Hari: 6 Maret 2025

BANJARMASIN – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan kembali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2025, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (6/3).

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, dalam sambutannya menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dengan layanan keuangan formal. Menurutnya, kemudahan akses keuangan dapat menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Rakorda ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat ekosistem kelembagaan serta memantapkan koordinasi dalam percepatan pelaksanaan rencana aksi, yang sesuai dengan roadmap TPAKD 2021-2025,” kata Hasnuryadi.

Ia juga menekankan bahwa seluruh anggota TPAKD perlu berperan aktif dalam mengawal percepatan akses keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang telah diluncurkan di sektor jasa keuangan harus terus dievaluasi agar dapat mencapai target inklusi yang lebih optimal.

“Menurut survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan di Kalsel tercatat sebesar 42,08 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 81,56 persen. Meskipun angka inklusi cukup tinggi, tetapi masih ada kesenjangan besar dengan tingkat literasi keuangan. Ini berarti masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana mengakses layanan keuangan secara optimal dan bijak,” tambahnya.

Hasnuryadi pun mendorong TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk semakin gencar melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

“Hal ini diharapkan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara lebih efektif, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan cara yang cepat, aman, dan mudah,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, mengapresiasi berbagai capaian TPAKD sepanjang tahun 2024. Menurutnya, sejumlah program unggulan telah berhasil membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.

“Dengan adanya komitmen yang kuat serta sinergi lintas sektor, TPAKD se-Kalsel optimistis dapat terus menjadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi,” ungkap Agus.

Diketahui, Rencana program TPAKD Kalimantan Selatan pada tahun 2025 meliputi Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Cerdas Berinvestasi Pasar Modal, Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, Agen Laku Pandai, Pemberdayaan UMKM Kalimantan Selatan, Pengembangan Ekonomi Daerah (Padi Apung), serta Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Cabang Olahraga (Cabor) Provinsi Kalimantan Selatan bertekad atau berkomitmen menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalsel.

Ketua Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Kalsel Budiono menjelaskan, saat ini pihaknya terus mengupayakan agar dapat menjadi anggota KONI Provinsi Kalimantan Selatan.

“Upaya untuk menjadi anggota KONI Kalsel tersebut terus dilakukan, seperti telah melaksanakan pertemuan dengan KONI Kalsel untuk mendaftarkan diri sebagai anggota,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan, Kamis (6/3).

Langkah tersebut diambil sebagai persiapan untuk berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut.

“Upaya agar dapat menjadi anggota KONI Kalsel tersebut, FTI Kalsel berencana menggelar Rapat Kerja Provinsi Luar Biasa (Rakerprovlub) dalam waktu dekat ini,” ucap Budiono.

Pihaknya berharap, Rakerprovlub ini dapat segera dilaksanakan pada minggu minggu ini.

“Kami berharap KONI Kalsel berkenan menerima FTI menjadi anggotanya,” ucap Budiono.

Begitu juga, lanjutnya, KONI Kabupaten Tala bersedia mempertandingkan Cabor Triathlon pada Pekan Olahraga Provinsi mendatang. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan resmi menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjarmasin. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan.

Plt Kepala Labkesda Kalsel, M. Reza Faizar melalui Kepala Seksi Kimia dan Patologi Labkesda Kalsel, Murliani, mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan karena tingginya permintaan masyarakat.

“Sebagian besar masyarakat memiliki kartu BPJS dan ingin memanfaatkannya. Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Murliani menjelaskan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pasien peserta BPJS yang ingin memeriksakan diri ke Labkesda Kalsel, di antaranya, pasien wajib membawa surat pengantar dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas atau dokter praktik mandiri.

“Jadi tidak bisa serta merta pasien BPJS langsung datang ke Labkesda, harus ada surat pengantar dari FKTP,” jelasnya.

Ketentuan berikutnya, yaitu pasien terdaftar dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) BPJS yang bisa mendapatkan layanan ini. Penyakit yang ditanggung adalah hipertensi dan diabetes melitus.

“Dua penyakit tersebut yang bisa dilayani Labkesda. Jadi pasien BPJS harus sudah terdiagnosa dua penyakit tersebut di FKTP,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Murliani, pasien harus sudah menjalani pemeriksaan rutin di FKTP minimal tiga kali dalam enam bulan terakhir untuk penyakit hipertensi atau diabetes dan pasien tidak sedang dalam kontrol Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

“Pasien yang masih dalam perawatan FKTL, seperti rumah sakit rujukan, tidak bisa mendapatkan layanan pemeriksaan di Labkesda,” tuturnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan masyarakat yang membutuhkan layanan pemeriksaan kesehatan dapat terbantu, terutama dalam penanganan penyakit kronis yang ditanggung BPJS. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Lima agenda penting, digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada waktu bersamaan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (5/3). Yakni Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se Kalsel, Pelantikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi, Penyerahan SK dan Memori Jabatan Bupati Walikota se Kalsel, Pelantikan Pengurus TP PKK Provinsi, serta Pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se Kalsel. Seluruh agenda ini dilaksanakan secara berurutan, dari pukul 14.00 hingga 17.30 WITA.

Pelantikan Penjabat Sekdaprov Kalsel, dan Penyerahan SK dan Memori Jabatan Bupati Walikota se Kalsel, serta Pelantikan Pengurus TP PKK Provinsi, dipimpin langsung Gubernur, Muhidin. Sementara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se Kalsel, dipimpin Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi, Fathul Jannah.

Turut hadir pada acara ini, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Ketua DPRD Provinsi, Supian HK, jajaran Forkopimda Provinsi, para kepala daerah se Kalsel dan juga Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta tamu undangan lainnya.

Kepada wartawan usai acara, Gubernur, Muhidin mengatakan, ini adalah pertama kalinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar 5 agenda sekaligus pada hari dan tempat yang sama.

“Ini tidak pernah terjadi, baru ini terjadi. Dan ini sama dengan pelantikan kepala daerah se Indonesia kemarin oleh Presiden, mencetak sejarah,” ujar Muhidin di hadapan para wartawan, didampingi Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Lebih lanjut Muhidin berharap, para kepala daerah dapat membantu kinerja TP PKK dan Dekranasda di masing – masing daerah, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Khusus kepada Bupati Walikota se Kalsel, saya berpesan untuk menjaga kebersamaan dengan wakil masing – masing. Jangan sampai berselisih paham. Wakil dan sekda harus dirangkul, supaya tetap menjadi satu kesatuan. Siapa tahu mereka memiliki gagasan untuk membangun daerah,” tambah Muhidin.

Bahkan Muhidin menegaskan, apabila tidak ada keharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka kemungkinan besar dirinya tidak akan melayani daerah dimaksud. Kebijakan ini juga sesuai dengan Visi Kalsel Bekerja, dan tagline Bekerja Bersama Merangkul Semua. (RIW/RDM/RH)