Hari: 27 Maret 2025

BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, menyiapkan sebanyak 10 Armada transportasi bus, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mudik/pulang ke kampung halaman untuk merayakan lebaran Hari Raya Idul Fitri 1446 H tahun 2025. Pada pelepasan mudik gratis ini, selain dihadiri jajaran Polda Kalsel, juga dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. Dilaksanakan di halaman gedung Dirlantas Polda Kalsel, Km 21 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kamis (27/3).

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, mudik gratis tahun 2025 ini, Polda Kalsel memakai sebanyak 10 bus untuk melayani masyasakat, dengan 3 rute yakni banjarmasin ke tabalong, banjarmasin ke tanah bumbu, dan banjarmasin ke HSU.

“Program ini memberikan kemudahan bagi 400 pemudik dengan menyediakan 10 armada bus, yang siap mengantar masyarakat ke berbagai daerah tujuan tanpa biaya transportasi,” ucap Yudha.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel mengapresiasi kegiatan mudik gratis ini, yang dapat meringankan beban ekonomi saat hendak pergi kekampung halaman.

“Kami mengapresiasi program mudik gratis ini, yang mana tentu sangat disambut antusiasme tinggi oleh masyarakat,” ucap Hasnur.

Untuk diketahui, sebanyak 400 masyarakat, mengikuti program mudik gratis dari Polda Kalsel, dengan memakai sebanyak 10 bus dalam melayani masyarakat pergi ke kampung halaman mereka. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laboratorium Kesehatan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan (Lab K3 Kalsel), Tahun 2025 ini telah memiliki alat pengujian baru sebanyak 10 alat buah.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Lab K3 Kalsel Noorlianisyah, baru-baru tadi mengatakan, pihaknya sangat bersyukur 10 alat pengujian sudah masuk barangnya. Kemudian dilakukan uji training, agar memaksimalkan pelayanan, untuk menambah pemasukan kas daerah.

“Penambahan alat ini dilakukan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas untuk perusahaan,” ucapnya

Disampaikan Noorlianisyah, untuk alatnya berupa parameter pemeriksaan Mikro Biologi Teknik Penyehatan, debu dan lampu. Dimana, pengujian ini tidak hanya melayani di tiga belas kabupaten/kota juga lintas Provinsi Kalimantan Tengah.

“Dengan alat baru dapat semakin meningkatkan PAD,” jelasnya

Lebih lanjut, Noorlianisyah menambahkan, saat ini alat pendukung pelayanan masih banyak yang belum ada di Lab K3 Kalsel. Namun, pihaknya akan berupaya maksimal menggunakan alat yang sudah ada, dalam rangka menjaga hasil pelayanan pengujian yang bagus dan profesional di lapangan.

“Kami minta alat ini dirawat dan dijaga dengan baik, agar bisa bertahan dalam jangka panjang,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJAR – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah, Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan kembali memberikan fasilitas mudik gratis bagi para kliennya.

Kepala PRSPDNF Fajar Harapan, Jumri menyampaikan bahwa program mudik gratis panti yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para klien agar dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman.

“Kami menyediakan program mudik gratis beserta pengantaran dan pendampingan bagi para klien. Program ini telah dilaksanakan pada 21 hingga 22 Maret 2025,” ucapnya, Rabu (26/3).

Ia menambahkan bahwa seluruh klien yang mudik difasilitasi mulai dari keberangkatan hingga kepulangan kembali ke panti.

Sementara, hanya terdapat tiga orang klien yang tidak mudik, dimana pihaknya tetap menyediakan fasilitas makan, minum, serta layanan untuk pelaksanaan ibadah Idulfitri.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh klien tetap mendapatkan perhatian penuh selama perayaan Idulfitri, baik yang mudik maupun yang tidak,” jelasnya.

Menurut Jumri, program ini merupakan bagian dari upaya panti dalam memberikan kenyamanan bagi para klien, sehingga mereka tetap dapat merayakan momen kebersamaan bersama keluarga.

“Kami berharap program ini dapat memberikan kebahagiaan dan mendukung kesejahteraan sosial para klien, baik yang mudik maupun yang tetap di panti selama Idulfitri. Semoga dengan adanya fasilitas ini, mereka bisa merasakan kebersamaan dan kasih sayang keluarga tanpa hambatan,” pungkasnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Nasional Paralimpik Comitte Indonesia (NPCI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengusulkan, anggaran kegiatan hibah di Tahun 2026 sebesar Rp 5 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya.

Ketua NPCI Kalimantan Selatan Sumansyah menjelaskan, pihaknya saat ini telah memasukan berkas dana hibah ke Dinas Kepemudaan dan Olahraganya.

