Hari: 7 Agustus 2025

BANJARMASIN – Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Forkopimda membagikan puluhan ribu bendera Merah Putih kepada masyarakat.

Aksi pembagian dilakukan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta jajaran Forkopimda, di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada Kamis (7/8) sore.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembagian Bendera Merah Putih, yang digelar serentak secara nasional untuk menyemarakkan HUT ke-80 RI.

Sebanyak 10 ribu lembar bendera merah putih ukuran kecil dibagikan untuk para pengguna jalan. Sedangkan 5 ribu lembar bendera berukuran sedang, diperuntukkan bagi masyarakat agar dipasang di rumah masing-masing.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengatakan, pembagian bendera ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebagai simbol semangat kebangsaan dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.

“Semoga masyarakat lebih mencintai bangsa ini. Tidak mudah para pejuang kita meraih kemerdekaan, dan ini merupakan bentuk penghargaan kita kepada mereka,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Banua untuk aktif memasang bendera Merah Putih selama bulan kemerdekaan.

“Mari kita pasang bendera Merah Putih di depan rumah masing-masing hingga akhir Agustus nanti. Ini bentuk nyata cinta kita kepada tanah air,” pesannya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menuturkan, pembagian bendera akan terus dilanjutkan hingga Hari Kemerdekaan tiba.

“Pembagian bendera dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Polda Kalsel. Kegiatan ini didukung penuh Pemerintah Provinsi Kalsel dan Forkopimda,” ungkap Kapolda.

Dirinya berharap masyarakat dapat lebih bersemangat menyambut HUT ke-80 RI dengan memasang bendera di rumah maupun kendaraan sebagai wujud cinta tanah air.

“Semoga gerakan ini semakin menggugah rasa nasionalisme masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan menghargai jasa pahlawan,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Bertempat di Lapangan Lanud Syamsudin Noor, pada Kamis (7/8), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Apel Siaga Karhutla, yang dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin.

Apel Karhutla dihadiri para anggota TNI/Polri, Pertamina, BPBD, Manggala Agni, Damkar dan Satpol PP, serta kelompok masyarakat lainnya. Sebelum apel dimulai, Menteri Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Kalsel Muhidin dan Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, mengecek dan mengelilingi barisan para relawan.

Kepada awak media, Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, pada saat pihaknya meninjau langsung kondisi lingkungan Kalimantan Selatan dari udara, dirinya bersyukur tidak terdapat kerusakan lingkungan yang di akibatkan karhutla di Banua ini.

Karhutla mempunyai dampak signifikan dalam menghancurkan lingkungan, sehingga penanganan sejak dini perlu dilakukan agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Meskipun Kalimantan Selatan berstatus siaga darurat karhutla, namun kondisi area lahan masih basah, sehingga faktor karhutla secara tidak disengaja diharapkan tidak terjadi.

“Kita menyadari semua bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan tantangan yang serius, berdampak luas yang mulai terjadi kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan hingga kerugian ekonomi-sosial. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara luar biasa yaitu terpadu dan keberlanjutan,” ungkap Hanif.

Karhutla adalah bencana alam yang serius, sehingga penegakan hukum bagi yang melakukan pembakaran bagi individu maupun perusahaan. Pihaknya juga telah memberikan bantuan alat agar dimanfaatkan Gubernur untuk menangani masalah karhutla di daerahnya.

‎”Sebagaimana arahan Presiden RI, musim kemarau belum berakhir hingga bulan depan. Dengan itu, diharapkan agar pemerintah daerah dapat melakukan kesiapsiagaan untuk penanganan Karhutla,” tutup Hanif.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan bahwa di musim kemarau seperti sekarang ini banyak masyarakat yang ingin membuka lahan ataupun menyuburkan lahan mereka dengan cara membakar. Hal ini tentu berdampak luas seperti terjadinya karhutla, kabut asap, hingga pencemaran lingkungan. Oleh karena itu edukasi kepada masyarakat terus dilakukan demi mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Dengan gencarnya edukasi, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dampak serta akibat dari membakar lahan,” ungkap Muhidin.

Muhidin menambahkan, untuk wilayah Kalimantan bantuan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari BMKG hanya untuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Meskipun tidak mendapat bantuan OMC, Kalimantan Selatan akan merasakan dampak OMC dikarenakan area yang berdekatan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja, guna membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi II, Rabu (6/8) sore, mengundang perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, pihaknya menyoroti pemangkasan anggaran pada sektor-sektor strategis yang menjadi mitra kerja Komisi II. Mengingat, pemangkasan tersebut sangat tidak sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah kita buka lapisan demi lapisan dari anggaran mitra kerja kami, ternyata banyak yang terpotong, bahkan ada yang separuh dari anggaran tahun 2025. Padahal, sektor ini sangat vital bagi masyarakat, terutama dalam hal pangan,” tegasnya

Ia menilai pengurangan anggaran tersebut mengancam kelangsungan program strategis daerah, seperti cetak sawah dan penguatan ketahanan pangan. Padahal menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar melalui APBN untuk mendukung sektor pertanian, termasuk bantuan alsintan dan keuangan lainnya.

“Kami sepakat di Komisi II bahwa anggaran yang terpotong ini harus dikembalikan seperti tahun 2025. Ini demi menjaga kesinambungan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ungkapnya.

Yani Helmi menegaskan, Komisi II akan memperjuangkan hal ini dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dimana terdapat empat anggota Komisi II yang juga duduk sebagai anggota Banggar.

“Kami akan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan riil dinas-dinas mitra kerja kami di forum Banggar. Ini bukan hanya tentang anggaran, tapi tentang komitmen kita dalam membangun ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)