BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar rapat pemantapan peringatan Haul Akbar Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau abah Guru Sekumpul ke-18 tahun 2023 di Gedung Idham Chalid Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel pada Jum’at (20/1). Rapat dibuka oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, dan dihadiri SKPD Lingkup Provinsi Kalsel, serta Instansi yang akan turut serta menangani Haul ke-18.
Sekdaprov Kalsel saat memimpin rapat haul guru Sekumpul ke – 18
Pada rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana melakukan rekayasa beberapa jalan pada saat acara Haul berlangsung.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalsel Fitri Hernadi mengatakan, rekayasa lalu lintas yang pihaknya lakukan, untuk menentukan dan mengarahkan jema’ah pada jalan utama yang ada di Jalan Keramat, Tungkaran dan Martapura Lama. Kemudian, untuk jalan K. H Sya’rani Arif akan ditutup total, lalu Jalan di sepanjang A. Yani arah Sekumpul juga akan dilakukan rekayasa secara besar.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Fitri Hernadi
“Jadi jalan mulai dari Margasari arah Sungai Ulin, dan Margasari Ke Banjarmasin itu nanti kosong dan akan digunakan jamaah untuk menggelar haul,” ungkap Fitri disela-sela rapat.
Fitri menambahkan pihakanya juga sudah mengatur untuk jalur sungai dan saat ini sudah disiapkan 4 dermaga di daerah Keramat. Jalur sungai akan digunakan untuk mambantu meminimalisir kepadatan jalur darat.
“Untuk rekayasa jalan nanti akan dilaksanakan H-3 menjelang haul guru sekumpul tersebut,” lanjut Fitri.
Dishub Provinsi Kalsel juga sudah melakukan pemetaan terhadap kantong parkir di beberapa wilayah. Dalam pemantapan haul akbar ini juga telah disiapkan perahu karet di jalur sungai untuk mengangkut para jemaah VIP.
“Ada 7 perahu karet yang Kami siapkan pada haul ini,” tutup Fitri. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) siap mendukung pelaksanaan Haul Abah Guru Sekumpul ke-18 yang akan dilaksanakan pada 26 Januari 2023 mendatang di kediaman pribadi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Jalan Kertak Baru, Kampung Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Kepadatan arus lalu lintas menjelang hingga hari H peringatan, tentu tidak luput dari perhatian. Apalagi jalan menuju lokasi dinilai terlalu sempit untuk dilewati ribuan kendaraan secara bersamaan.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, pihaknya bersama dengan Diskominfo Kota Banjarbaru dan Diskominfo Kabupaten Banjar akan memberikan dukungan sarana prasarana pemantauan pergerakan orang (CCTV) di sekitar Jl. A. Yani. Sedangkan khusus di lokasi kegiatan mulai dari Pesantren Darrusalam sampai ke Desa Dalam Pagar akan dilakukan pemantauan melalui CCTV yang telah disiapkan. Berdasarkan hasil survei bersama dengan Diskominfo Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, ada 8 – 10 titik yang akan dilakukan pemasangan CCTV untuk pemantauan di lokasi kegiatan.
“Kesiapan jaringan internet atau telekomunikasi untuk penyiaran di lokasi kegiatan, akan berkerjasama dengan provider untuk menyediakan penguat sinyal,” ungkap Muslim pada Jum’at (20/1).
Muslim menambahkan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pihak Telkom untuk penguat sinyal di lokasi kegiatan guna mendukung kelancaran penyiaran secara langsung baik melalui streaming YouTube, maupun media televisi lokal, dan radio.
Selain penguatan sinyal telekomunikasi dan pemantauan CCTV, Diskominfo Kalsel juga akan menyediakan layar LCD di sekitar lokasi kegiatan untuk mengakomodir kenyamanan masyarakat dalam menyaksikan gelaran Haul ke-18 Abah Guru Sekumpul.
“Ada enam titik atau lebih nanti yang akan kita pasang LCD ini. Untuk pemasangannya akan dilakukan pada H-3 sebelum kegiatan dilaksanakan,” lanjut Muslim.