“Alhamdulillah kami sudah memasukan berkas untuk penganggaran dana hibah di Tahun 2026, karena diminta sebelum 24 Mei 2025 berkas sudah masuk,” ungkap Sumansyah, kepada sejumlah wartawan, di Kantor Dispora Kalsel, Kamis (27/3).

Mengingat, lanjutnya, pada April 2025 mendatang sudah masuk dalam pembahasan.

“Pada pengajuan dana hibah 2026 mendatang, kami mengajukan sebesar Rp 5 Miliar,” ucapnya.

Pengajuan dana hibah NPCI Kalsel di tahun 2026 sebesar 5 miliar dan pihaknya berharap dapat terealisasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tentunya kami berharap anggaran tersebut dapat disetujui,” ujarnya.

Sumansyah mengatakan, anggaran 5 Miliar yang mereka ajukan tersebut, pelatprov, penambahan gizi atlet, keperluan sekretariat NPCI Kalsel, serta itu untuk mengikuti selatnas, kejurnas, Kejurprov, serta lainnya. Untuk kegiatan di Tahun 2026 mendatang. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Puncak arus mudik di Terminal Tipe B Kilometer 6 Banjarmasin diprediksi terjadi pada H-4 dan H-3.

Hal ini disampaikan Kepala UPT Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Ihwanul Muslimin.

“Puncak arus mudik diperkirakan H-4 serta H-3,” ungkapnya, Rabu (26/3).

Namun, lanjutnya, pada saat ini tidak menutup kemungkinan jumlah pemudik mengalami peningkatan, dikarenakan sudah libur sekolah, serta lainnya.

“Untuk di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin saat ini sudah mulai mengalami pergerakan dari para pemudik,” ujarnya.

Pergerakan tersebut, lanjut Ikhwanul, terlihat dari penjualan tiket dari loket loket yang ada di terminal tersebut.

“Untuk Bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) saat ini mengalami kenaikan 40 sampai 50 persen, bila dibandingkan dengan hari hari biasa,” ungkap Ikhwanul lebih lanjut.

Terminal Tipe B melayani angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) , Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Untuk AKAP melayani angkutan ke Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur.

“Untuk stay bis dari AKAP ini berada di Terminal Kilometer 17, sedangkan loket tiket dan penjualan ada di Terminal Kilometer 6,” ucap Ikhwanul. (SRI/RDM/RH)

TABALONG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program pemberian makanan tambahan (PMT). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah stunting, khususnya pada anak-anak dan ibu hamil. Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Nor Fajri melakukan kunjungan dan monitoring langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong pada Rabu (26/03).

Dalam pertemuan tersebut, Nor Fajri menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program PMT yang berjalan lancar. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat, perangkat desa, serta pemerintah daerah dan pusat.

“Alhamdulillah kami dari Komisi IV DPRD Kalsel bersama mitra kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dapat berkunjung dan melakukan monitoring ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Kami membahas pentingnya kesehatan, terutama terkait program pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting. Alhamdulillah, kami juga mendapatkan penjelasan yang cukup jelas terkait pelaksanaannya,” ujar Nor Fajri.

Ia menambahkan, program PMT telah berhasil disalurkan dengan tepat sasaran, yakni untuk anak-anak yang mengalami stunting, berat badan kurang, serta ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi lebih baik. Nor Fajri menegaskan pentingnya terus memberikan dukungan agar program ini tetap berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.

Komisi IV DPRD Kalsel juga menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program PMT agar makanan yang diberikan tetap berkualitas dan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak dan ibu hamil.

Berdasarkan data terbaru, angka stunting di Kalimantan Selatan mengalami penurunan signifikan, dari 30% pada 2023 menjadi 24% pada 2024. Meskipun demikian, masih ada tantangan besar untuk mencapai target 15% pada 2025. Komisi IV DPRD Kalsel berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama untuk terus menekan prevalensi stunting di daerah tersebut hingga berada di bawah rata-rata nasional.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Hamrani, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada Komisi IV DPRD Kalsel atas dukungannya terhadap program PMT. Ia juga menegaskan komitmen Dinas Kesehatan Tabalong untuk terus mendukung dan menjalankan program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten guna meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka stunting di Tabalong.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan serta perhatian dari Komisi IV DPRD Kalsel terhadap program PMT ini. Kami juga akan terus mendukung dan menjalankan program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten guna meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting di Tabalong,” ungkap Hamrani.

Dengan adanya monitoring ini, diharapkan program PMT dapat terus berjalan secara optimal dan berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BATOLA – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta UPT Pasar Kabupaten Barito Kuala (Batola), Rabu (26/3).

Kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, bertujuan untuk memantau langsung upaya pengendalian inflasi di daerah tersebut, khususnya terkait dengan kestabilan harga barang pokok dan mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi pasar menjelang Idul Fitri.

