Membanggakan, Dua Pelajar Wakili Kalsel Kibarkan Merah Putih di Istana Merdeka

BANJARBARU – Dua pelajar asal Kalimantan Selatan, berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025.

Mereka adalah Dimas Budiman dari SMA Negeri 4 Banjarbaru, dan Alvina Dhiya Kamila Faradisa dari SMA Negeri 1 Rantau, yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus mendatang.

Keduanya kini tengah menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di Cibubur, Jakarta, bersama 74 anggota Paskibraka lainnya yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalsel, Heriansyah melalui Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ary Pramono mengatakan, bahwa terpilihnya Dimas dan Alvina merupakan hasil dari proses seleksi yang sangat ketat, di tingkat provinsi hingga nasional.

Kasubbid Bina Ideologi Dan Wasbang, Bakesbangpol Kalsel, Ary Pramono

“Mereka telah melalui rangkaian seleksi yang ketat. Pengantaran keduanya ke pemusatan pelatihan di Jakarta sudah dilakukan dan turut didampingi oleh pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini bentuk dukungan penuh terhadap putra-putri terbaik Banua,” kata Ary, Kamis (24/7).

Dimas dan Alvina saat mengikuti pemusatan latihan Paskibraka Nasional di Jakarta

Ary juga mengungkapkan, dari 90 peserta seleksi tingkat provinsi, hanya tiga pasang yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Dua peserta di antaranya adalah Dimas dan Alvina, sementara dua pasang lainnya ditetapkan sebagai cadangan Paskibraka nasional.

“Sesuai arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang juga sebagai Ketua Pembentukan Paskibraka 2025, yang mewakili daerah di tingkat nasional diminta untuk menjaga semangat, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan selama menjalankan tugas negara,” pesannya.

Ia juga berharap, keberhasilan dua pelajar tersebut, dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya di Kalimantan Selatan untuk terus berprestasi dan mencintai Tanah Air.

“Semoga Dimas dan Alvina dapat memberikan penampilan terbaik saat mengibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka nanti. Ini adalah kesempatan yang sangat istimewa dan menjadi kebanggaan bagi Banua,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

Gerakan Pangan Murah, Bukti Sinergi TNI dan Bulog, Wujudkan Ketahanan Pangan

BANJARMASIN – Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, menghadiri acara Penyerahan Bantuan Pangan serta Gerakan Pangan Murah di halaman KCM, Belitung Darat, Banjarmasin Barat, pada Kamis (24/7).

Acara yang mengusung tema “TNI dan Bulog Bersinergi Dalam Rangka Mewujudkan Swasembada Pangan Melalui Program Gerakan Pangan Murah Beras SPHP dan Penyaluran Banpangan” ini, merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

‎Sekitar 70 orang turut hadir dalam kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WITA ini, termasuk Kepala Kanwil Bulog Kalsel, Muhamad Akbar Said, Walikota Banjarmasin, Muhammad Yaminz serta jajaran pejabat TNI dan Polri lainnya.

‎Acara diawali dengan video conference (Vicon) bersama Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal (Pur) Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kabulog RI, Kahmad Rizal Ramadahani.

Dalam Vicon tersebut, Menhan RI menekankan pentingnya distribusi beras yang tepat sasaran, dan mengajak seluruh jajaran TNI maupun Polri untuk mengonsumsi beras SPHP.

Sementara itu, Kabulog RI menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional dan memastikan penyaluran dilakukan dengan pengawasan lintas instansi.

‎Setelah Vicon, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa, penyerahan bantuan beras secara simbolis, dan sesi foto bersama.

Sebanyak 159.654 penerima manfaat di seluruh Kalimantan Selatan, akan mendapatkan bantuan beras 10 kilogran per orang.

