11 Februari 2025 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

2025, BLK Kalsel Buka 17 Program Pelatihan Berbasis Kompetensi

Banjarbaru – Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjalankan program pelatihan berbasis kompetensi di tahun 2025. Sebanyak 17 paket program pelatihan dibuka untuk masyarakat guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di daerah.

Kepala BLK Provinsi Kalimantan Selatan, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan mengungkapkan, bahwa program tersebut terdiri dari 11 paket pelatihan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta 6 paket lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Tahun ini, kami membuka empat tahapan pelatihan untuk masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebelum mereka terjun ke dunia kerja,” katanya, saat ditemui Abdi Persada FM pada Selasa (11/2).

*Kepala BLK Kalsel, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan*

Ia juga mengungkapkan, bahwa pihaknya menyediakan berbagai jenis pelatihan yang mencakup keterampilan administratif, teknik, hingga kewirausahaan. Semua peserta akan mendapatkan pembelajaran dari tingkat dasar sehingga tidak perlu khawatir dalam menyesuaikan diri dengan materi yang diajarkan.

Adapun pelatihan yang tersedia antara lain yakni, Pengelola Administrasi Perkantoran, Computer Operator Assistant, Desainer Grafis Muda, Instalasi Listrik, Operator Track Excavator (Alat Berat), Plate Welder SMAW 3G-UP PF, Service Sepeda Motor Injeksi, Tata Rias Kecantikan, Menjahit Pakaian Sesuai Style, Menjahit Pakaian Wanita.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, bahwa tahun ini BLK Kalsel juga menghadirkan beberapa jurusan baru seperti pelatihan Barista, Barber, serta Pembuatan Roti dan Kue.

“Pelatihan baru ini hadir sebagai respons terhadap tingginya minat masyarakat. Harapannya, keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun membuka usaha sendiri,” jelasnya.

Dengan adanya program pelatihan ini, diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang kompeten serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan keterampilan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Diklat, Muhammad Zainal Abidin menegaskan, bahwa seluruh program pelatihan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

“Peserta cukup mendaftar melalui informasi yang kami sediakan di media sosial atau datang langsung ke kantor BLK. Proses seleksi meliputi tes tertulis dan wawancara. Jika lolos, peserta bisa langsung mengikuti pelatihan dengan durasi antara 18 hingga 43 hari, tergantung program yang dipilih,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Kembangkan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Banua, Dispar Kalsel Gelar FPD

Banjarmasin – Dalam rangka mengembangkan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Banua, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menggelar
Forum Perangkat Daerah 2025.

Kepada sejumlah wartawan, usai acara, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, pada Selasa (11/2) mengatakan, agenda utama dari forum ini membahas dan memberikan masukan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kalsel tahun 2025-2029.

*Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin saat diwancara*

“FPD ini merupakan acuan dalam melaksanaan program dan kegiatan Dispar Kalsel selama lima tahun mendatang,” ucapnya

Menurut Syarifuddin, saat ini Kalimantan Selatan memiliki enam destinasi pariwisata prioritas, salah satunya Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kerbau Rawa di Kabupaten HSU. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga sudah menerbitkan Perda Ekonomi Kreatif. Dimana, untuk pengembangan serta pengimplementasian menjadi tantangan besar bagi Dinas Pariwisata.

“Destinasi wisata prioritas itu seperti kawasan religi, alam, budaya, buatan dan ekologi,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, sebagai gerbang Ibukota Nusantara (IKN) pihaknya telah melakukan pembenahan pada sejumlah sektor pariwisata Kalsel. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata ke Kalsel, diantaranya membuka rute penerbangan langsung ke Kalsel. Seperti Bali – Banjarmasin, Lombok – Banjarmasin dan Pontianak-Banjarmasin.

*Suasana Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kalsel*

“Hal ini dilakukan untuk semakin meningkatkan kunjungan dan memajukan roda perekonomian,” tutupnya

Pada Forum Perangkat Daerah ini Dispar Kalsel, turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten seperti Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, Direktur Akademi Pariwisata Nasional dan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Dewi Raisha Aprillia.

Untuk diketahui, Forum Perangkat Daerah 2025 dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, didampingi Kabid, Kasi dan Jajaran Dispar Kalsel. Dihadiri Perwakilan SKPD Pemprov Kalsel, Diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Dinas Perdagangan Kalsel, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota dan beberapa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), bertempat di Aula Dispar Kalsel. (NHF/RIW/APR)

RSUD Ulin Gelar Konsultasi Publik 2025

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menggelar Konsultasi Publik Tahun 2025, di Aula Ulin Tower Lantai 8, pada Selasa (11/2). Konsultasi Publik ini dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diauddin.

“Konsultasi publik kali ini mengangkat tema, Bekerja Bersama Merangkul Semua Guna Peningkatan Mutu Pelayanan Publik RSUD Ulin yang Prima,” jelas Diauddin.

Diauddin mengatakan, konsultasi publik ini merupakan kegiatan rutin RSUD Ulin Banjarmasin, untuk mengetahui pendapat dari masyarakat mengenai pelayanan yang telah diberikan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

“Semakin banyak keluhan yang disampaikan, maka RSUD Ulin Banjarmasin dapat memperbaiki layanan,” ucap Diauddin.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan meminta RSUD Ulin Banjarmasin meningkatkan fasilitas pelayanannya.

Seperti disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim, pada saat mengikuti kegiatan tersebut.

“Pelaksanaan Konsultasi Publik Tahun 2025 ini tentunya menjadi masukan bagi RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.

Dalam rangka, meningkatkan dua hal penting. Yaitu akses serta peningkatan mutu pelayanan.

“Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan untuk peningkatan pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini,” tutur Muslim.

Selain itu, lanjutnya, RSUD Ulin Banjarmasin juga diminta untuk meningkatkan pelayanan di bidang antrean pasien, keluhan serta lainnya, agar peningkatan pelayanan semakin meningkat ke depannya.

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini, juga dihadiri Ombudsman Kalimantan Selatan, pihak kecamatan, kelurahan, media massa dan masyarakat umum khusus warga sekitar RSUD Ulin Banjarmasin, serta lainnya. (SRI/RIW/APR)