Bulan: Agustus 2025

BANJARBARU – Setelah melalui beberapa tahapan, Provinsi Kalimantan Selatan resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan ini disampaikan Gubernur Kalsel, Muhidin, dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (4/8) siang.

Muhidin menyampaikan, dua kabupaten kota, yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sudah menetapkan status siaga darurat karhutla, menjadi dasar Pemprov Kalsel menyatakan penetapan siaga darurat karhutla.

“Surat penetapan status ini kemudian akan dikirimkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan BMKG,” ungkap Muhidin.

Nantinya, dilanjutkan Muhidin, pemerintah provinsi akan melaksanakan apel siaga darurat karhutla yang digelar 7 Agustus 2025 mendatang, dan direncanakan akan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan BNPB.

“Setelah berstatus siaga darurat karhutla, maka bantuan pun akan segera dikirimkan BNPB. Jika sesuai usulan, maka bakal datang empat helikopter water bombing dan dua heli patroli. Adapun bantuan dari BMKG berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC),” lanjut Muhidin.

Pemerintah provinsi, melalui BPBD Kalimantan Selatan, sudah melakukan beberapa tahapan mitigasi bencana karhutla. Antara lain buka tutup irigasi di Cindai Alus untuk pembasahan lahan gambut di Bandara Syamsudin Noor (Guntung Damar). (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), melaksanakan audit terhadap anggaran internet serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang digunakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Balai di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Audit diikuti Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan (Renpor), serta penanggung jawab (PIC) internet dari masing-masing SKPD, UPT, dan Balai, yang dilaksanakan di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (5/8),

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim diwakili Plt. Sekretaris Dinas Kominfo, Sucilianita Akbar, menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2026. Audit ini juga bertujuan mendorong efisiensi pemanfaatan anggaran sektor jaringan dan TIK secara terpadu.

“Efisiensi bisa dilakukan dengan memanfaatkan jaringan yang telah tersedia secara terpadu di Diskominfo. Ini juga untuk menghindari tumpang tindih anggaran antara Diskominfo dan SKPD,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa SKPD tetap memiliki ruang untuk menyusun dan melaksanakan anggaran TIK masing-masing, dengan syarat penggunaan anggaran tersebut jelas, terintegrasi, dan mendukung sistem yang telah dibangun.

“Kami mendorong agar kegiatan TIK bisa difokuskan secara terpadu melalui Diskominfo, karena keamanan informasi kini menjadi prioritas utama. Dengan pengelolaan yang terpusat, infrastruktur dan sistem keamanan bisa berjalan beriringan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh badan publik di lingkup Pemprov Kalsel dapat meningkatkan kinerjanya dengan dukungan sistem informasi dan teknologi yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi. (BDR/RIW/RH)

HULU SUNGAI TENGAH – Dalam rangka membangkitkan kepariwisataan, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Senin (4/8) sore

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Mugeni, dalam sambutan menyampaikan,
Bimtek Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta, terkait cerita sebagai strategi promosi dan branding. Kemudian diunggah di media sosial oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masing-masing.

“Pokdarwis adalah sumber cerita terbaik, maka harus mampu jadi pembicara saat bertemu dengan wisatawan yang berkunjung,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diwakili Sekretaris Julianur Syahdini menambahkan, saat ini jumlah Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ada sekitar 20 Pokdarwis. Diantaranya Gunung Halau Halau, Andikian, Kampoeng Bamboe Meratus, Rindang Benawa, Mantawila dan Datu Maningkat.

Dengan adanya Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, telah memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sehingga, akan lebih bangkit lagi kepariwisataan di Banua.

“Kami sangat apresiasi kegiatan ini, karena tidak hanya menambah pengetahuan tetapi wawasan dalam menyampaikan cerita,” tutupnya

Untuk diketahui, Bimtek Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, menghadirkan narasumber berkompeten yaitu, Novyandi Saputra akademisi ULM, yang memberikan materi “Narasi Lokal, Impact Global”, Syarifur Rahman, dan Musrefinah Lediya Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata Dispar Provinsi Kalsel, bertempat di Objek Wisata Manggasang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai, pentingnya pengadaan dan instalasi listrik bagi rumah tangga miskin. Hal itu disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Mustaqimah, belum lama tadi.

Mustaqimah menjelaskan, belum lama tadi pihaknya menggelar rapat dengan mitra kerja membahas program kerja tahun 2026. Diantaranya bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel.

Khusus Dinas ESDM, lebih banyak membahas tentang penganggaran pengadaan dan pemasangan instalasi listrik bagi rumah tangga miskin.

