Gelar Mukerda, MUI Kalsel Bahas Masalah Keagamaan dan Umat

BANJARMASIN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) mulai 21 – 22 Desember 2022, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Pembukaan Mukerda dilakukan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, pada Rabu (21/12) sore.

Gubernur Sahbirin Noor dalam sambutan tertulisnya menyebutkan, penguatan peran MUI harus senantiasa dilakukan agar organisasi ini bisa lebih banyak lagi memberikan kontribusi kepentingan masyarakat terutama umat Islam.

Apalagi tantangan yang dihadapi umat Islam akhir-akhir ini cukup kompleks dan beragam. Tentu saja hal ini membuat tugas dan peran MUI ke depan semakin bertambah berat.

Namun diingatkan, tugas dan peran yang semakin bertambah berat tersebut tidak perlu membuat lemah, tapi sebaliknya membuat semakin bersemangat untuk menjawab dan menyelesaikannya, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat akan eksistensi MUI.

“Pemerintah siap bergandengan tangan dengan MUI untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini,” ungkap Paman Birin.

Lebih lanjut disebutkan, MUI sebagai wadah tempat berkumpulnya para ulama dan intelektual muslim, memiliki arti sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Kalsel yakni mitra untuk membantu pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang keagamaan.

Agama tak bisa dipisahkan dari negara, agama merupakan aspek fundamental yang tumbuh dan mengakar dalam kehidupan manusia. Agama menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan berperilaku hampir di semua gerak dan perjalanan kehidupan manusia.

Disebutkan juga, dalam satu dekade terakhir di Indonesia banyak persoalan yang muncul ke permukaan, memiliki keterkaitan atau hubungan dengan masalah-masalah agama.

Pemerintah dalam hal ini tidak bisa berdiam diri dan berlepas tangan karena persoalan itu menyebabkan masyarakat banyak yang notabene adalah tanggung jawab dan peran pemerintah di dalamnya untuk ikut terlibat penanganannya.

Sehubungan dengan itu pemerintah memerlukan bantuan dan kerjasama dan berbagai pihak, termasuk MUI dan ormas-ormas keagamaan lainnya sehingga berbagai persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan optimal.

Sementara itu, Ketua MUI Kalsel, KH Husin Nafarin dalam sambutannya berharap, peserta yang terlibat, mengikuti jalannya kegiatan dengan serius dan bisa memberikan sumbang pikiran yang berguna bagi kemaslahatan umat.

“Yang dibahas macam-macam, semua bidang di komisi-komisi MUI,” ujarnya kepada wartawan usai pembukaan Mukernas.

Turut diundang sebagai pemateri, dari pengurus Baznas Kalsel, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Kalsel, dan pihak pengelola keuangan haji, yang selanjutnya akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan MUI. (RIW/RDM/RH)