Hari: 9 Juli 2025

BANJARMASIN – Sebanyak 52 peserta dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, mengikuti Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Audisi yang dibuka Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesha, didampingi Gubernur Kalsel diwakili Asisten Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan ini, dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (9/7).

Audisi tahun ini menjadi istimewa karena menghadirkan musisi nasional kenamaan, Purwacaraka, sebagai salah satu dewan juri.

Penilaian ajang vokal tersebut dilakukan, berdasarkan warna suara peserta yang terbagi dalam empat kategori, yaitu Sopran, Alto, Tenor dan Bas.

Para peserta akan diseleksi menjadi empat terbaik yang nantinya mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara, yang akan tampil pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta.

Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan audisi ini. Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan seni dan budaya, khususnya di kalangan generasi muda.

“Audisi ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga bagian dari pembinaan talenta muda dalam seni vokal yang membawa semangat kebangsaan,” ujar Giring.

Ia berharap, melalui ajang ini akan lahir bakat-bakat terbaik dari Kalimantan Selatan, yang mampu bersaing dan tampil membanggakan di kancah nasional.

“Saya percaya, anak muda Kalimantan Selatan memiliki potensi luar biasa yang dapat mengharumkan nama daerah hingga ke kancah nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kalsel, Ahmad Bagiawan, menyampaikan harapan agar peserta yang terpilih tidak hanya menampilkan kemampuan vokal terbaik, tetapi juga membawa semangat persatuan dan menjunjung tinggi etika selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional.

“Kami berharap peserta yang mewakili Kalsel mampu menjaga etika dan sopan santun saat bergabung dengan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia,” ungkap Bagiawan.

Ia juga menambahkan bahwa ajang ini tidak hanya menjadi tempat unjuk kemampuan, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air melalui seni.

“Hari ini, dengan bangga saya dapat menjumpai putra-putri terbaik Banua di bidang tarik suara, dalam ajang Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Kalimantan Selatan. Putra-putri terbaik Banua akan berkompetisi secara positif, dalam memperebutkan posisi paduan suara yang luar biasa,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), segera melakukan rapat koordinasi untuk menetapkan status siaga bencana karhutla, dalam menghadapi kemarau 2025 .

Penetapan status siaga bencana karhutla, merupakan salah syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Puncak musim kemarau di Kalsel, diprediksi terjadi di awal Agustus 2025 mendatang.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi menyampaikan, bahwa penetapan status siaga didasarkan pada data dan analisis cuaca dari BMKG. Jika Kalsel berstatus siaga, maka seluruh upaya penanggulangan akan lebih maksimal dan ekstra, termasuk penempatan helikopter yang akan menyesuaikan dengan status tersebut.

“Dalam waktu dekat, BPBD Kalimantan Selatan akan menggelar rapat koordinasi, untuk menetapkan status siaga darurat karhutla di tingkat provinsi, yang sepenuhnya akan didasarkan pada data dan analisis cuaca dari BMKG,” ungkap Bambang, baru – baru ini.

Bambang menambahkan, saat ini, Kota Banjarbaru menjadi daerah pertama di Kalsel, yang telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan.

BPBD Kalsel mengimbau seluruh elemen masyarakat, terutama di wilayah rawan karhutla, untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

“BPBD Kalsel sendiri sudah mengajukan usulan bantuan 5 helikopter water bombing dan 2 heli patroli ke BNPB. Termasuk operasi modifikasi cuaca ke BMKG,” tutup Bambang. (MRF/RIW/RH)

KOTABARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, melakukan kegiatan sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Desa Teluk Tamiang, Kotabaru, pada Selasa (8/7).

Kegiatan sosialisasi ini dibuka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kotabaru, Sonny Tua Halomoan.

Rusdi mengatakan, kegiatan ini berkolaborasi dengan Satker PSDKP Tarakan serta Akademisi ULM.

“Tujuan dari sosialisasi untuk memastikan, bahwa aturan dan ketentuan dalam Kepmen KKP No 69 Tahun 2020, telah diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Kotabaru,” ungkap Rusdi.

