BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2024 dan Penyusunan Matrik 2025, guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
Kepada wartawan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Noor, usai kegiatan pada Selasa (31/12) mengatakan, rapat ini sangat penting untuk melakukan sinkronisasi setiap Seksi yang ada di Bidang Pemasaran Pariwisata. Melalui berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 mendatang. Dengan harapan, kunjungan ke destinasi wisata, dapat semakin meningkat tidak hanya domestik dan juga mancanegara.
Kabid Pemasaran Pariwisata Dispar Kalsel Muhammad Noor, saat diwancara
“Kami ingin memantapkan program kegiatan 2025, sesuai dengan matrik yang telah di susun,” ucapnya
Sementara itu, Kepala Seksi Data dan Penyebaran Informasi Dinas Pariwisata Kalsel, Rezeki Emelia menambahkan, untuk kunjungan wisatawan hingga November 2024 ada sebanyak 11.940.646. Sedangkan mancanegara sekitar 9.916. Dimana, data kunjungan ini kemungkinan akan terus bertambah, karena pihaknya masih menunggu rekapan data kunjungan wisatawan Bulan Desember 2024 dari Dinas Pariwisata kabupaten/kota se Kalsel.
Kasi Data dan Penyebaran Informasi Dispar Kalsel Rezeki Emelia, saat memberikan komentarnya
“Data kunjungan wisatawan ke Kalsel per November 2024 ini, menglami peningkatan jika dibandingkan dengan data kunjungan wisawatan 2023 lalu yang hanya mencapai sekitar 11 juta saja,” jelasnya
Lebih lanjut Emelia menambahkan, objek wista yang paling sering dikunjungi yakni berbasis alam seperti pantai, pegunungan dan gua. Rencananya di tahun 2025 mendatang, pihaknya akan lebih menonjolkan keberadaan Tourism Information Center (TIC) yang ada di Bandara Syamsuddin Noor.
“Kita akan mengubah posisi TIC, informasi berkaitan objek wisata di Kalsel bisa terpromosikan lagi,” tutup Kiki.
Untuk diketahui, Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2024 dan Penyusunan Matrik 2025 dipimpin, Kabid Pemasaran Pariwisata Muhammad Noor, didampingi Kepala Seksi Promosi dan Pariwisata Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Abdul Karim Zaidan, Kepala Seksi Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Rejeki Emelia, serta jajaran Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar Kalimantan Selatan, bertempat di Aula Dinas Pariwisata Kalsel, Jalan Ahmad Yani KM 7. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dam Informatika (Diskominfo) Kalsel menyediakan layanan WiFi gratis pada fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemprov Kalsel.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan penyediaan layanan WiFi gratis ini merupakan arahan dari Gubernur Kalsel, Muhidin untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik di Banua.
Kepala Diskominfo Kalsel, M. Muslim
“Ini merupakan bentuk dukungan kepada rumah sakit daerah agar bisa meberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Muslim baru-baru tadi.
Selain mengoptimalkan pelayanan publik, lanjut Muslim, penyediaan layanan WiFi gratis di Faskes ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berkomunikasi.
“Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang memerlukan optimalisasi jaringan interet kepada pasien atau keluarganya baik untuk berkomunikasi maupun registrasi administrasi di rumah sakit tersebut,” jelasnya.
Lebih jauh Muslim menuturkan, tidak hanya di rumah sakit layanan Wifi gratis ini juga akan disediakan pada berbagai fasilitas pelayanan lainnya seperti Samsat dan juga fasilitas olahraga.
“Semoga dengan adanya layanan seperti ini pasien dan keluarga dapat memudahkan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARMASIN – Jelang berakhirnya tahun 2024, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar High Level Meeting atau Pertemuan Tingkat Tinggi di Banjarmasin. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Minggu (29/12) malam tersebut, berbarengan dengan Silaturahmi Forkopimda dan SKPD lingkup Pemprov Kalsel dengan Gubernur, Muhidin.
Gubernur bersama unsur Forkopimda Kalsel
Turut hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Fadjar Majardi sekaligus pemateri, Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, serta jajaran Forkopimda lainnya, dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur, Muhidin berharap, pertemuan tingkat tinggi ini dapat memperkuat sinergi, kerjasama, dan koordinasi dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui pengendalian inflasi.
Sebagaimana diketahui bersama, papar Muhidin, inflasi yang terkendali merupakan salah satu pondasi untuk mendorong daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta kesejahteraan rakyat.
Gubernur dan Ketua TP PKK Kalsel berfoto bersama unsur Forkopimda beserta istri
Meski begitu, Gubernur menyadari, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Mulai dari oerubahan iklim, fluktuasi (perubahan) harga pangan, hingga kondisi ekonomi dan keamanan global, memerlukan respon cepat dan terkoordinasi.