Diungkapkannya, untuk pemasangan CCTV sudah dilakukan oleh pihaknya, dan untuk pemasangan penguat sinyal akan dilakukan pada H-5 sekaligus akan dilakukan uji coba. (MRF/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Komisi II DPRD Kalsel menyambut baik atas hasil kinerja Tahun 2022 yang dilakukan Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin. Pasalnya, realisasi kas pendapatan yang diberikan instansi ini melebihi target atau sekitar 138 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengaku terkesan atas hasil yang diberikan pelabuhan ini. Apalagi, target penerimaan di PPI Batulicin tahun 2023 kembali dinaikkan.
Paman Yani (tengah) dan Burhanuddin (kiri) saat melakukan diskusi saat penyampaikan aset lahan dan realisasi PAD di PPI Batulicin
“Memang kalau bisa dikatakan terbesar karena pendaratan yang sering berlabuh tak hanya dari Kalsel saja melainkan dari Kalbar dan Kaltim ikut memasok atau mengambil ikan di sini. Terkadang Kalteng datang,” ujarnya, kepada awak media, usai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin, Jumat (20/1) siang.
Politisi Golkar ini membeberkan, kalau Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin juga bakal mendapat suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 dari pemerintah pusat yang peruntukkannya khusus sebagai pengembangan infrastruktur. Hal itu juga agar lokasinya lebih representatif lagi.
“Jalan juga, saya yakin ini akan bagus lagi. Cuman, infrastruktur yang kurang nanti akan kita tambah melalui APBD di Badan Anggaran (Banggar) yang mudah-mudahan menjadi pelabuhan besar di Kalsel sebagai rujukan utama,” paparnya.
Kendati demikian, menurut dia, Pelabuhan Perikanan Batulicin sudah mengalami banyak kemajuan. Bahkan, potensi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tak diragukan lagi.
“Tahun 2022 mereka (PPI Batulicin) bisa meyakinkan kita dan ternyata itu benar,” ucapnya.
Namun, ada hal yang saat ini masih menjadi target penyelesaian masalah baik tingkat legislatif atau pun pihak eksekutif yakni terkait lahan. Dimana, persoalan pelik itu ada dipihak ketiga.
“Ada keterkaitan aset, barang kali bisa dikoordinasikan dengan rekan dari Pelindo agar bisa diselesaikan,” ungkap Paman Yani (sapaan akrab) yang membidangi ekonomi dan keuangan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin, menyampaikan, dengan adanya kabar baik ini tentu dukungan terhadap Pelabuhan Perikanan Batulicin terus mengalir. Mendengar adanya realisasi yang melebihi dari 138 persen itu tentu juga jadi pencapaian luar biasa.
“Mereka perlu mendapat aplause. Saya kira pula ke depan perkembangan PPI Batulicin harus terus mendapat dukungan. Karena, dari informasi yang didapatkan hasil bongkar muat ikan di pelabuhan itu ada dari Pontiakan dan Samarinda bahkan sampai daerah lainnya,” jelas dia.
Terkait aset, dirinya terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel untuk segera menyelesaikan permasalahan aset lahan yang diketahui masih menyisakan 2.200 meter (m) dari total keseluruhan sebesar 2 Hektere (Ha).
“Alhamdulillah, aset yang sudah berhasil dikuasai itu sekitar 1,8 Ha. Jujur, saat ini surat kepemilikan tanah yang sebelumnya sudah diurus bersama Pelindo itu masih dengan saya dan harus segera ditelusuri agar bisa diselesaikan karena ganti rugi lahan sudah dibayarkan,” tuturnya.
Dilokasi yang sama, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, menyebutkan, dari hasil realisasi penerimaan kas daerah (PAD) 138 persen tersebut tercatat target semula Rp245 juta untuk tahun 2022 terkumpul Rp335 juta.
“Pada 2023, kami ditargetkan sekitar Rp500 juta artinya kami harus mengembangkan lagi penerimaan di pelabuhan baik itu lahan, bangunan yang bisa menjadi potensi pendapatan,” ucapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Syarwani, dalam memaksimalkan Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin, setidaknya pemerintah pusat telah mengalokasikan melalui DAK sebesar Rp2,6 Miliar.
“Itu untuk pemasaran ikan termasuk peningkatan lantai dermaga, drainase dan sebagainya. Bahkan, kami juga mendapatkan ABPD Murni untuk membangun APF dan Cold Storage,” bebernya.
Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Tanah Bumbu saat mengukur luas lahan di Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin
Selanjutya, ia bersama masyarakat akan melakukan penelusuran terkait tumpang tindih lahan yang disekitar lokasi lahan pelabuhan.
“Dengan adanya dokumen yang disebutkan pak Burhan tadi, nanti kita telusuri siapa yang terlibat dalam penyelesaian lahan ini,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan legislatif mendukung langkah Pemerintah Kota, menjalin kerjasama untuk mengatasi kekurangan stok beras.
Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada wartawan pada Jumat (20/1).
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah
Awan menjelaskan, saat rapat dengar pendapat, dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin, terungkap untuk stok beras lokal mengalami kekurangan, disebabkan produksi panen tahun lalu terjadi penurunan, akibat serangan hama tungro, berdampak harganya tinggi di pasaran.
“Rata-rata harga beras lokal mencapai Rp20 ribu rupiah perliter,” katanya
Disampaikan Awan, dari hasil RDP dengan Disperdagin Banjarmasin mempersiapkan kerjasama khususnya ketersediaan beras, bersama Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, dan Luar Daerah yaitu Provinsi Jawa Barat. Ia berharap adanya beras luar, warga di Kota ini tidak akan keberatan untuk mengkonsumsinya.
“Kita ingin perjanjian kerjasama hanya sebatas memenuhi kekurangan stok beras lokal, kalau sudah normal, kembali ke beras sendiri,” pinta politisi PKS DPRD Banjarmasin.
Lebih lanjut Awan menambahkan, langkah cepat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin, bekerjasama dalam rangka mendatangkan beras luar, juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya inflasi tinggi.
“Semoga inflasi di Banjarmasin dapat menurun hingga dibawah satu persen,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh kembali mendapatkan akreditasi tingkat paripurna bintang lima dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Dengan demikian, RSUD Ansari Saleh berhasil mempertahankan akreditasi paripurna tersebut selama tiga kali berturut-turut.
Direktur Utama RSUD Ansari Saleh, dr. Among Wibowo menjelaskan kegiatan survey akreditasi dilaksanakan pada 16-19 November 2022 lalu dimana kegiatan tersebut dalam upaya memberikan evaluasi tentang pelayanan-pelayanan unggulan dan mutu di RSUD Ansal.
“Berdasarkan survey akreditasi tersebut, termasuk beberapa proses dokumentasi maupun survey di lapangan, RSUD Ansal sudah memenuhi standar pelayanan akreditasi dan berhasil mempertahankan predikat lulus tingkat paripurna bintang lima untuk ketiga kalinya,” katanya kepada wartawan, belum lama tadi.
Among menambahkan hasil akreditasi kali ini berlaku selama empat tahun ke depan yaitu sampai tahun 2026 mendatang. Namun, ditegaskannya, pelaksanaan kegiatan akreditasi sudah menjadi budaya yang setiap hari dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Termasuk juga untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan RSUD Ansari Saleh,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan Jembatan Sulawesi 2, yang saat ini diberi nama Jembatan Masjid Jami.
Peresmian dilakukan langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Jumat (20/1).
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin kami bersyukur atas diresmikannya Jembatan Sulawesi 2, serta dilakukan pemberian nama,” ungkapnya.
Pada awalnya, nama untuk Jembatan Sulawesi 2 tersebut ditawarkan, nama tokoh agama yang cukup terkenal dikawasan tersebut alm Guru Zuhdi, Tokoh Nasional Surgi Mufti, atau kebiasaan masyarakat sewaktu dulu menyembut Jembatan Sulawesi 2 dengan Jembatan Masjid Jami.
Karena, lanjut Ibnu, masyarakat setempat tetap menginginkan nama Jembatan Sulawesi 2 dengan sebutan Jembatan Masjid Jami.
“Maka, secara resmi Pemerintah Kota Banjarmasin menyematkan nama Jembatan Masjid Jami,” ucap Ibnu.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga meminta agar masyarakat dapat menjaga aset dari Jembatan Masjid tersebut. Jangan sampai alat alat pada Jembatan tersebut tidak dicuri dan lainnya.
“Kami berharap Jembatan Masjid Jami ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Dan, tidak lagi terjadi kemacetan,” ujar Ibnu.