‎Selain penyerahan bantuan, masyarakat juga antusias menyerbu bazar pangan murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau:

‎Kegiatan ini menunjukkan sinergi kuat antara TNI dan Bulog. Diharapkan program serupa dapat terus dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. (Penrem101/Ant-RIW/RH)

Hari Anak Nasional 2025, Provinsi Kalsel Gelar Peringatan di SMKN 3 Banjarbaru

BANJARBARU – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025 di Kalimantan Selatan, digelar dengan nuansa berbeda. Tidak lagi terpusat secara nasional, peringatan tahun ini diarahkan untuk dilaksanakan secara sederhana di sekolah-sekolah, oleh masing-masing daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah menyampaikan, bahwa kebijakan desentralisasi HAN ini merupakan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Kepala DPPPAKB Kalsel, Husnul Hatimah

“Kalau sebelumnya dipusatkan, tahun ini dilaksanakan langsung di daerah masing-masing, khususnya di sekolah-sekolah,” ujar Husnul, di Banjarbaru, Rabu (23/7).

Husnul menyebut, peringatan HAN 2025 di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan di SMK Negeri 3 Banjarbaru, dipimpin Wakil Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, drg. Ellyana Trisya. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disinergikan dengan program – program lainnya. Seperti pemberian makanan tambahan bergizi untuk pencegahan stunting, serta pelayanan posyandu enam pelayanan dasar.

“Pelaksanaannya memang sederhana, tetapi tetap menyentuh substansi penting terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak,” jelasnya.

Untuk tingkat provinsi, peringatan HAN direncanakan berlangsung pada akhir Agustus atau awal September mendatang.

Terkait perlindungan anak, Husnul juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Menurutnya, anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku tetap merupakan tanggung jawab bersama.

“Anak adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi juga keluarga, masyarakat, dan organisasi. Kita harus hadir untuk memberikan layanan, pendampingan, serta edukasi agar anak tidak menjadi korban, apalagi pelaku kekerasan,” tegasnya. (SYA/RIW/RH)

Hingga Triwulan II 2025, Lab K3 Kalsel Capai PAD Hampir 50 Persen

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil mencapai pendapatan asli daerah hampir 50 persen, pada Triwulan II Tahun 2025.

Kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Kamis (24/7) Kepala Lab K3 Disnakertrans Kalsel Noorlianisyah menjelaskan, untuk pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan saat ini, pihaknya telah mencapai pendapatan sebesar Rp1,2 miliar dari target Rp2,5 miliar.

“Dengan Sumber Daya Manusia yang profesional dan peralatan yang dimiliki Laboratorium K3 Kalsel, kami optimis target tahun 2025 akan tercapai pada akhir tahun nanti,” ucapnya

Pengujian Lingkungan Kerja Faktor Fisika, Emisi Genset, Kesehatan Kerja, di PT Kalimantan Prima Persada Site Sungai Puting Kab Tapin, sumber (HumasLabK3Kalsel)

Disampaikan Noorlianisyah, untuk jumlah yang dilayani hingga saat ini ada sekitar 152 perusahaan . Bentuk pelayanan berupa pengujian lingkungan kerja dan kesehatan kerja meliputi iklim kerja, kebisingan, pencahayaan, getaran seluruh tubuh dan juga kualitas udara baik didalam serta luar ruangan.

“Layanan kita juga mencakup kesehatan kerja meliputi audiometri, sphirometri, ergonomi, kelelahan kerja, dan higiene sanitasi perusahaan,” ungkapnya

Pengujian lingkungan kerja dan ergonomi di PT Sebuku Iron Lateritic Ores, sumber (HumasLabK3Kalsel)

Lebih lanjut Noorlianisyah menambahkan,
Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, tahun 2025 ini kembali menerima sertifikat re-akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.

Dimana,
re-akreditasi dilaksanakan setiap lima tahun sekali, untuk memastikan pelayanan bermutu bagi perusahaan, sudah diberikan secara maksimal. Diantara layanan yang diberikan Laboratorium K3 saat ini, adalah pengujian faktor fisika dan kimia lingkungan kerja, udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak, serta kesehatan kerja.