“Dari usulan 1.500 unit, disetujui 550 unit kWh meter, karena sangat penting bagi
rumah tangga miskin,” ungkapnya

Mustaqimah menilai, program ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik memadai. Oleh karena itu, pemasangan instalasi listrik ini bukan hanya soal penerangan.

“Instalasi listrik bagi RTM menyangkut peningkatan kualitas hidup, seperti kesehatan, pendidikan anak, hingga produktivitas di malam hari,” jelasnya.

Sementara itu, pembahasan bersama Bappeda Provinsi Kalsel, lebih menitikberatkan pada sinkronisasi program, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel.

“Kami ingin memastikan setiap usulan program dari mitra kerja benar-benar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, sehingga lebih efektif, terukur, dan tidak tumpang tindih,” tutup Mustaqimah. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kreativitas peserta Lomba Kreativitas Pemuda Indonesia (Kreativesia) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, Kategori Fashion, mengalami peningkatan.

Ketua Tim Juri Kategori Fashion Kreativesia Tingkat Provinsi Kalsel Fahmi mengakui, pada lomba fashion tahun ini ada peningkatan kreativitas para peserta.

“Setiap tahun kemampuan dan kreativitas peserta lomba mengalami peningkatan,” ungkapnya, kepada Abdi Persada, Senin (4/8).

Mengingat, lanjut Fahmi, saat ini dunia fashion terus mengalami perkembangan, serta dapat dengan mudah dilihat melalui media sosial.

“Sehingga para peserta mendapatkan ide dalam pembuatan pakaian yang akan dilombakan,” ujarnya.

Lomba Fashion Kreativesia tahun ini mengangkat tema pakaian pesta, dengan bahan utama kain sasirangan untuk wanita dan pria.

“Hasil lomba sangat memuaskan, dimana peserta menghasilkan karya dengan kreativitas masing masing, mengangkat budaya dalam bahan kain sasirangan tersebut,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Fahmi juga berpesan, kepada desainer muda Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan kemampuannya, di dunia fashion.

“Para desainer muda tetap semangat, dan terus menggali ilmu, terkait desain,” ujarnya.

Sehingga, tidak hanya mengandalkan media sosial untuk mengikuti pembuatan model pakaian, tetapi perlu untuk membuat karya sendiri, tidak meniru siapapun.

“Dengan terus membuat karya sendiri, akan menghasilkan ciri khas tersendiri dari karya yang dihasilkan desainer tersebut,” ujarnya.

Diharapkan kedepannya para desainer muda di Provinsi Kalimantan Selatan akan memiliki kekhasan masing – masing. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Momen peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya diisi dengan kegiatan keagamaan yang khidmat, tetapi juga menjadi ajang kepedulian dalam berbagi dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat.

Salah satu bentuk kepedulian tersebut ditunjukkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, yang turut mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan kegiatan Batamat Al-Qur’an dan Sholat Hajat, dengan membagikan makanan gratis, sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel, yang digelar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, pada Senin (4/8).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie melalui Sekretaris Dinas Sosial, Murjani menyampaikan, bahwa pembagian konsumsi ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial sekaligus dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang melibatkan ribuan peserta.

“Kami menghadirkan stand wadai (kue) yang disediakan khusus untuk masyarakat. Yang dibagikan antara lain berbagai gorengan, makanan ringan, serta minuman seperti kopi dan teh, dengan total sekitar 2.000 porsi,” jelas Murjani.

Ia menambahkan bahwa makanan dan minuman tersebut dibagikan langsung kepada peserta dan masyarakat yang hadir, dengan harapan dapat mempererat silaturahmi serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat Banua.

“Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat tinggi. Kami senang bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat dan turut berbagi kebahagiaan dalam momen istimewa ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Murjani menegaskan, bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan akan terus mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya memperkuat harmoni serta mempererat hubungan antarwarga di Kalimantan Selatan.

“Semoga kegiatan ini membawa berkah dan menjadi pemicu semangat kebersamaan yang lebih kuat di Banua kita tercinta,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi menggelar kegiatan Batamat Al-Qur’an dan Sholat Hajat, yang berlangsung di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, pada Senin (4/8).

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin. Turut hadir pula Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel, sekaligus Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tambrin, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalsel, Fatkhan, para Alim Ulama dan Qori, serta sejumlah jajaran instansi terkait.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas bertambahnya usia Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia menegaskan bahwa Batamat Al-Qur’an bukan hanya kegiatan seremonial, namun telah menjadi bagian dari tradisi rohani masyarakat Banua.

