BANJARMASIN – Jelang berakhirnya tahun 2024, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar High Level Meeting atau Pertemuan Tingkat Tinggi di Banjarmasin. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Minggu (29/12) malam tersebut, berbarengan dengan Silaturahmi Forkopimda dan SKPD lingkup Pemprov Kalsel dengan Gubernur, Muhidin.
Turut hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Fadjar Majardi sekaligus pemateri, Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, serta jajaran Forkopimda lainnya, dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur, Muhidin berharap, pertemuan tingkat tinggi ini dapat memperkuat sinergi, kerjasama, dan koordinasi dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui pengendalian inflasi.
Sebagaimana diketahui bersama, papar Muhidin, inflasi yang terkendali merupakan salah satu pondasi untuk mendorong daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta kesejahteraan rakyat.
Meski begitu, Gubernur menyadari, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Mulai dari oerubahan iklim, fluktuasi (perubahan) harga pangan, hingga kondisi ekonomi dan keamanan global, memerlukan respon cepat dan terkoordinasi.
Oleh karena itu, menurut Gubernur, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.
Gubernur juga menekankan beberapa hal sebagai fokus bersama. Yakni pada penguatan ketahanan pangan, TPID harus memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan strategis tetap terjaga, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Kedua, inovasi teknologi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi untuk memantau harga, distribusi, dan stok bahan pokok, dapat meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi,” paparnya.
Kemudian, kolaborasi dan komunikasi publik, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, untuk memberikan edukasi dan mengurangi kepanikan terhadap fluktuasi harga.
“Hal lain adalah pemantauan terpadu, dimana pengawasan yang konsisten terhadap pasar dan kebijakan yang berdampak langsung pada inflasi, seperti tarif angkutan, dan harga BBM,” lanjutnya.
Muhidin juga berharap forum ini dapat merumuskan langkah – langkah strategis yang terukur dan tepat sasaran, sehingga mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Fadjar Majardi menjelaskan seputar prospek dan tantangan inflasi ke depan, prediksi hingga risiko yang kemungkinan terjadi pada 2025.
Terutama perihal penguatan BUMD Pangan, upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kemitraan strategis antara BUMD pangan, pemerintah daerah, dan sektor swasta guna memperkokoh rantai pasok lokal, yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan.
“Kemitraan ini harus mencakup upaya pengembangan produk pangan lokal yang kompetitif serta penggunaan teknologi digital dalam manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi,” ujar Fajar.
Untuk melindungi petani lokal dari gejolak harga pasar, perlu diterapkan harga minimum, stand by buyer dan contract farming oleh BUMD pangan perlu dipertimbangkan agar petani mendapatkan kepastian harga yang layak dan kepastian pembeli. Selain itu juga ada kepastian jaminan stok bagi BUMD pangan.
“Pemerintah daerah harus memperkuat infrastruktur logistik, termasuk fasilitas penyimpanan dan transportasi, yang mendukung distribusi pangan secara lebih merata, khususnya di daerah terpencil,” tambahnya.
Penguatan kapasitas manajerial pada BUMD pangan melalui pelatihan berkelanjutan dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), perlu diimplementasikan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD pangan.
“Untuk mendukung kestabilan pangan secara menyeluruh, perlu diadakan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan konsumsi pangan yang berkelanjutan, sehingga tercipta dukungan terhadap kebijakan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh BUMD,” urainya.
Terakhir disampaikan sejumlah rekomendasi yakni, upaya penguatan pengendalian inflasi berdasarkan skema hulu – hilir melalui hulu yakni menjamin ketersediaan pasokan melalui peningkatan produksi serta perluasan kerjasama antar daerah. Pedagang perantara berupa optimalisasi peran Pemerintah dalam stabilisasi harga, baik pada sisi petani hingga konsumen, seperti program kontrak farming.
“Aspek hilir berupa penguatan peran Pemerintah dalam penguasaan pasar serta pembentuk price reference melalui pembentukan mini distribution center. Kemudian, memperkuat sinergi kebijakan antar anggota TPID, dengan mempertimbangkan lesson learned implementasi program pengendalian inflasi di Provinsi Kalsel,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)