MENPAN RB Dukung Inflementasi Reformasi Birokrasi Tematik BPS

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, pada Senin (30/01). Peluncuran tersebut juga disaksikan melalui live streaming YouTube BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dilanjutkan dengan Press Release berita resmi statistik hasil long Form sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas, Anggota Komisi XI DPR RI Kamarussamad, Kepala BPS Margo Yuwono, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara, serta para pejabat di lingkungan BPS.

Dalam sambutannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas menyambut baik dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pusat Statistik (BPS). Dirinya meyakini implementasi reformasi birokrasi di BPS dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan, tugas pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan itu bukan merupakan tugas yang ringan sehingga Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras.

“BPS juga memiliki peran penting dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan,” ungkap Azwar Anas.

Azwar Anas menambahkan bahwa dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan, interkoneksi data dan informasi menjadi penting karena menjadi salah satu syarat pendukung terbentuknya efektivitas tata kelola pemerintahan. Untuk itu, BPS selaku penanggung jawab di bidang data statistik diminta dapat mengawal dan berperan aktif, terutama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.

“Melalui pemanfaatan data, pemerintahan digital akan dapat diwujudkan dan penerapan data driven nation dapat segera diimplementasikan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan dalam program pengentasan kemiskinan, BPS melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pendataannya, serta melakukan survei evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam program peningkatan investasi, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kode referensi antar-instansi pusat serta pengawalan lengkap terhadap koperasi dan UMKM. Kemudian program terkait digitalisasi pemerintahan, BPS berupaya mendata statistik dalam bentuk infrastruktur statistik nasional yang dapat digunakan berbagi pakai.

“Kami mendorong kolaborasi data untuk kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini kami wujudkan dalam pemanfaatan platform Digital Data Registrasi Sosial Ekonomi,” ungkap Margo Yuwono.

Dilanjutkannya, upaya pelaksanaan reformasi birokrasi BPS dilakukan penguatan di hulu dengan perbaikan sistem dan manajemen internal BPS. Upaya internal ini kemudian dikuatkan dengan dukungan di hilir melalui penyelesaian isu-isu prioritas pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik agar dapat berdampak langsung ke masyarakat. (MRF/RDM/RH)