Hari: 28 Agustus 2025

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah dalam rangka Akselerasi Pembangunan serta Penerapan Manajemen Talenta se-Kalimantan Selatan, yang digelar di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Kamis (28/8).

Penandatanganan komitmen bersama ini dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh, Deputi Pembinaan Pegawai Manajemen ASN, Herman, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Soni Sultana, serta seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penerapan manajemen talenta menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Kalsel Bekerja.

“Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi momentum menyatukan langkah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kita sudah memulainya dengan regulasi internal, penguatan organisasi, serta pemetaan jabatan kunci. Semua ini menjadi landasan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih terarah dan berkesinambungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidin menargetkan penerapan manajemen talenta, dapat berjalan serentak di Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu dua bulan ke depan.

“Dengan penerapan sistem ini, kita ingin melahirkan aparatur yang profesional, adaptif, dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, bahwa manajemen talenta akan menghadirkan percepatan sekaligus efektivitas dalam pengelolaan ASN. Menurutnya, jika sebelumnya promosi maupun mutasi pegawai membutuhkan waktu lama, kini proses dapat diselesaikan dalam hitungan hari.

“Dengan manajemen talenta, di BKN maksimal lima hari sudah selesai. Ini bukan hanya soal percepatan administrasi, tetapi juga tentang pengembangan kompetensi pegawai yang lebih terarah,” jelas Zudan.

Ia menekankan, penerapan manajemen talenta menjadi kunci mencetak ASN yang profesional, berintegritas, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan birokrasi yang efektif sekaligus mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan visi kepala daerah,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menyerahkan Anugerah Kebudayaan Kalsel 2025, kepada puluhan seniman dan budayawan se Kalsel, pada Rabu (27/8) malam, di Banjarmasin.

Kepada wartawan, usai penyerahan penghargaan, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, Anugerah Kebudayaan Kalsel 2025 ini, merupakan bentuk penghargaan pemerintah provinsi, atas jasa dan kontribusi nyata para seniman dan budayawan, dalam melestarikan seni dan budaya khas daerah.

“Budaya bukan hanya sebagai identitas daerah, tetapi menjadi media pemersatu masyarakat Kalsel, agar lebih dikenal,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra menjelaskan, Anugerah Kebudayaan ini, merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel, bertujuan mengangkat kekayaan budaya lokal ke panggung Nasional dan Internasional.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengusulkan Tari Kuda Gipang sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) Indonesia ke UNESCO. Hal ini dimaksudkan kesenian khas Kalsel, tidak diklaim negara lain.

“Disdikbud Kalsel juga berencana mengusulkan kesenian berpantun ke UNESCO,” ungkap Tantri.

Menanggapi pemberian anugerah ini, salah seorang budayawan Kalimantan Selatan, Helman Gellyrian mengaku sangat bersyukur, atas anugerah yang diterima. Anugerah ini juga menjadi penyemangat bagi seniman dan budayawan di Kalsel untuk terus melestarikan warisan budaya leluhur dan terus berkarya mengharumkan nama Banua.

“Kita berharap, Tarian Kuda Gipang segera mendapatkan pengakuan dari UNESCO, sebagai Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Kalimantan Selatan, seperti halnya Geopark Meratus,” tutupnya

Kehadiran Wagub Hasnuryadi Sulaiman didampingi isteri drg. Ellyana Trisya, disambut dengan pergelaran Tarian Kuda Gipang. Turut hadir pada malam Anugerah Kebudayaan ini, sejumlah pejabat tinggi pratama, tenaga ahli Gubernur dan jajaran perwakilan Forkopimda Kalsel. Kegiatan dipusatkan di area Tugu Nol Kilometer, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai prioritas strategis daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Miftahul Chair, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Nasional di salah satu hotel berbintang Banjarbaru, Kamis (28/8).

Mengusung tema Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, kegiatan ini dirangkai pula dengan seminar internasional dan pameran bertema “Inclusive and Resilient Design and Planning for Future Housing Settlements on the Water”.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Bappeda dan Disperkim kabupaten/kota se-Kalsel, serta perwakilan akademisi, asosiasi profesi, pengembang, perbankan, BUMN dan BUMD.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menilai, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memiliki posisi strategis dalam mewujudkan visi RPJMN 2025–2029, menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendukung visi daerah Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

“Perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat, berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup, serta pengentasan kemiskinan. Karena itu, pembangunan sektor ini menjadi salah satu prioritas strategis Pemprov Kalsel,” katanya.

Berdasarkan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), masih terdapat 237.973 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog kepemilikan rumah mencapai 310.634 unit di seluruh kabupaten/kota Kalsel.

“Selain itu, kawasan permukiman kumuh masih dijumpai di sejumlah daerah,” ungkapnya.

Di samping itu, lanjutnya, Pemprov Kalsel melalui APBD berhasil meningkatkan penanganan RTLH signifikan, dari 126 unit pada 2022, menjadi sekitar 1.000 unit pada 2025.

“Capaian ini merupakan kontribusi nyata Kalsel terhadap program nasional 3 juta rumah,” jelasnya.

Sejumlah inovasi juga dikembangkan, SI IMAH (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni) untuk monitoring penanganan RTLH dan SI NIKMAH (Sistem Informasi Klinik Perumahan) berupa platform digital yang memudahkan masyarakat melakukan konsultasi perumahan, akses informasi developer, pembiayaan perbankan, hingga harga bahan bangunan.