Oleh karena itu, menurut Gubernur, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.
Gubernur juga menekankan beberapa hal sebagai fokus bersama. Yakni pada penguatan ketahanan pangan, TPID harus memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan strategis tetap terjaga, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Kedua, inovasi teknologi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi untuk memantau harga, distribusi, dan stok bahan pokok, dapat meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi,” paparnya.
Kemudian, kolaborasi dan komunikasi publik, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, untuk memberikan edukasi dan mengurangi kepanikan terhadap fluktuasi harga.
“Hal lain adalah pemantauan terpadu, dimana pengawasan yang konsisten terhadap pasar dan kebijakan yang berdampak langsung pada inflasi, seperti tarif angkutan, dan harga BBM,” lanjutnya.
Muhidin juga berharap forum ini dapat merumuskan langkah – langkah strategis yang terukur dan tepat sasaran, sehingga mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Fadjar Majardi menjelaskan seputar prospek dan tantangan inflasi ke depan, prediksi hingga risiko yang kemungkinan terjadi pada 2025.
Terutama perihal penguatan BUMD Pangan, upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kemitraan strategis antara BUMD pangan, pemerintah daerah, dan sektor swasta guna memperkokoh rantai pasok lokal, yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan.
“Kemitraan ini harus mencakup upaya pengembangan produk pangan lokal yang kompetitif serta penggunaan teknologi digital dalam manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi,” ujar Fajar.
Untuk melindungi petani lokal dari gejolak harga pasar, perlu diterapkan harga minimum, stand by buyer dan contract farming oleh BUMD pangan perlu dipertimbangkan agar petani mendapatkan kepastian harga yang layak dan kepastian pembeli. Selain itu juga ada kepastian jaminan stok bagi BUMD pangan.
“Pemerintah daerah harus memperkuat infrastruktur logistik, termasuk fasilitas penyimpanan dan transportasi, yang mendukung distribusi pangan secara lebih merata, khususnya di daerah terpencil,” tambahnya.
Penguatan kapasitas manajerial pada BUMD pangan melalui pelatihan berkelanjutan dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), perlu diimplementasikan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD pangan.
“Untuk mendukung kestabilan pangan secara menyeluruh, perlu diadakan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan konsumsi pangan yang berkelanjutan, sehingga tercipta dukungan terhadap kebijakan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh BUMD,” urainya.
Terakhir disampaikan sejumlah rekomendasi yakni, upaya penguatan pengendalian inflasi berdasarkan skema hulu – hilir melalui hulu yakni menjamin ketersediaan pasokan melalui peningkatan produksi serta perluasan kerjasama antar daerah. Pedagang perantara berupa optimalisasi peran Pemerintah dalam stabilisasi harga, baik pada sisi petani hingga konsumen, seperti program kontrak farming.
“Aspek hilir berupa penguatan peran Pemerintah dalam penguasaan pasar serta pembentuk price reference melalui pembentukan mini distribution center. Kemudian, memperkuat sinergi kebijakan antar anggota TPID, dengan mempertimbangkan lesson learned implementasi program pengendalian inflasi di Provinsi Kalsel,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Jadwal dan tempat rencana Gubernur Kalsel, Muhidin yang akan melakukan asesmen pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel terjawab sudah.
Kepastian jadwal dan tempat asesmen ini diketahui setelah Gubernur, Muhidin melakukan silaturahmi dan kunjungan ke Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (DISPSIAU) di Kompleks Halim Perdana Kusuma Jakarta, akhir pekan tadi.
Pada kunjungan itu, Gubernur, Muhidin yang didampingi pejabat BKD Provinsi Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Psikologi TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI Zamzani, M.Psi, Psikolog.
Setelah mendapatkan lampu hijau asesmen pejabat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu, Gubernur, Muhidin pun memastikan asesmen pejabat Eselon II Pemprov Kalsel akan dilakukan pada 13-14 Januari 2024 di DISPSIAU.
“Hari ini kita datang ke DISPSIAU bagian asesmen yang juga berpredikat A, untuk melaksanakan asesmen. Alhamdulilah, bulan Januari mendatang bisa melaksanakan asesmen pejabat Pemprov Kalsel,” kata Muhidin.
Gubernur pun memastikan, asesmen akan dilaksanakan selama 2 hari pada 13-14 Januari 2025.
“Alhamdulilah. Mulai tanggal 13-14 Januari 2024 bisa asesmen 60 orang dan hasilnya diketahui setelah 10 hari. Ini upaya kita mencari yang terbaik untuk kepala dinas di Pemprov Kalsel untuk menunjang pembangunan di Banua,” ungkap Muhidin.
