Hari: 18 November 2024

BANJARMASIN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI menggelar Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (18/11).

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, usai kegiatan mengatakan, Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan untuk semakin meningkatkan perlindungan konsumen, mengedepankan standar kualitas di seluruh pasar baik pasar tradisional dan modern. Dimana, ada empat kategori yakni Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen, Pasar Tertib Ukur, SNI Pasar Rakyat, dan Daerah Tertib Ukur.

“Penganugerahan penghargaan perlindungan konsumen, diterima sekitar 44 kepala daerah dari seluruh Indonesia, dengan empat kategori berbeda,” ucapnya

Sementara itu, Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya sangat bersyukur telah menerima Penganugerahan Penghargaan kategori Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen. Dimana, semua pihak telah berkontribusi dalam meraih penghargaan tersebut. Roy meminta, Kalimantan Selatan akan terus berkomitmen, dengan cara semakin mengembangkan tidak hanya ekonomi infrastruktur, dan melindungi serta memberdayakan konsumen.

“Kinerja ini merupakan hasil kerja keras mulai dari pemerintah daerah, lembaga perlindungan konsumen, ormas dan warga yang semakin sadar pentingnya perlindungan hak konsumen,” jelasnya

Lebih lanjut Roy menambahkan, perlindungan konsumen merupakan pilar penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya terus meningkatkan berbagai upaya dalam melindungi hak-hak konsumen,di antaranya penguatan pengawasan barang dan jasa, penanganan pengaduan konsumen, serta edukasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat Kalsel, tidak hanya menjadi konsumen yang cerdas, tetapi juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tutupnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, Pj Bupati Tala Syamsir Rahman, Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, dan unsur Forkopimda Kalsel. (NHF/RDM/RH)

SOLO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas lolosnya dua cabang olahraga (Cabor) ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Tahun 2025 di Medan dan Sumatera Utara.

“Kami bersyukur telah menyelesaikan keikutsertaan dalam Pra Popnas Zona 3 Tahun 2024 di Solo,” ungkap Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto, kepada sejumlah wartawan, Senin (18/11).

Heru mengatakan, dengan berhasil meloloskan 2 Cabor Pencak Silat dan Tinju ke Popnas Tahun 2025 di Aceh dan Sumatera Utara.

Untuk Cabor Pencak Silat meloloskan 6 kelas tanding, serta Tinju meloloskan 4 kelas tanding. Sehingga, total 10 kelas tanding yang berhasil di lolos.

Heru berpesan, kepada atlet yang belum berhasil lolos agar tetap semangat dan lebih giat lagi menjalankan latihannya.

Sementara itu, Ketua Pelatih Pencak Silat Muhrani mengatakan, pihaknya bersyukur atas capaian prestasi atlet pelajar Pencak Silat Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Cabor Pencak Silat Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meloloskan 6 nomor ke Popnas Tahun 2025 di Aceh dan Sumut,” ujarnya.

Pada Pra Popnas Tahun 2024 di Solo, Cabor Pencak Silat berhasil meraih 14 medali terdiri dari 3 medali emas, 3 medali perak, serta 8 medali perunggu.

Sedangkan Ketua Pelatih Tinju Pra Popnas Kalsel Simeon Tamelab mengatakan, bangga dengan capaian prestasi para atlet pelajar tinju Kalsel saat ini.

“Keberhasilan tersebut setelah 4 petinju pra popnas Kalsel meraih juara 2 atau medali perak, pada babak final, pada Minggu 17 Nopember 2024,” ujarnya.

Ke 4 atlet tinju Kalsel yang lolos popnas tahun 2025, atlet Putri Rahmi bertanding di Kelas 48 kilogram, Desvita Kelas 50 kilogram, Cindy Kelas 52 kilogram. Untuk putra atas nama Bintang Kelas 46 kilogram.

Dengan total medali sebanyak 9 medali terdiri dari 4 medali perak, serta 5 medali perunggu. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk seluruh kabupaten/kota se-Kalsel, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (18/11).

Peluncuran ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama kepala daerah di Kalsel terkait dukungan terhadap keamanan siber dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber dan sandi.

Dalam sambutannya sekaligus membuka peluncuran tersebut Plh Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, menyampaikan apresiasi atas upaya dalam menjaga keamanan siber. Menurutnya, pembentukan CSIRT sejalan dengan arahan Presiden RI yang mewajibkan setiap instansi negara membentuk tim keamanan siber untuk melindungi ruang digital yang rentan terhadap kejahatan siber.

“Pembentukan CSIRT ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan launching ini, kita sudah memiliki CSIRT di 13 kabupaten/kota, menandai tercapainya target pembentukan CSIRT di Kalsel pada 2024,” ujar Roy.

Ia menambahkan, keberadaan CSIRT akan mendukung kemampuan daerah untuk mencegah, menanggulangi, dan merespons insiden keamanan siber yang semakin kompleks.

“Secara bertahap, kita terus meningkatkan keamanan siber sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia, BSSN RI, Sulistyo, mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel ini. Ia menyebut Kalsel menjadi provinsi kedua di Indonesia, setelah Yogyakarta, yang berhasil membentuk CSIRT di seluruh kabupaten/kota.

“Setiap sistem elektronik selalu menghadapi ancaman siber. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah, baik pusat maupun daerah, mampu merespons notifikasi dari BSSN secara cepat dan tepat,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menegaskan komitmen pihaknya untuk meningkatkan kompetensi Sumber daya manusia CSIRT di daerah melalui bimbingan teknis dan pelatihan bersama BSSN.

