JAKARTA – Persoalan pengembangan dan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelola Air Minum Regional (BPAM) Banjarbakula, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Komisi III DPRD Kalsel bersama mitra kerja, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel serta BPAM Banjarbakula, melakukan pertemuan dengan Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR di Jakarta, baru-baru tadi.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyampaikan, pihaknya menyampaikan permohonan dukungan pemerintah pusat, untuk membantu penanganan permasalahan air bersih di daerah. Pihaknya menyampaikan maksud dan tujuan, yaitu terkait solusi dan bantuan untuk beberapa kabupaten kota yang masih kesulitan karena memiliki debit air yang sedikit.
“Ada beberapa wilayah kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kami sudah melihat dan mendengar sampai ke tahap review sebesar 2 miliar untuk perbaikan di empat kabupaten, agar debit air dapat teralokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diterima Dina, Kepala Satker Wilayah 3 Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR, beserta jajaran teknis. Dalam pertemuan itu, pihak kementerian memaparkan progres perbaikan jaringan pipa yang mengalami kebocoran di beberapa titik.
“Pipa lama jenis GRP yang sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia akan diganti dengan pipa HDPE, dan pada 2026 akan diajukan tambahan anggaran setelah review desain selesai,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA juga menegaskan perhatian serius terhadap program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banjarbakula, yang manfaatnya dirasakan lintas kabupaten dan provinsi.
“Program ini juga diperkuat dengan pembangunan satu unit sumur bor di Kabupaten Banjar pada 2024, pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT), rehabilitasi intake Batu Hapu dan di Kabupaten Tapin, serta pembangunan embung Jaro dan infrastruktur air lainnya,” tutupnya
Selanjutnya, Komisi III DPRD Provinsi Kalsel terus berkoordinasi
terkait penyediaan lahan, penyusunan amdal, hingga surat pernyataan Gubernur, Bupati terkait pembebasan lahan, agar pembangunan embung dan jaringan irigasi dapat berjalan lancar. (ADV-NHF/RIW/RH)