Forum Puspa Kalsel dan Kaukus Perempuan Politik Kalsel Bersinergi Dalam Percepatan Pembangunan

BANJARMASIN – Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kaukus Perempuan Politik Kalsel bersinergi dalam percepatan pembangunan.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Anggota Komisi I DPRD Kalsel sekaligus Ketua Kaukus Perempuan Politik Kalsel, Dewi Damayanti Said, bertempat di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur, baru-baru tadi.

Ketua Forum Puspa Kalsel, Mariani mengatakan ada beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak, antara lain peningkatan usaha ekonomi pasca pandemi Covid-19 sehingga kekerasan dalam rumah tangga yang disinyalir diakibatkan persoalan ekonomi dapat diminimalisir.

“Kemudian persoalan pernikahan anak dan stunting, perdagangan perempuan dan anak juga perlu menjadi prioritas bagi kita,” katanya.

Selain itu, Mariani juga berharap kuota untuk perempuan di parlemen lebih dari 30 persen agar kaum perempuan bisa menempati posisi strategis sebagai pengambil kebijakan, khususnya pada Pemilu 2024 mendatang.

“Jadi kaum perempuan di Kalsel diharapkan bisa bersaing dan terus meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka sehingga layak duduk sebagai perwakilan perempuan di parlemen,” jelasnya.

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Kalsel sekaligus Ketua Kaukus Perempuan Politik Kalsel, Dewi Damayanti Said menyambut baik adanya komunikasi awal dengan forum pegiat perempuan di Kalsel ini.

“Forum Puspa Kalsel ini sangat membantu dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Banua karena mereka betul-betul memahami keadaan yang sekarang ini terjadi pada perempuan dan anak,” tuturnya.

Dewi juga akan meneruskan aspirasi yang disampaikan Forum Puspa Kalsel kepada Komisi di DPRD Kalsel yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Insya Allah usulan Perda tentang anak terlantar ini akan kami komunikasikan ke Komisi IV yang membidanginya. Mudah-mudahan bisa menjadi inisiasi Dewan,” harapnya. (NRH/RDM/RH)