“Kami juga akan menjalin kerja sama dengan akademisi dan kepolisian untuk menangani gangguan siber yang sudah masuk ranah hukum. Semoga langkah ini dapat mengoptimalkan pengamanan ruang digital di Kalsel,” pungkasnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Selain bantuan finansial yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), upaya pemantauan dan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga menjadi perhatian utama.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Indah Novita Purnamasari di Banjarbaru, baru – baru tadi.

Indah menyampaikan, Dengan program seperti Coaching BUMDesa, diharapkan potensi yang dimiliki BUMDesa dapat dikembangkan secara optimal, sementara hambatan yang dihadapi dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara proaktif.

“Peran pemuda dalam perekonomian desa juga mendapat perhatian serius. Melalui kegiatan seperti Bimtek lembaga ekonomi desa, BUMdes yang berstatus berkembang didorong untuk mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi,” ucap Indah.

Dengan demikian, harapan terbesar adalah melihat BUMDesa yang berkembang mampu bertransformasi menjadi entitas yang maju dan mandiri. Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga memberikan angin segar bagi BUMDes, terutama yang bergerak di sektor simpan pinjam. Melalui program usaha mikro yang telah disepakati melalui MoU dengan berbagai instansi terkait, BUMDes didorong untuk mengembangkan usaha simpan pinjam mereka agar lebih berdaya dan berkelanjutan.

“Dengan berbagai langkah strategis dan dukungan yang diberikan, pengembangan BUMDes diisi dengan harapan akan membawa keberlanjutan ekonomi desa menuju arah yang lebih terang. Selangkah demi selangkah, kemandirian ekonomi desa dapat terwujud, menciptakan dampak positif yang dirasakan oleh seluruh komunitas desa,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Berjajar di depan panggung, Plh. Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Adi Santoso melantik Forum Anak Daerah (FAD) Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2024-2026 secara resmi, disalah satu hotel di Banjarbaru, pada Senin (18/11) pagi.

Di depan dua anak muda berpakaian adat Banjar memegang bendera, Staf Ahli Gubernur Adi Santoso membacakan sumpah kepada 80 pengurus FAD Provinsi Kalsel yang tergabung dari 13 Kabupaten/Kota. Selanjutnya ditampilkan Parade Nusantara.

‘Semoga forum anak daerah ini dapat berperan aktif dalam kebijakan pembangunan ramah anak di Provinsi Kalsel,” ucap Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli, Adi Santoso.

Sepanjang sejarah forum anak daerah, menurut Adi Santoso, bahwa forum anak ini sangat penting dalam mewujudkan hak anak, khususnya dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang menyangkut hak-hak anak.

Pada kesempatan itu, Adi Santoso menilai bahwa bagi yang terlibat dan diberi kepercayaan dalam kepengurusan Forum Anak Daerah. Menurutnya, mereka mengemban tugas yang mulia.

“Sekaligus tumpuan harapan untuk menyuarakan hak-hak anak Indonesia. Melalui forum ini, saya berpesan agar anak-anak dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan, kesadaran, dan perannya sebagai pelopor,” tegas Adi Santoso.

Di era globalisasi, Adi Santoso berpandangan bahwa generasi saat ini berbeda dengan anak-anak dahulu. Apalagi, mereka kini tidak hanya berinteraksi di dunia nyata saja tetapi mampu berkomunikasi dengan seluruh orang di dunia.

“Bahkan, kita dapat mengakses budaya peradaban yang berkembang di dunia lain. Dan budaya barat itu tembus ke Indonesia tanpa batas,” jelasnya.

Adi Santoso mewanti – wanti kepada seluruh pengurus FAD Kalsel yang baru dilantik ini diharapkan agar mempersiapkan diri dalam pergaulan yang sangat terbuka, khususnya dalam memilah informasi.

Melakukan cek dan ricek, kemudian tidak percaya pada informasi – informasi yang berpotensi hoax dan tidak mendidik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel, Sri Mawarni menyampaikan, bahwa sejumlah kader FAD Kalsel didorong agar menjadi pelopor. Mereka turut terlibat dalam kontribusi perencanaan dan pembangunan daerah di Kalsel.

“Bukan hanya sebatas tanggung jawab, mereka agar memberikan sumbangsih nyata bagi lingkungan nyaman, aman, dan layak untuk anak-anak. Kami berharap kalian dapat terus menjalankan fungsi dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

Acara ini diakhiri dengan pengumuman apresiasi temu FAD Kalsel 2024 yang memiliki dedikasi terhadap peran dan tanggung jawabnya selama ini, yang berkontribusi di daerahnya masing-masing. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengundang sejumlah SKPD mitra kerja untuk membahas rasionalisasi anggaran dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat, Minggu (17/11).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, sebagai pimpinan rapat, membeberkan bahwa Pemprov Kalsel akan menggelontorkan sekitar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk mendukung program tersebut.

“Kami ingin mendengar bagaimana mitra kita menyikapi rasionalisasi anggaran tersebut, posisi anggaran mana yang akan dikurangi hingga ingin mendengar langsung dampak dari rasionalisasi anggaran ini untuk program-program dari mitra kerja kami,” jelasnya.

Total ada 13 SKPD mitra yang secara bergantian memaparkan rasionalisasi anggarannya. Pelbagai postur anggaran yang akhirnya dipangkas, mulai dari biaya perjalanan dinas hingga program lainnya dipaksa untuk ditiadakan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas menambahkan, pihakya akan tetap mengupayakan dan mendukung program pusat ini. Ia berharap pemangkasan anggaran dari mitra kerja Komisi II tidak terlalu banyak.

“Hal itu mengingat mitra kerja kami ini membidangi ekonomi dan keuangan yang menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya. (ADV-NRH/RDM/RH)