Dalam pertemuan tersebut, Suripno menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Batola telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi. Salah satunya adalah menjaga kestabilan harga bahan pokok agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat.

“Kami mendapatkan informasi bahwa Pemkab Batola telah mempersiapkan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujar Suripno.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi dan stakeholder untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif. Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah membuka peluang untuk pendirian pabrik pakan ternak di Kabupaten Batola.

“Kami meminta kepada Bupati Batola dan Gubernur Kalsel agar mempertimbangkan izin untuk mendirikan pabrik pakan, baik untuk ayam, ikan, maupun ternak lainnya. Ini akan berdampak positif untuk perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, Jahrian juga menyatakan bahwa dengan keberadaan pabrik pakan, diharapkan akan terjadi peningkatan perekonomian di tingkat daerah dan provinsi, yang pada gilirannya dapat membantu menekan inflasi.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi II DPRD Kalsel diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Batola, dr. Azizah Sri. Ia turut memberikan pemaparan terkait kebijakan daerah dalam mengendalikan inflasi dan strategi pemerintah untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kami menyambut baik kunjungan Komisi II DPRD Kalsel yang meninjau langsung kondisi pasar dan perekonomian Batola. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat,” kata dr. Azizah.

Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ekonomi daerah dan mendorong langkah-langkah inovatif dalam pengendalian inflasi. Mereka berharap, dengan adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, stabilitas ekonomi di Kabupaten Batola dan sekitarnya dapat terjaga dengan baik. (ADV-NRH/RDM/RH)

TANJUNG – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tabalong pada Rabu (26/3). Kegiatan ini bertujuan untuk memantau penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tabalong dan memastikan dana tersebut dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, disambut hangat oleh Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa Dinas PMD Tabalong, Yenny Septiani. Dalam kesempatan tersebut, Habib Hamid Bahasyim menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk menindaklanjuti pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Tabalong.

“Alhamdulillah hari ini kita melakukan kunjungan ke Dinas PMD Kabupaten Tabalong. Banyak sekali masukan tentang dana desa dan juga indikasi-indikasi bagaimana meningkatkan dana kesra untuk memajukan desa masing-masing,” ujarnya.

Hamid Bahasyim berharap, kunjungan kerja ini dapat memberikan informasi yang akurat mengenai pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabalong dan menghasilkan rekomendasi guna perbaikan pengelolaan di masa yang akan datang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa Dinas PMD Tabalong, Yenny Septiani menjelaskan bahwa dana desa di Kabupaten Tabalong telah digunakan dengan baik untuk berbagai pembangunan desa. Beberapa kegiatan pembangunan yang didanai oleh dana desa di antaranya adalah pembangunan infrastruktur, sekolah, serta puskesmas.

“Kami telah menggunakan dana desa untuk berbagai kegiatan pembangunan desa, seperti pembangunan jalan desa, pembangunan sekolah, dan pembangunan puskesmas,” kata Yenny Septiani.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perum Bulog Kalimantan Selatan memastikan, stok beras untuk kebutuhan masyarakat mencukupi hingga 7 bulan ke depan. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, yang tinggal beberapa hari lagi.

Kesiapan stok beras ini, disampaikan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalsel, Muhammad Akbar Said, saat buka puasa bersama rekan media di Banjarmasin, pada Rabu (26/3) petang.

Akbar menyampaikan, bahwa stok beras yang saat ini ada disejumlah gudang milik Bulog, mencapai hampir 26 ribu ton, atau tepatnya sebanyak 25.900 ton. Dimana jumlah ini mencukupi untuk kebutuhan masyarakat hingga 7 bulan ke depan.

“Selain beras, kami juga masih memiliki stok gula pasir 145 ton, minyak goreng 17 ribu liter, dan tepung terigu 467 kilogram,” jelas Akbar.

Selain itu, menurut pria yang baru berkantor di Banjarmasin pada awal pekan tadi, Bulog Kalsel juga mencatatkan realisasi serapan gabah petani, hingga mencapai 110 persen dari target.

“Hingga April nanti, kami ditargetkan untuk menyerap gabah petani sebanyak 6.280 ton. Namun hingga Maret ini, capaiannya sudah melebihi target tersebut,” tegasnya.

Akbar memaparkan, serapan gabah ini berasal dari daerah – daerah sentra produksi pertanian di Kalimantan Selatan. Yakni kawasan Kabupaten di Banua Enam, Tanah Laut, Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan juga Tanah Bumbu.

“Kami langsung datang ke petani untuk membeli gabah sesuai harga pembelian pemerintah, 6.500 rupiah per kilogram. Kami bekerjasama dengan Dinas Pertanian setempat dan juga unsur TNI untuk mengetahui di lokasi mana saja yang sudah panen, akan langsung kami datangi dan membeli gabah petani secara tunai,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)