BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen, dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terkait Perencanaan dan Penganggaran yang digelar secara daring, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (23/7).
Hasnuryadi menyampaikan apresiasi kepada KPK RI, yang telah menginisiasi forum ini. Menurutnya, hasil evaluasi maupun rekomendasi yang disampaikan, akan menjadi landasan penting untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Pemprov berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan. Kami berharap seluruh pemerintah daerah se-Kalsel memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Hasnuryadi menilai, rakor seperti ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Forum seperti ini penting untuk memastikan sinergi antar lembaga dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” tambahnya
Paparan utama dalam rakor disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti. Ia mengulas berbagai titik rawan dan modus korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah.
Situasi ini, menurut Ely, berisiko tinggi memunculkan praktik korupsi dalam perencanaan anggaran daerah.
“Titik rawan korupsi sering kali muncul dalam proses pokok pikiran dan penyaluran hibah karena minimnya transparansi dan potensi konflik kepentingan. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Ayi Riyanto menyampaikan hasil evaluasi, terhadap perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 di seluruh pemerintahan daerah se-Kalsel.
Tanggapan dari Pemprov Kalsel atas hasil evaluasi ini disampaikan Kepala Inspektorat Akhmad Fydayeen, dan dilanjutkan Plt. Kepala Bappeda Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
Keduanya menyatakan kesiapan Pemprov Kalsel untuk memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran sesuai rekomendasi yang diberikan.
Rakor tersebut juga diikuti staf ahli dan tenaga ahli gubernur, para asisten, serta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Sementara dari lokasi terpisah, hadir pula Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan anggota, para bupati/wali kota, serta pihak-pihak terkait lainnya. (SYA/RIW/RH)