“Dengan adanya sertifikat ini, pihaknya termotivasi mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan bagi perusahaan, yang tersebar tidak hanya di 13 kabupaten kota, juga lintas provinsi yaitu Kalimantan Tengah,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

RDP Bersama Dinas PUPR, Komisi III DPRD Kalsel Bahas Progres Fasilitas Publik

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, membahas progres fasilitas publik, melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Suasana rapat Komisi III DPRD Kalsel

Dalam pernyataannya, usai rapat, Rabu (23/7), Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Maulana menegaskan, bahwa pembahasan kali ini merupakan tindak lanjut dari ketuk palu perubahan APBD, yang telah dilakukan pada Juli ini.

“Titik beratnya hari ini yang saya tekankan adalah penggunaan beberapa sarana, yang menurut pandangan umum sudah selesai. Namun, kami ingin memastikan pelaksanaannya di lapangan agar berjalan sesuai prospek yang direncanakan,”
ujarnya.

Suasana rapat Komisi III DPRD Kalsel

Salah satu sorotan penting dalam pembahasan, adalah kesiapan penggunaan beberapa fasilitas umum yang telah selesai dibangun. Termasuk Masjid Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut informasi dari Plt. Kepala Dinas PUPR, masjid tersebut dalam waktu dekat sudah dapat difungsikan. Namun, terkait peresmian dan launching, akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

“Masjid ini bukan hanya akan difungsikan sebagai tempat ibadah, tapi juga akan dikembangkan sebagai destinasi wisata religi,” jelas Maulana.

Selain itu, isu yang dibahas adalah penyelesaian kawasan Titik Nol Kilometer. Ia menjelaskan bahwa meskipun secara kasat mata terlihat sudah selesai, terdapat bagian atas yang tampak rongga, yang ternyata bukan merupakan kekurangan dalam pengerjaan, melainkan untuk arus angin.

“Tadi sudah ditekankan oleh Plt. Kepala PUPR bahwa penyelesaian Titik Nol KM akan dituntaskan tahun ini. Penganggaran dimurni kemarin itu untuk penyelesaian 100 persen di akhir tahun,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

TMMD di Kuin Kecil, TNI dan Pemko Banjarmasin Dukung Infrastruktur Sektor Pertanian

BANJARMASIN – Walikota Muhammad Yamin, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin, meninjau lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125, di Kuin Kecil Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu (23/7).

Pada kunjungan tersebut, Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Inf Sigit Purwoko, dan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Cuncun Kurniadi.

Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin didampingi Dandim 1007/Banjarmasin serta Kapolresta Banjarmasin

“Peninjauan langsung ke lokasi TMMD ini, menjadi salah satu bukti bahwa TNI dan masyarakat, saling mendukung dan siap bergotong royong untuk membangun,” ucap Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin, kepada sejumlah wartawan.

Pada pelaksanaan TMMD Tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Banjarmasin mengucurkan dana sebesar Rp1,5 miliar, untuk pengerjaan fisik. Jumlah ini ditambah Rp125 juta, dari Dinas PMD Provinsi Kalsel, untuk sasaran tambahan.

“Pemko Banjarmasin berharap adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di Kuin Kecil Mantuil dapat terpenuhi,” ucap Yamin.

Sementara itu, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, Kolonel Inf Sigit Purwoko menjelaskan, Kodim 1007 Banjarmasin akan mengerjakan pembangunan pada TMMD, dengan sasaran pembangunan fisik dan non fisik. Salah satunya perbaikan jalan, dengan tujuan mendukung sektor pertanian setempat.

“Pada TMMD ini akan melakukan peningkatan dan pembuatan jalan, jembatan, gorong gorong, RTLH hingga perbaikan mushola, termasuk MCK dan sanitasinya,” ucapnya.

Sedangkan untuk non fisik, menyasar program penyuluhan, mulai dari bidang kesehatan hingga ranah pertanian.

“Kami berharap pengerjaan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” ujarnya.

Selain itu, tambah Sigit, TMMD kali ini diutamakan pekerjaan jalan di sektor pertanian, disesuaikan dengan program prioritas Presiden soal Swasembada Pangan.

“Sebagian besar masyarakat di Desa Kuin Kacil bertani, sehingga jalan tersebut untuk memudahkan petani mengirimkan hasil panennya,” ucap Sigit. (SRI/RIW/RH)

Exit mobile version