Pada hari yang sama Walikota Banjarmasin ini juga meresmikan, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pressroom Balaikota Banjarmasin.
Ibnu Sina mengatakan, diresmikan ruang Pressroom Balaikota Banjarmasin ini, merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Kota Banjarmasin, terhadap para media yang melakukan peliputan di Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Sedangkan, untuk peresmian pemanfaatan gedung baru, yang digunakan untuk Kantor BPBD Kota Banjarmasin. Saat ini sudah dapat menampung semua logistik yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Tidak terasa, sepekan lagi gelaran Haul Akbar Guru Sekumpul akan dilaksanakan di kawasan Teluk Selong kabupaten Banjar. Tepatnya pada Kamis (26/1) mendatang. Berbagai persiapan sudah dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, untuk memastikan haul akbar pertama pasca pandemi COVID-19 ini, berjalan dengan lancar. Salah satunya dari segi kesehatan.
Kepada Abdi Persada FM baru – baru ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dr. Diauddin mengatakan, seperti pelaksanaan haul – haul sebelumnya, pihaknya selalu dilibatkan untuk memastikan kelancaran acara dari sisi kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel
“Yang pertama dari segi konsumsi, kita akan pastikan seluruh makanan yang disajikan aman untuk dimakan jemaah yang hadir. Kita akan periksa semua makanan yang dibagikan, untuk memastikan tidak ada makanan basi, atau makanan yang terkontaminasi bahan berbahaya,” jelasnya.
Selanjutnya yang kedua, menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Banjar ini, pihaknya juga akan mendirikan 20 posko kesehatan di sekitar lokasi kegiatan.
“Posko – posko ini nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah obat – obatan yang diperlukan saat kondisi darurat. Hal ini sebagai antisipasi jika ada jemaah yang tiba – tiba mengalami sakit,” urainya.
Tidak cukup sampai disitu, pada Haul Akbar kali ini, Dinas Kesehatan Provinsi juga mendirikan rumah sakit lapangan. Rumah sakit ini berfungsi sebagai tindakan penyelamatan pertama, apabila terjadi kondisi darurat.
“Berdasarkan pengalaman haul akbar sebelumnya, akan sangat sulit bagi petugas kesehatan untuk mengevakuasi jemaah yang memerlukan penanganan medis, untuk dibawa ke rumah sakit rujukan terdekat. Mengingat jalan darat akan sulit diakses, karena sesaknya jemaah yang hadir. Meski begitu, kita akan tetap siapkan jalur evakuasi di sungai, untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan terdekat,” tutupnya.
Pada haul akbar tahun ini, diperkirakan akan ada 300 tenaga kesehatan yang disiagakan selama acara berlangsung. Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah, mengingat akan ada banyak tenaga kesehatan yang menawarkan diri menjadi sukarelawan, termasuk mereka yang berasal dari provinsi tetangga, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan perpanjangan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalsel.
Penandatanganan MoU tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut dilakukan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Kepala Kejati Kalsel, Mukri bertempat di Aula Anjungan Papadaan Kejati Kalsel, Kamis (19/1).
Turut hadir mendampingi Ketua Dewan, yaitu Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas, Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hasanuddin Murad, dan Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini beserta jajaran.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan MoU tersebut merupakan lanjutan kerjasama yang telah dijalani oleh DPRD Kalsel dan Kejati Kalsel selama tiga tahun terakhir ini.
“Melalui kerjasama ini, DPRD Kalsel merasa terbantu dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan TUN,” jelasnya.
Lebih lanjut, menurut Supian HK, penandatangan MoU ini merupakan upaya DPRD Kalsel untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok masing-masing dalam memaksimalkan pembangunan di Provinsi Kalsel.
“Kami meyakini bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi kelembagaan, kemudian membawa manfaat bagi kemajuan kalsel,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kejati Kalsel, Mukti memberikan apresiasi mendalam terhadap jajaran DPRD Kalsel atas kepercayaan yang telah diberikan. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, lanjutnya, DPRD Kalsel dapat meminta bantuan hukum kepada jaksa dan pengacara negara dalam hal pendapat hukum maupun pendampingan hukum.
“Pendampingan dalam berbagai permasalahan hukum perdata dan TUN yang dihadapi oleh DPRD Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
