Hari: 8 September 2025

BANJARBARU – Plt Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Tahun 2025, di Aula Kampus I BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/9).

Pelatihan diikuti 40 aparatur sipil negara (ASN), terdiri dari 28 ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dan 12 ASN Kabupaten Tapin. Selama kegiatan, para peserta akan dibekali materi untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, terutama dalam membangun tim kerja solid, memperkuat komunikasi efektif, serta meningkatkan kemampuan mengendalikan pelayanan publik.

“Pelatihan merupakan upaya Pemprov Kalsel melalui BPSDMD untuk memperkuat kualitas birokrasi di Kalimantan Selatan,” kata Faried.

Kepada seluruh peserta, Faried menegaskan pentingnya pendidikan dan pelatihan ini, sebagai instrumen nyata penguatan birokrasi.

“Banyak hal yang dapat kita peroleh dalam pembinaan birokrasi agar siap mencapai good governance. Birokrasi adalah mesin negara, sehingga harus berjalan baik, dan salah satu cara perbaikannya adalah melalui pendidikan dan pelatihan,” tegasnya.

Faried juga menjelaskan, reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia yang profesional, cepat, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Ada delapan area reformasi birokrasi yang kita dorong, meliputi organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, peraturan perundang – undangan, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, serta budaya kerja organisasi. Semuanya harus tepat sasaran dan tepat fungsi,” jelasnya.

Melalui PKP ini, Faried berharap lahir para pemimpin pengawas yang adaptif, visioner, dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern.

Faried optimis bahwa ASN yang mengikuti pelatihan ini akan berkontribusi langsung dalam percepatan reformasi birokrasi di Banua.

“Harapannya adalah tercapainya pemerintahan kelas dunia, yakni pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Itu cita-cita kita bersama,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Gabungan Istri Anggota Wakil Rakyat (Gatriwara) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pertemuan silaturahmi bersama anggota Gatriwara Kabupaten/Kota se-Kalsel, di Gedung B Lantai 4 DPRD Kalsel, Banjarmasin, Senin (08/9).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, sekaligus membahas program kerja ke depan agar Gatriwara semakin solid dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Gatriwara Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili Wakil Ketua Rubiaty Herlina Kartoyo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Gatriwara provinsi dengan kabupaten/kota.

“Alhamdulillah, kegiatan yang pertama kali melibatkan 13 kabupaten/kota ini berjalan lancar. Kami membicarakan program berikutnya, dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut serta mempererat silaturahmi antar anggota Gatriwara,” ujarnya

Selain membahas program kerja, forum ini juga menyepakati pelaksanaan arisan bersama antar anggota Gatriwara se-Kalsel yang akan digelar setiap dua bulan sekali secara bergiliran, dimulai pada November 2025 mendatang.

“Pertemuan ini bukan hanya untuk membahas program kerja, tetapi juga menjalin silaturahmi dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan sosial Gatriwara ke depan,” tutup Rubiaty. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran bagi para petani, sekaligus mendorong mereka untuk lebih banyak menggunakan pupuk organik dan menerapkan pola pemupukan berimbang.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman mengungkapkan, bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi lintas sektor dengan distributor pupuk, pemerintah kabupaten/kota, hingga kelompok tani di seluruh Kalsel. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk sesuai kebutuhan lapangan, terutama untuk mendukung musim tanam di triwulan akhir tahun ini.

“Koordinasi ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan pasokan pupuk, agar petani tidak mengalami kendala saat memasuki masa tanam,” ujar Syamsir baru-baru ini.

Selain pengawasan distribusi, Syamsir menegaskan, pihaknya rutin melakukan validasi data petani dan luas lahan tanam. Langkah ini bertujuan agar alokasi pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga tidak ada penyalahgunaan dan bantuan benar-benar diterima petani yang berhak.

Tidak hanya fokus pada distribusi pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian Kalsel juga mendorong petani untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik.

Menurut Syamsir, penggunaan pupuk organik dapat membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan unsur hara, serta menjaga kelestarian lingkungan.

“Ketergantungan berlebihan pada pupuk kimia dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan kurang produktif dari tahun ke tahun. Dengan pemupukan berimbang, petani dapat memadukan pupuk organik dan anorganik secara tepat sesuai kebutuhan tanaman,” lanjut Syamsir.

Ia juga menekankan pentingnya bimbingan teknis dari penyuluh pertanian, agar para petani memahami dosis dan cara aplikasi pupuk yang sesuai. Dengan pemupukan berimbang, hasil panen diharapkan meningkat secara signifikan tanpa merusak kualitas tanah dalam jangka panjang.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dengan distribusi pupuk yang tepat sasaran dan penerapan pola pertanian yang ramah lingkungan, diharapkan produksi pertanian Kalsel semakin stabil dan berkelanjutan.

“Jika tanah tetap subur dan hasil panen terjaga, kesejahteraan petani pun akan ikut meningkat,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Usai pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, program TMMD akan kembali digelar di dua kabupaten di Kalimantan Selatan.

Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama, Senin (8/9) menyampaikan, pelaksanaan TMMD berikutnya akan dipusatkan di Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di Desa Tumih Kecamatan Wanaraya, mulai 9 Oktober 2025, dan diperkirakan selesai pada 7 atau 8 November mendatang. Selain itu, TMMD juga akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu, yakni di Desa Rejosari dan Mantewe.

Menurut Andie, kegiatan TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Melalui TMMD, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung lainnya dapat terealisasi lebih cepat dan tepat sasaran.

“TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar pembangunan non fisik, seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan rasa kebersamaan antara TNI dengan rakyat semakin erat,” ujar Andie.

Ia berharap pelaksanaan TMMD di Kabupaten Barito Kuala dan Tanah Bumbu dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Dengan demikian, hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperlancar akses transportasi desa.

Selain itu, TMMD juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat gotong royong masyarakat, karena setiap kegiatan akan melibatkan partisipasi aktif warga desa.

“Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan TMMD, karena pembangunan yang dilakukan akan lebih terawat jika ada rasa memiliki dari warga,” tambahnya.

Program TMMD sendiri merupakan agenda rutin yang digelar tiga kali dalam setahun, dengan melibatkan berbagai unsur baik dari TNI, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat.

“Ke depan, diharapkan semakin banyak desa yang merasakan manfaat program ini, sehingga kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Selatan dapat terus diperkecil,” tutup Andie. (MRF/RIW/RH)