Hari: 13 September 2024

BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel menggelar Syukuran Kesuksesan Porwanas 2024, sekaligus penyerahan bonus, kepada para atlet yang berprestasi, di ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) bertempat di Aula PWI Kalsel, Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, Jumat (13/9) siang.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kalsel, Adi Santoso menyampaikan, pihaknya sangat bahagia dan bangga dengan prestasi yang ditorehkan oleh para Wartawan Kalsel, karena prestasi ini harkat dan martabat Banua Kalsel Babussalam ikut terangkat dan sekaligus mencerminkan kolaborasi Wartawan dan Pemerintah berjalan sinergis.

“Selamat dan sukses serta apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada seluruh atlet Porwanas telah bekerja keras menunjukkan kemampuan terbaik, hingga mengharumkan nama Banua di kancah Nasional,” ucapnya

Disampaikan Adi, para atlet Porwanas Kalsel, dapat terjaring sebagai atlet olahraga profesional. Sehingga, bakat dan kemampuan yang dimiliki terus dikembangkan dan menghasilkan, guna prestasi yang lebih membanggakan lagi hingga ke tingkat Internasional.

“Kesuksesan menjadi Juara Umum, dapat melahirkan banyak karya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kalsel,’ pintanya

Sementara itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Hilmie, menjelaskan, pemberian bonus kepada para atlet yang berpestasi, di ajang Porwanas ini sebagai apresiasi PWI Kalsel, terhadap para wartawan telah berjuang yang baru saja diselenggerakan, di Kalimantan Selatan pada tanggal 19 – 26 Agustus 2024 lalu.

“Adapun bonus untuk peraih emas mendapatkan masing-masing senilai 3 juta rupiah, peraih medali perak 2,5 juta rupiah, dan untuk medali perunggu 2 juta rupiah per atlet,” jelasnya

Lebih lanjut Helmie menambahkan, untuk penyerahan bonus untuk memenuhi janji Pengurus PWI Kalsel yang sebelumnya sudah disampaikan. Selain itu, mengapresiasi perjuangan para atlet yang sudah semaksimal mungkin. Dimana, Porwanas XIV mempertandingkan cabang olahraga yaitu, Atletik, Badminton, Balogo, Biliar, Bridge, Catur, E-sport, Domino, Futsal, Tenis Lapangan, dua cabor IKWI Karaoke dan Tenis meja serta karya jurnalistik yakni Reportase Radio, Karya Tulis, Videografi juga Fotografi.

“Kalau melihat dari bonus ini belum seberapa dengan apa yang sudah diberikan atlet membawa nama harum di Kalsel,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Adi Santoso membuka Rapat Kerja (Raker) Urusan Kebakaran dan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Linmas dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 se Kalsel, pada Kamis (12/9) di Banjarmasin.

Turut hadir, Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Zakly Asswan didampingi Kabid Damkar dan Linmas, Maulana Fatahillah, Sekretaris Satpol PP dan Damkar, Karyufa Ekalaksasmita, serta para Kepala Satpol PP dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.

Zakly menyebutkan, pilkada serentak yang akan dilakukan adalah pertama kali di Indonesia, sehingga perlu koordinasi dan kolaborasi yang baik mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar bisa terselenggara dengan aman, tenang dan damai.

“Rapat kerja ini merupakan upaya memantapkan koordinasi seluruh jajaran Satlinmas yang saat ini tercatat tidak kurang 26.000 anggota,” katanya.

Dalam sambutannya, Zakly Asswan di hadapan peserta rakernas dan sosialisasi mengingatkan jajaran Satpol PP dan Damkar se- Kalsel, agar tidak takut bertindak sepanjang sesuai aturan yang ada. Selain itu, harus bertindak cerdas dan bahagia dengan tugas yang diemban.

Zakly juga mengajak satuan, untuk terus berkoordinasi dalam keterlibatan mereka dengan pelaksanaan Pilkada serentak.

Sementara itu, Gubernur Paman Birin dalam sambutannya yang disampaikan Adi Santoso, berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur Satlinmas, dalam agenda besar di Banua yakni Pilkada serentak tahun 2024, sekaligus meningkatkan kualitas SDM Damkar se Kalsel

Diingatkan, Tahun 2024 adalah tahun penting bagi semua, karena akan dilaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kalsel. Dalam hal ini, peran Satlinmas sangat krusial dalam memastikan keamanan dan ketertiban, selama proses pilkada berlangsung.

“Satlinmas dituntut siap siaga menjaga keamanan di tempat pemungutan suara (TPS) dan membantu menenangkan situasi di tengah masyarakat jika diperlukan,” urainya.

Kesigapan dan kedisiplinan satlinmas, akan menjadi faktor kunci dalam menciptakan suasana yang kondusif dan aman, bagi masyarakat saat menggunakan hak pilihnya.

“Terkait rapat kerja pengelolaan SDM, pelaporan, pemadam kebakaran dan penyelamatan, pengelolaan SDM yang
profesional dan terlatih, memang sangat penting karena menjadi kunci utama dalam meningkatkan kapasitas, dalam menangani kebakaran dan bencana lainnya,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, terkait strategi pengelolaan SDM, pelaporan, dan pengelolaan operasional di sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Dengan pengelolaan yang baik, akan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat semakin kompleks.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat seluruh aparatur, baik dari satlinmas, pemadam kebakaran, maupun tim penyelamat,” tutupnya.

Kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan kondisi aman dan damai, terutama menghadapi pilkada serentak 2024, dan menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Keberadaan kabel optik yang semrawut merupakan salah satu masalah perkotaan. Tidak hanya mengganggu dari segi estetika, namun yang lebih penting dari sisi keamanan dan kenyamanan bagi warga masyarakat.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman mengatakan permasalahan kabel optik yang semrawut ini jangan sampai menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi di kota lain.

“Kita tidak ingin ada korban jiwa akibat pemasangan kabel optik yang terkesan seadanya dan tidak tertata,” jelasnya dalam rilis yang diterima Abdi Persada, Jum’at (13/9).

Oleh karena itu, lanjut Hadi, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemantauan langsung ke lapangan di Jalan Trans Kalimantan/Handil Bakti pada Rabu (11/9) sebagai tindak lanjut dari pertemuan awal pada Rabu (28/8) lalu. Hal ini dalam rangka merespons keluhan masyarakat terkait kesemrawutan kabel fiber optic di lokasi tersebut.

Pemantauan dilakukan bersama unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Lurah Handil Bakti. Juga hadir jajaran BPJN XI Wilayah Kalimantan Selatan, PLN UP3 Banjarmasin, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Handil Bakti.

“Pada beberapa titik di Jalan Trans Kalimantan/Handil Bakti, Tim Ombudsman Kalsel menemukan banyak kabel fiber optic yang semrawut atau tidak tertib, menjuntai, dan pemasangan tiang serta kabel yang sembarangan, sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Parahnya lagi, ada kabel yang sudah tidak layak lagi dibiarkan tergeletak di tanah, dan ini sudah lama terjadi,” terang Hadi Rahman.

Sehubungan hal itu, lanjut Hadi, Ombudsman Kalsel dan Tim Gabungan Lintas Instansi meminta kepada penyedia telekomunikasi untuk dapat bekerja sama dalam merespons keluhan masyarakat, menjaga keselamatan warga dan lingkungan sekitar, sekaligus memperhatikan estetika kota dalam pemasangan kabel fiber optic.

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik sangat serius dan memberikan atensi tinggi dalam merespon keluhan masyarakat ini. Apalagi kondisi dimaksud sudah berlangsung lama dirasakan warga, terutama seiring dengan selesainya pelebaran jalan di kawasan Handil Bakti.

“Kita sedang menyusun langkah berikutnya, antara lain dalam waktu dekat agenda rapat koordinasi lintas sektor dengan para pihak terkait, termasuk penyedia telekomunikasi yang terkesan asal-asalan dalam memasang kabel fiber optic,” tegas Hadi Rahman.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Kalsel, Muhammad Firhansyah menambahkan bahwa koordinasi ini sangat penting dalam rangka perumusan skema solusi dan aksi-aksi konkret untuk mencegah kejadian berulang dan menyelesaikan laporan masyarakat yang berpotensi memenuhi unsur maladministrasi, khususnya dalam konteks pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan Perpustakaan se-Kalsel.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani diwakili Plt Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina mengatakan Bimtek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan pustakawan/pengelola perpustakaan Dispersip di 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Bimtek yang diikuti pustakawan/pengelola perpustakaan Dispersip di 13 kabupaten/kota inipun mengangkat tema “Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM) kabupaten/kota se-Kalsel” dilaksanakan di salah satu hotel berbintang, Kamis (12/9).

Hal ini, menurut Adethia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dispersip Kalsel memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan di wilayah Kalsel.

“Maka pada tahun ini kami akan fokuskan lebih aktif lagi pengawasan dan evaluasi dalam hal data perpustakaan se-Kalsel. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan IPLM dan TGM Provinsi Kalsel,” jelasnya.

Adethia berharap hasil dari Bimtek ini bisa diimplementasikan oleh pustakawan/pengelola perpustakaan Dispersip di kabupaten/kota dalam perhitungan IPLM dan TGM secara mandiri.

“Karena selama ini perhitungan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional jadi ibaratnya daerah itu terima bersih saja. Dengan adanya Bimtek ini, kita bisa melakukan perhitungan mandiri dan sudah tidak tergantung dengan perhitungan dari Perpusnas. Sehingga kedepan pihak Perpusnas hanya tinggal melakukan validasi saja, apakah yang dihitung oleh daerah itu sudah benar atau tidak,” jelasnya.

Sementara itu, Konsultan Perpusnas RI, Ustuwanah Aisyah mengharapkan agar para pustakawan/pengelola perpustakaan Dispersip di daerah memperhatikan betul-betul apa saja yang dihitung dalam IPLM dan TGM karena sangat berpengaruh pada hasil kedepannya.

“Untuk IPLM ada tujuh indikator yang dihitung sedangkan untuk TGM ada lima dimensi utama yang menjadi faktor utama perhitungannya,” terangnya.

Adapun tujuh indikator perhitungan IPLM diantaranya yakni, pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan ke perpustakaan, kemudian perpustakaan yang dibina sekolah SMP, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan, dan terakhir anggota perpustakaan.

Sedangkan untuk indikator TGM, Aisyah mengungkapkan diantaranya yakni, frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet.

“Semoga dengan materi yang saya sampaikan hari ini bisa di implementasikan oleh setiap rekan di kabupaten/kota di Kalsel, sehingga penilaian IPLM dan TGM setiap kabupaten/kota bisa meningkat setiap tahunnya,” tukasnya. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)