Komisi XI DPR RI Minta Pemprov Kalsel Serius Tangani Stunting

BANJARBARU – Rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kalimantan Selatan. Kunker kali ini dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dalam Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Berpusat di ruang Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (11/10), Nihayatul mengatakan, pada kunker yang dihadiri sejumlah Kepala SKPD serta pimpinan lembaga terkait lainnya ini, didapatkan banyak catatan terutama dibidang kesehatan dan juga ketenagakerjaan, misalnya prevelensi stunting Kalsel yang masih cukup tinggi yakni diatas 30 persen. Padahal pemerintah pusat memiliki mimpi agar di 2024 angka stunting bisa turun hingga 13 persen.

Selain itu, lanjut Nihayatul, angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kalsel juga masih memprihatinkan. Dimana menurutnya, hal ini sering terjadi akibat tingginya angka pernikahan dini.

“Tadi kalau tidak salah ada 26 atau 28 per 100 ribu kelahiran. Nah ini pasti relatif dengan pernikahan dini, pernikahan dini biasanya itu pasti efeknya pada angka kematian ibu dan angka kematian bayi,” ucapnya.

Ia berharap ada keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan stunting di Kalsel, sehingga target penurunan stunting di 2024 benar-benar bisa terealisasi.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, stunting sangat berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan modal investasi bagi pembangunan daerah.

Oleh sebab itu diakuinya, pembangunan SDM juga menjadi fokus kerja utama Pemprov Kalsel sembari menekan angka prevelensi stunting.

Bahkan jika melihat grafik Indek Pembangunan Manusia (IPM), lanjutnya, ada peningkatan kualitas SDM yang ditunjukkan dari IPM Kalsel yang terus meningkat dari 69,05 tahun 2016 menjadi 71,28 di tahun 2021.

“Hal ini penting, mengingat fase bonus demografi di Kalsel diperkirakan mencapai puncaknya di tahun 2036. Artinya kita memiliki waktu kurang dari 10 tahun untuk meningkatkan kualitas daya saing manusia yang bisa berbicara di tingkat global,” ucapnya.

Selain itu, diakuinya, Pemprov Kalsel juga menyadari bahwa salah satu kunci pembangunan SDM yakni pendidikan dan kesehatan. Untuk itu Pemprov Kalsel juga terus berupaya memperluas akses dan keterjangkauan pendidikan dengan membangun unit-unit sekolah.

“Pemprov Kalsel juga terus meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan, misalnya dengan membangun jejaring kerjasama dengan rumah sakit harapan kita untuk membangun pusat pelayanan jantung terpadu,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)