BANJARMASIN – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Kerja Tahun 2023 dengan mengangkat tema “Bergerak Meneguhkan Komitmen Untuk Kemanusiaan” di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Jum’at (8/12) sore.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 8-10 Desember 2023 ini dibuka oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diaduddin dan diikuti Pengurus PMI Provinsi Kalsel, PMI Kabupaten/Kota di Kalsel, serta sejumlah relawan.
Dalam sambutan Gubernur dikatakan pentingnya peran PMI dalam mendukung pembangunan kemanusiaan di Provinsi Kalsel dimana masyarakat hidup dalam era yang penuh dengan berbagai tantangan, salah satunya yang harus diwaspadai yaitu bencana alam di musim hujan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, PMI memegang peran strategis dalam memberikan bantuan, perlindungan dan pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan. Tema “Bergerak Meneguhkan Komitmen Untuk Kemanusiaan” yang bukanlah sekedar slogan semata, melainkan panggilan untuk bertindak nyata.
“Kita perlu bersatu, bekerjasama dan melangkah maju demi kemanusiaan. PMI sebagai organisasi relawan yang berkomitmen tinggi, memiliki peran besar dalam merespon dan mengatasi berbagai tantangan tersebut. Saya yakin dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tertanam pada setiap relawan, kita dapat mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan kemanusiaan yang berkelanjutan di Banua,” terangnya.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait untuk turut serta aktif dalam mendukung upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI.
“Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya, dimana solidaritas dan empati menjadi pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat kita,” ajaknya.
Sementara itu, Ketua PMI Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menjelaskan pihaknya akan menyusun rencana strategis dalam kegiatan musyawarah kerja ini, termasuk salah satunya mengantisipasi persoalan kebencanaan, baik bersifat bencana alam maupun bencana nonalam seperti COVID-19.
“Jadi kami melakukan rencana kegiatan dan penyusunan program tidak bersifat sporadik, tetapi terencana. Hal ini sesuai dengan tugas pokok PMI, yaitu soal penyediaan kebutuhan darah masyarakat serta penanganan bencana dan konflik sosial di masyarakat,” tuturnya.
Terkait penyediaan kebutuhan darah, Gusti Iskandar menyatakan selama ini tercukupi karena PMI Kalsel sudah memiliki tujuh Unit Transfusi Darah (UTD) sehingga distribusi penyediaan kebutuhan darah sudah bisa menjangkau 13 kabupaten/kota di Banua.
“Sudah jauh lonjakannya. Kemarin awal-awal saya jadi Ketua, PMI Kalsel masih memiliki 2-3 UTD. Kalau sekarang sudah 7 UTD sehingga distribusi untuk membagi ke 13 kabupaten/kota sudah bisa menjangkau,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinkes Kalsel didampingi Ketua PMI Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyerahkan sertifikat kepada perwakilan PMI Kabupaten Tanah Laut sebagai Pusat Unggulan Pemberdayaan Masyarakat Aman dan Tangguh Bencana Kategori Pengurangan Risiko Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat dan Antisipasi Perubahan Iklim Tingkat Pratama. (NRH/RDM/RH)