Hal ini, lanjutnya, meliputi pengaturan penggunaan kawasan konservasi, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut.

“Kemudian untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal, nelayan, dan pihak swasta dalam menjaga dan mengelola kawasan konservasi laut, secara berkelanjutan,” jelas Rusdi.

Dengan harapan ke depan, kehidupan masyarakat pesisir dapat semakin sejahtera.

Kegiatan ini, diikuti para pelaku usaha, dari berbagai segmen masyarakat, yaitu kelompok masyarakat pesisir, kelompok nelayan, akademisi, serta aparat desa. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan, melaksanakan pelatihan wirausaha bagi pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Rabu (9/7). Kegiatan dibuka Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernadi, diwakili Sekretaris Dispora Fathul Bari.

Fathul menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan, untuk meningkatkan minat para pemuda di kedua daerah tersebut, dalam berwirausaha.

“Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 pemuda dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Hulu Sungai Utara,” ucapnya.

Dispora Kalsel berharap, para peserta usai mengikuti pelatihan ini, dapat meningkatkan usahanya, dari segi pemasaran serta lainnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, memberikan dukungan terhadap wirausaha petani muda, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta Hulu Sungai Utara.

Kasi Kewirausahaan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Dispora Kalsel Deny Saputra mengatakan, dukungan tersebut diberikan, mengingat kedua daerah tersebut, masih banyak lahan pertanian dan perkebunan.

“Sehingga pengembangan produk pertanian dan perkebunan, perlu mendapatkan dukungan dari pemuda setempat,” ujarnya.

Pihaknya berharap pemuda yang menjalankan usaha pada bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat kedepannya. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7)

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua, Desy Oktavia Sari, di ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin.

Rapat yang merupakan bagian dari rangkaian pembahasan perubahan APBD ini, juga dihadiri para anggota dewan, unsur Forkopimda, pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta awak media yang turut meliput jalannya persidangan.

Mengawali penyampaian pandangan umum, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Umar Sadik, menyampaikan apresiasi atas penyusunan Raperda Perubahan APBD yang dinilai telah mengakomodasi prinsip kehati-hatian fiskal.

Fraksi ini mendorong agar program yang didanai benar-benar mendukung tema pembangunan 2025, yakni “Pemantapan Daya Saing Daerah”.

Pandangan senada disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui Hariyatie, yang menilai bahwa arah kebijakan perubahan APBD sejalan dengan visi pembangunan daerah. Fraksi ini menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang lebih terukur.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra lewat Habib Yahya Assegaf, menyoroti perlunya transparansi dalam penganggaran. Gerindra juga mendorong penguatan alokasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili Agus Mulia Husin menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat. PAN berharap alokasi perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja di Banua.

Dari sisi pembangunan berkelanjutan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Firman Yusi, menyampaikan dukungan atas peningkatan belanja modal untuk sektor infrastruktur. Namun, PKS juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan layanan dasar.

Berikutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui M. Yadi Mahendra Muhyin mengingatkan agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak dijadikan kebiasaan fiskal. PKB juga meminta penjelasan rinci terkait proyek-proyek strategis yang dianggarkan dalam perubahan APBD ini.

Terakhir, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) lewat Yudistira Bayu Budjang, menyoroti ketidakseimbangan antara turunnya pendapatan dan meningkatnya belanja yang menyebabkan defisit. Fraksi ini menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran.

Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan dan saran sebagai bahan penyempurnaan substansi anggaran.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengatakan, dari tujuh fraksi, masing masing memberikan pandangan umum, terkait APBD Perubahan 2025.

Diantaranya memastikan kebijakan anggaran dirancang dengan benar, memperkuat efektivitas pelayanan publik, dan mendukung capaian strategis pembangunan daerah.

“Setelah penyampaian pandangan umum ini, pembahasan akan dilanjutkan ke forum Badan Anggaran DPRD Kalsel, yang akan mengkaji secara lebih rinci bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ucapnya

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalsel Muhidin melalui Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas masukan dari masing-masing fraksi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh catatan tersebut bersama SKPD terkait dalam forum pembahasan teknis lanjutan.