“Tradisi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Banua menjadikan Al-Qur’an bukan sekadar bacaan, tapi sumber nilai dan arah kehidupan. Dalam tradisi masyarakat Banjar, Batamat juga menjadi tonggak pendidikan anak,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan Sholat Hajat menjadi bagian dari ikhtiar batin untuk memohon keberkahan dan perlindungan bagi Banua dari berbagai tantangan, baik bencana, perpecahan, maupun kemerosotan nilai-nilai moral.

“Keberhasilan pembangunan fisik harus ditopang pondasi spiritual yang kuat. Kita boleh membangun jalan tol, pelabuhan, atau kawasan industri, tapi jika anak-anak kita jauh dari nilai Al-Qur’an, semua itu akan rapuh,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tambrin mengungkapkan, bahwa kegiatan Batamat Al-Qur’an ini diikuti 6.236 peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, dan berhasil mengkhatamkan Al-Qur’an sebanyak 114 kali.

“Angka ini sesuai dengan jumlah surah dalam Al-Qur’an, yaitu 114 surah dan 6.236 ayat. Semoga momentum ini dapat membawa keberkahan bagi Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Bertempat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, pada Senin (4/8), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin.

Rakor ini juga dihadiri perwakilan kepala daerah di 13 Kabupaten Kota, yang dengan seksama berkoordinasi dalam menangani bencana di musim kemarau seperti sekarang ini.

Usai rakor, Gubernur Kalsel Muhidin, bersama seluruh Forkopimda Kalsel, BMKG Kalsel, Bupati Walikota, serta TNI – Polri, menyepakati bahwa Kalsel kini berstatus Siaga Darurat Karhutla.

Muhidin juga memerintahkan kepada seluruh kepala daerah di Kalsel, menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk setiap desa.

“Dari rakor hari ini, kita menetapkan status Siaga Darurat Karhutla untuk Provinsi Kalsel, karena di Kalsel sudah ada dua Kabupaten/Kota yang menetapkan status tersebut,” ungkap Muhidin.

Muhidin juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi pada Agustus 2025, terutama di wilayah barat Kalimantan Selatan.

“Rakor ini menjadi momen strategis untuk memperkuat koordinasi menghadapi ancaman karhutla dan dampaknya seperti kabut asap, kekeringan, serta penurunan kualitas udara,” lanjut Muhidin.

Selain mengantisipasi karhutla, Muhidin juga menekankan perlunya pengelolaan sumber daya air selama musim kemarau. Masyarakat diminta menghemat penggunaan air, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber air alternatif seperti embung, sumur resapan, dan penampungan air hujan untuk mengurangi risiko krisis air bersih.

“Dampak lain yang diantisipasi adalah kabut asap yang berpotensi menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, meminta Sekretariat Dewan (Setwan) terus bersinergi dalam memperkuat DPRD untuk rakyat di Kalsel.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rais Ruhayat, akhir pekan tadi.

Rais menjelaskan, dari hasil Rapat Dengar Pendapat terkait pembahasan rancangan program kerja tahun anggaran 2026 bersama Sekretariat DPRD Provinsi, dihasilkan keputusan penting, bahwa perlu dilakukan peningkatan kualitas dukungan kelembagaan, agar aspirasi masyarakat dapat diserap secara lebih optimal.

Hal ini sejalan dengan arah pembangunan Kalsel yang menekankan pemerataan, partisipasi, dan akuntabilitas.

“RDP ini tentu memperkuat fungsi dukungan administratif, terhadap kerja-kerja kelembagaan DPRD yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ucapnya

Rais menyampaikan, momentum ini untuk menegaskan bahwa alokasi anggaran bukan semata-mata untuk kebutuhan internal dewan, melainkan menjadi instrumen penting dalam membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami sangat apresiasi atas capaian kinerja Setwan selama ini,” ungkapnya

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, memaparkan berbagai program strategis Setwan yang dirancang tidak hanya untuk mendukung tugas dan fungsi pimpinan serta anggota dewan, tetapi juga selaras dengan visi Gubernur Kalsel periode 2024–2029. yakyni Kalsel Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logisitik Kalimantan dengan semangat “Bekerja Bersama Merangkul Semua.”

“Setwan Kalsel siap bertransformasi menjadi institusi yang lebih terbuka, adaptif, dan solutif,” jelasnya

Lebih lanjut Jaini menambahkan, pihaknya menyadari pentingnya dukungan yang efektif terhadap DPRD, karena kinerja legislatif yang kuat adalah cermin dari pelayanan publik berkualitas. Melalui koordinasi solid antara legislatif dan perangkat pendukung seperti Setwan, DPRD Kalsel dapat semakin maksimal menjalankan amanat rakyat.

“Semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua menjadi landasan kerja kolektif dalam merumuskan kebijakan inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” tutupnya (ADV-NHF/RIW/RH)