Sementara itu, Kepala DISPSIAU Marsma TNI Zamzani mengaku suatu kehormatan pihaknya dikunjungi dan dipercaya sebagai penyelenggara asesmen Pejabat Pemprov Kalsel oleh Gubernur, Muhidin.
“Suatu kehormatan bagi kami atas kunjungan dan kepercayaan Bapak Gubernur Kalsel melaksanakan asesmen pejabat Pemprov Kalsel,” kata Zamzani.
Marsma TNI Zamzami pun menyebutkan, asesmen ini penting bertujuan untuk mengetahui potensi dan kompetensi serta pengalaman-pengalaman ada di seorang pegawai/pejabat.
“Kita siap melaksanakan asesmen untuk mencari pegawai/pejabat yang sesuai kompetensi untuk menunjang tugas di Pemprov Kalsel agar menjadi baik dan sukses,” tutupnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kekerasan pada anak di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan pada saat libur sekolah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhani menjelaskan, berdasarkan catatan dari pihaknya, untuk kejadian kekerasan pada anak tertinggi pada saat libur sekolah.
Kepala DP3K Banjarmasin M Ramadhani
“Hal tersebut terlihat dalam lima tahun berturut turut di Kota Banjarmasin. Terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak,” ungkap Ramadhan, kepada sejumlah wartawan, Selasa (31/12).
Pihaknya memberikan apresiasi terhadap meningkatnya laporan kejadian kekerasan pada anak ini kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam kesempatan tersebut, Ramadhan menghimbau, kepada orang tua selama libur sekolah untuk memantau keberadaan anaknya.
“Peran penting orangtua dalam menjaga anak anaknya selama sekolah diperlukan saat ini,” ucapnya.
“Sehingga, Pemerintah Kota Banjarmasin meminta agar orangtua dapat menjaga anak anak selama libur sekolah tersebut,” ucapnya.
Ramadhan berharap, orangtua dapat melaksanakan permintaan dari Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat pembahasan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, dan dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Senin (30/12).
Suasana Rapat Banggar DPRD Kalsel dan TAPD Kalsel
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menyoroti tentang pentingnya penyusunan anggaran yang efisien dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurutnya, program ini harus dijalankan secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata. Untuk program makan bergizi gratis, kami berharap anggaran ini bisa terarah hingga ke pelosok dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel, Roy Rizali Anwar menyambut baik masukan dari Ketua DPRD. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan perencanaan anggaran secara cermat agar program-program prioritas dapat terealisasi secara optimal.
“Arahan dari Ketua DPRD sangat sejalan dengan prinsip kami di TAPD. Kami akan memastikan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis ini disusun secara matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga target efisiensi dan efektivitas dapat tercapai,” ungkap Roy.
DPRD bersama Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan sidak harga kebutuhan pokok di pasar Bauntung Banjarbaru, Selasa (31/12).
TPID Kalsel mengecek kenaikan harga minyak goreng di pasar Bauntung Banjarbaru
Sidak dilakukan untuk memastikan kenaikan harga bahan pokok saat libur natal dan tahun baru (nataru).
Sekretaris TPID Kalsel, Fadjar Majardi mengatakan, saat libur nataru kenaikan harga bahan pokok memang sering terjadi, seiring kebutuhannya yang tinggi.
“Apalagi di Kalsel ada momen Haul Sekumpul yang momennya berdekatan dengan nataru. Akhirnya kebutuhan semakin meningkat,” katanya.
Meski mengalami kenaikan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KPw BI Kalsel) itu menyebut harga bahan pokok di Kalsel masih terjangkau.
“Misalnya tadi telur dan daging ayam memang naik, tetapi kenaikannya tidak terlalu tinggi,” jelasnya.
Menjelang pergantian tahun, TPID Kalsel memastikan bahan pokok di Kalsel masih tercukupi. Terlebih beras yang ketersediaannya cukup melimpah karena masa panen.
“Mungkin tadi cabai rawit yang jumlah ketersediaannya sedikit. Kalau ada pun harganya pasti mahal,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan menyampaikan kenaikan harga bahan pokok pada libur nataru terjadi secara nasional.
Di Kalimantan Selatan, kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Dimana dalam sepekan terakhir, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Tanah Bumbu meningkat sebesar 2,3 persen.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus melakukan operasi pasar murah,” pintanya.
Melihat ketersediaan yang masih mencukupi, Sulkan mengimbau masyarakat agar tidak membeli barang pokok secara berlebihan.
“Aksi borong tidak perlu dilakukan agar terkendali Indeks Harga Pangan. Sebab, stok barang pokok tersedia dengan baik di seluruh daerah Kalsel,” pesannya. (SYA/RDM/RH)