Pemerintah Provinsi, lanjutnya, tetap berkomitmen memperkuat sinergi dengan DPRD dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan.

“Rapat ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan mendorong Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan,” tutupnya

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda. Pertama yakni pandangan umum Fraksi – Fraksi DPRD atas Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025, kedua tanggapan dan atau jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalsel, dan ketiga Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kalsel tahun anggaran 2026. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Kedatangan kloter 13, menjadi akhir dari fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin tahun 1446 Hijriah. Kloter 13 tiba di Bandara Syamsuddin Noor pada Selasa (8/7) malam pukul 19.50 WITA.

Meski demikian, masih menyisakan dua jemaah haji Kalsel yang belum dapat dipulangkan dan masih berada di Arab Saudi. Yakni Hasbullah Ihsan (73 th) kloter 7 dari Kota Banjarbaru, karena dinyatakan hilang, dan kedua Kapsariah Salim (58 th) juga dari kloter 7, masih sakit dan dirawat di RS Arab Saudi.

Hasbullah Ihsan yang beralamat di Jalam Sidodadi 2 RT 6 Loktabat Selatan Banjarbaru, diketahui memiliki riwayat demensia atau gangguan ingatan, dinyatakan hilang sejak meninggalkan hotel 709 di Mekah, pada Selasa (17/6) pukul 03.00 Waktu Arab Saudi.

Semenjak dilaporkan hilang sampai dengan saat ini, pencarian Hasbullah masih terus dilakukan Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam) PPIH Arab Saudi, bekerjasama dengan KKHI, KJRI, Konsultan Haji di Jeddah, Otoritas Keamanan Arab Saudi, Imigrasi Syumaisy serta pihak Syarikah dan pihak terkait lainnya.

Selain Hasbullah, sebelumnya ada dua jemaah haji Indonesia yang juga dinyatakan hilang. Yaitu Nurimah (80 th) kloter 19 dari Embarkasi Palembang, hilang sejak 28 Mei dan Sukardi (67 th) kloter 79 dari Embarkasi Surabaya hilang sejak 29 Mei. Keduanya juga memiliki riwayat demensia dan masih belum ditemukan sampai sekarang.

PPIH Arab Saudi menyatakan, proses pencarian tidak memiliki batas waktu. Dengan demikian, ketiga orang itu akan terus dicari hingga ditemukan keberadaannya, walaupun musim haji 1446 H/2025 M usai. Proses pencarian akan diwakilkan melalui Konsulat Jenderal (Konjen) RI.

Selanjutnya Kapsariah Salim saat ini masih dirawat di RS Arab Saudi King Fahad Madinah. Beliau dirawat sejak 20 Juni 2025 / akibat sakit pneumonia efusi pleura dekstra (penumpukan cairan di rongga pleura kanan) dengan desaturasi (penurunan kadar oksigen dalam darah) plus low intake.

‘Mohon doakan bersama, semoga bapak Hasbullah bersama dengan dua orang jemaah haji Indonesia yang hilang lainnya senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dan cepat ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat,” ujar Ketua PPIH Debarkasi Banjarmasin, Muhammad Tambrin, dalam siaran persnya Selasa (8/7).

Begitu juga dengan Kapsariah Salim yang masih dirawat di RS Arab Saudi, Tambrin meminta doa dari seluruh masyarakat Banua, untuk mendoakan agar beliau disembuhkan dari penyakitnya, dan segera dipulangkan ke tanah air.

“Dan kepada para petugas semoga Allah berikan kesehatan serta petunjuk dan kemudahan dalam melakukan pencarian jemaah yang hilang serta dimudahkan dalam pengobatan atau perawatan untuk jemaah haji yang masih sakit di Arab Saudi,” tutupnya.

Untuk diketahui, dengan kedatangan jemaah haji kloter 13 maka jumlah jemaah haji ditambah dengan petugas yang telah berada di tanah air sebanyak 5.487, sedangkan untuk yang wafat di tanah air (saat perjalanan pulang) 1 orang, dan yang wafat di Arab Saudi 12 orang serta yang masih di Arab Saudi 2 orang. (PPIH DebarkasiBanjarmasin-RIW/RH)