Jadi Ibukota Provinsi, Pemko Terus Berbenah Wujudkan Banjarbaru Kota Masa Depan

BANJARBARU – Setelah ditetapkan menjadi Ibukota Provinsi (IKP) Kalsel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru terus melakukan koordinasi secara intensif, baik dengan Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di Banjarbaru sebagai IKP.

Mengingat perpindahan ibukota Kalsel ke Banjarbaru merupakan bagian dari rancangan agar Banjarbaru sebagai kota penyangga rencana pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

“Insya Allah perencanaan ini akan kita follow up dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga perencanaan tersebut dapat kita selesaikan, meskipun tidak mesti diselesaikan dalam satu, dua atau tiga tahun,” kata Walikota Banjarbaru, M Aditya Mufti Ariffin kepada Abdi Persada FM dalam program Topik Kita Hari Ini dengan tema ” Kesiapan Banjarbaru Menjadi IKP Kalsel”, edisi Selasa (4/10).

Aditya menjelaskan saat ini, Pemko Banjarbaru sedang menuntaskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di tahun 2024. Termasuk juga perencanaan mitigasi banjir yang mulai dikerjakan pada tahun ini hingga tahun 2026 mendatang.

Selain itu, menurut Aditya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menyelesaikan permasalahan lahan dan menyiapkan lahan untuk pembangunan ke depannya.

“Ada landreform dan lain lain yang seharusnya sudah dieksekusi dari beberapa tahun yang lalu sehingga Pemda memiliki cadangan lahan. Hari ini sudah kita follow up kembali sehingga kita bisa menjamin ketersediaan lahan untuk pemerintah mengembangkan semua sarana dan prasarana di Banjarbaru,” tambahnya.

Aditya berharap Pemko Banjarbaru bisa bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Kalsel untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai kota masa depan dan penyangga IKN di Kalsel.

Sementara itu, di acara yang sama, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar mengharapkan agar Pemkot Banjarbaru mulai memetakan rencana-rencana strategis untuk pengembangan kota. Salah satunya dengan memperhatikan persoalan ketersediaan lahan untuk instansi vertikal maupun pengembangan kota.

“Karena seiring waktu, harga lahan akan semakin tinggi dan kawasannya akan menyempit,” jelasnya.

Sehingga, menurut Fadli, sudah saatnya Pemkot Banjarbaru memperhatikan ketersediaan lahan untuk fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau, rumah sakit, tempat-tempat usaha dan juga jalan-jalan yang memerlukan perluasan.

“Seperti jalan Trikora dan jalan Landasan Ulin karena nantinya akan menjadi jalan nasional,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)