“Selain itu, Pemprov Kalsel telah menjalin kerja sama dengan BP Tapera, Bank Kalsel, dan DPD REI untuk penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya .

Muhidin memaparkan, Pemprov Kalsel juga mengusulkan sejumlah program strategis berbasis kolaborasi, seperti pembangunan rumah khusus ASN di Cempaka, pembangunan rumah untuk petugas kebersihan di Hulu Sungai Selatan, revitalisasi kawasan santri di Barabai, serta penanganan kawasan permukiman di Mantuil, Banjarmasin.

“Pembangunan sektor perumahan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Perlu gotong royong semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, pengembang, perbankan, asosiasi profesi, maupun masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kalimantan Selatan, menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian serentak tingkat kematangan keamanan informasi di 13 kabupaten/kota.

Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola informasi yang aman dan terpercaya. Penilaian berlangsung selama 2 hari, pada 27–28 Agustus 2025, dengan melibatkan seluruh Diskominfo kabupaten/kota di Kalsel. Proses asesmen didampingi tim asesor resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mewakili Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim, Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa langkah ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain.

“Saat ini tingkat keamanan informasi di Kalsel mengalami peningkatan sebesar 71 persen, di atas rata-rata nasional, setelah dilakukan penilaian sebelumnya oleh BSSN RI,” ucapnya.

Suci mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen tim dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Menurutnya, prestasi ini dapat memotivasi seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan standar keamanan data dan sistem informasi.

“Kita harus bekerja bersama, karena tantangan dunia siber tidak mengenal batas wilayah dan dapat berdampak luas apabila tidak diantisipasi dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Manggala Informatika Ahli Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemda BSSN RI, Melita Irmasari, menjelaskan bahwa penilaian serentak kali ini berfokus pada enam indikator. Yakni tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, teknologi, dan perlindungan data pribadi.

“Selama dua hari, kami akan memverifikasi hasil soft assessment yang telah dilaksanakan sebelumnya, bukti data dukung, serta melakukan tes wawancara,” jelasnya.

Melita menambahkan, berdasarkan hasil soft assessment, beberapa aspek seperti pengelolaan aset dan teknologi sudah cukup baik. Namun, aspek tata kelola dan pengelolaan risiko masih perlu dibenahi karena sangat bergantung pada dokumen kebijakan yang sebagian besar belum dimiliki.

“Melalui penilaian ini kebijakan-kebijakan yang diperlukan dapat segera disahkan,” harapnya.

Melita juga mengapresiasi Kalsel yang telah membentuk Computer Security Incident Response Team (Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer) di seluruh tingkatan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Dengan adanya tim tersebut, penanganan insiden siber di Kalsel semakin baik, termasuk peningkatan kompetensi SDM,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, resmi menjadi Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), bersama Pengurus Periode 2025 – 2029, usai pelantikan di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (28/8).

Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, dengan dilantiknya pengurus baru ini, FPTI Kalsel siap berkomitmen menyusun program kerja jangka panjang, yang tidak hanya berfokus pada prestasi, tetapi juga pembinaan atlet usia dini dan pengembangan fasilitas panjat tebing di berbagai kabupaten dan kota.

“Kami akan melakukan pembinaan kepada atlet atlet usia dini,” ungkap Hasnuryadi, kepada sejumlah wartawan.

Dengan dukungan semua pihak, lanjutnya, FPTI Kalsel berharap, dapat mencetak atlet atlet berprestasi, sekaligus menjadikan panjat tebing sebagai olahraga yang digemari dan membudaya di Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap kepengurusan FPTI Kalsel yang baru dilantik. Dukungan ini disampaikan Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat atas kepengurusan Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalsel Periode 2025 sampai 2029,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai prestasi cabang olahraga panjat tebing mengalami peningkatan.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, dengan kepengurusan baru ini, prestasi atlet panjat tebing dapat lebih meningkat lagi kedepannya,” ucap Fitri. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan panen padi di lahan pertanian Gapoktan Maju Makmur, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Kamis (28/8/2025). Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kegiatan panen ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga bagian penting dari program besar pemerintah untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dengan kondisi lahan pertanian yang cukup potensial, Kota Banjarbaru menjadi salah satu wilayah penyangga produksi padi di Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada para petani. Menurutnya, semangat kelompok tani untuk terus menjaga lahan tetap produktif meskipun menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu serta biaya produksi yang meningkat, layak diapresiasi.

“Panen bersama ini bukan hanya seremoni, tetapi bukti nyata kerja keras petani kita. Mereka tetap konsisten menjaga lahan pertanian agar produktif, meski menghadapi berbagai tantangan. Ini menjadi motivasi bagi petani lainnya untuk terus mengembangkan pertanian di Banua,” ujar Syamsir.

Syamsir juga menegaskan, sektor pertanian masih menjadi penopang utama ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama para petani harus terus berkolaborasi dalam menjaga keberlanjutan produksi padi.

Lebih jauh, Ia menambahkan bahwa hasil panen di Banjarbaru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan beras di Kalimantan Selatan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Dengan adanya panen ini, kita berharap produksi padi semakin meningkat, ketersediaan beras tetap terjaga, dan tentu saja kesejahteraan petani Banua ikut terdongkrak,” tambahnya.

Panen padi di Gapoktan Maju Makmur juga menjadi simbol penting bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi besar di bidang pertanian. Dengan dukungan penuh pemerintah, diharapkan provinsi ini mampu terus berkontribusi pada pencapaian target swasembada pangan nasional. (MRF/RIW/RH)