahnya,” ucap Wahyu, baru – baru ini.

Menurut Wahyu, pemekaran desa juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah. Desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah diharapkan bisa semakin berdaya, baik dari segi pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Kehadiran desa baru di Tanah Bumbu dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, potensi lokal dapat digali secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” lanjut Wahyu.

Keberhasilan pemekaran desa di Tanah Bumbu ini, diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain di Kalimantan Selatan, agar potensi desa dapat lebih dikembangkan dengan mekanisme yang sesuai ketentuan.

“Dengan adanya delapan desa baru ini, diharapkan roda pemerintahan desa di Kabupaten Tanah Bumbu semakin efektif, pembangunan lebih terarah, dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemekaran tersebut,” tutup Wahyu. (MRF/RIW/RH)