16 Juni 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Rakornas KI ke-15 : Open Government Solusi Tantangan Indonesia Emas 2045

2 min read

Suasana Seminar Nasional Urgensi Pemerintah Terbuka Menyongsong Indonesia Emas, di Banjarmasin, Senin (10/6).

BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Arya Sandhiyudha, menyatakan keterbukaan Pemerintah terhadap publik merupakan solusi tantangan dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha

Menurut Arya, salah satu hal yang menjadi landasan krusial dalam perjalanan menuju Indonesia Emas adalah pemerintah yang terbuka dan transparan.

“Pemerintah Terbuka solusi menghadapi tantangan demografi dan digitalisasi menuju Indonesia Emas 2045”, kata Arya saat memberikan sambutan sekaligus membuka Seminar Nasional tema Urgensi Pemerintah Terbuka Menyongsong Indonesia Emas, di Banjarmasin, Senin (10/6).

Arya mengatakan, tema tentang keterbukaan Informasi Publik ini di level global seringkali bersinggungan dengan tema tentang pemerintahan terbuka atau open government.

“Gagasan ini sejatinya satu dari tiga tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai sebuah negara dan bangsa yang sekarang kita harus jawab melalui peran kita yang ada di Komisi Informasi”, ungkap Arya.

Sebagai negara demokrasi, lanjut Arya, ada tantangan untuk melakukan peran peran keterbukaan informasi publik dan perwujudannya dalam format tata kelola pemerintahan dalam bentuk open government.

Menurut hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memperkuat keterbukaan informasi.

Skor Nasional IKIP tahun 2021 – 2023 berada dalam kondisi sedang. Tahun 2021 mencapai angka 71,37. Tahun 2022, dengan angka 74,43, dan tahun 2023 dengan angka penilaian 75,40 mengalami kenaikan sebesar 0,79 poin dari tahun sebelumnya.

“Capaian ini tidak hanya memperkuat reputasi Indonesia di mata dunia, tetapi juga memberikan dorongan positif dalam upaya internal untuk memperbaiki sistem pemerintahan,” jelas Arya.

Seminar Nasional ini sendiri merupakan permulaan dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI Se-Indonesia Ke-15. Agenda Rakornas KI Ke-15 ini akan dilaksanakan dari tanggal 10 – 13 Juni 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Selain seminar, akan ada juga agenda Diskusi Publik, dan dilanjutkan juga dengan agenda utama Rapat Pleno KI Seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, mengatakan Pemerintah Provinsi Kalsel sangat mengapresiasi atas kepercayaan KI Pusat untuk melaksanakan Rakornas KI se Indoensia ke-15 di Banua ini.

Hal ini sejalan dengan keiginan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di Kalsel

“Pelaksanan Rakonas KI ini juga sebagai media untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang keseriusan Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap keterbukaan informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah” tuturnya.

Selain berdampak pada peningkatan indeks keterbukaan informasin publik, pelaksanaan Rakornas ini diharapkan juga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Banua.

“Dengan adanya Rakernas ini umkm dan sektor pariwisata kita bergerak semua, semoga peserta Rakornas dari 38 provinsi di Indonesia betah berkunjung ke Kalsel,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.