Hari: 1 September 2022

BANJARBARU – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, meminta atensi seluruh Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan menganggarkan pengendalian inflasi. Selain itu, mereka diminta mengambil langkah strategis dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan melalui surat atensi yang dikirim pada Rabu (31/8) ke Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Kalimantan Selatan. Ini merupakan hal serius untuk menekan inflasi di Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Kotabaru yang sudah kritis di atas 6 persen.

Meskipun Indonesia dianggap “sukses” oleh dunia dalam menghadapi recovery pandemi COVID-19 dan ekonominya tumbuh (reborn) naik kembali ke angka 5,4 persen, inflasi sudah mengancam Indonesia.

“Ditambah lagi, karena perang Rusia-Ukraina, terganggunya pengiriman dari Rusia, salah satu pengekspor minyak dan bahan pangan terbesar di dunia,” ujar Rudy.

Dalam atensi yang disampaikannya, Rudy menegaskan, mengutip arahan Menteri Dalam Negeri pada Selasa (30/8), Pemerintah Daerah dan Desa harus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi.
Selain itu, Pemerintah Daerah dan Desa, yang akan dibantu oleh BPKP, harus mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi mitigasi risiko dalam pengendalian inflasi di daerah.

“Pemerintah Daerah dan Desa harus mengimplementasikan strategi mitigasi dan melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk pengendalian inflasi daerah. Ini harus menjadi isu prioritas para Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, seperti ketika menghadapi Pandemi COVID-19. Jangan cuek-cuek saja, menganggap kondisi sekarang aman saja,” tegas Rudy.

Beberapa titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Selatan sudah mengalami antrean panjang untuk mengisi bahan bakar. Ini menandakan krisis ketersediaan energi yang serius.

“Masyarakat dijaga harus jangan sampai melakukan panic buying atas keterbatasan ketersediaan bahan bakar,” ungkap Rudy.

Karenanya, inflasi di daerah harus ditangani bersama dan harus melibatkan semua pihak yang ada di Kalimantan Selatan.
Sebagai langkah kolaborasi untuk meredam inflasi di Kalimantan Selatan, Rudy meminta Pemerintah Daerah dan Desa bersama unsur TNI/Polri dan lainnya menerapkan gerakan Bike to Work (Bersepeda ke Kantor) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Selatan.

“Apabila langkah ini diterapkan, kita dapat menyumbangkan efisiensi penggunaan energi karbon yang tidak membebani subsidi anggaran negara/daerah,” ungkapnya.

Selain energi, tanaman pangan seperti cabai dan bawang, sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar saat ini, juga dapat dikurangi dengan langkah sederhana.

Dikatakan Rudy, langkah sederhana itu adalah Urban Farming, gerakan menanam tanaman pangan secara mandiri, yang memanfaatkan lahan atau pekarangan kosong di masing-masing rumah.

Kedua hal sederhana yang disampaikan sebagai atensi ke Gubernur, Bupati, dan Walikota akan menciptakan efisiensi penggunaan energi karbon, ketahanan pangan, dan inflasi yang terkendali. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsdi perlu dikaji lagi. Mengingat, saat ini Indonesia termasuk calon penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yakni Kalsel masih mengalami dampak inflasi. Bahkan, Kotabaru tercatat masuk dalam deretan di atas target nasional sebesar 6,65 persen.

Menurut Pengamat Ekonomi Kalsel, Hastin Umi Anisah, penyebab akan dihapuskannya BBM bersubsidi ini disebabkan lantaran APBN tak dapat lagi menahan pembelian minyak jadi. Harga per barel yang dikenakan sebelumnya hanya dikisaran Rp63 juta dan kini naik Rp90 juta.

“Untuk memenuhi kebutuhan minyak di Indonesia itu kan dikuasakan ke kontrak karya Migas. Lalu mereka mengekspor ke Singapura untuk minyak jadi dan hanya dapat menghasilkan 1,6 juta barel perhari artinya masih kurang,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (1/9) siang.

Tercatat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BBM bersubsidi dari negara mencapai Rp502 triliun. Sedangkan secara total keseluruhan sebesar Rp2.000 triliun.

“Apabila dana tersebut digunakan untuk subsidi tersebut maka APBN akan jebol, tetapi, maksud dari jebol ini harusnya diperjelas,” imbuhnya.

Ia menilai, kebijakan ini harus benar-benar dikaji secara mendalam selain pertumbuhan laju inflasi pada kebutuhan pokok yang saat ini tengah dijalani secara nasional termasuk Kalsel. Ditambah lagi adanya kebijakan atas kenaikan BBM bersubsidi bakal menambah lagi angka inflasi.

“Otomatis akan menambah beban ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus memikirkan kembali kebijakan ini soal pemenuhan BBM bersubsidi,” ucapnya.

Dari Pengamatannya, selama ini kebutuhan minyak di Indonesia mencapai 1,4 juta barel perhari. Namun nyatanya, hanya mampu memenuhi keperluan dikisaran 600 ribu barel perharinya.

“Berarti kan masih kurang. Nah, dari kurangnya itu Indonesia impor dari kilang minyak luar negeri. Tapi, Indonesia selama ini juga ekspor minyak mentah dan impor minyak jadi,” ungkapnya.

Pemicu alasan kenaikan BBM bersubsidi, sebut dia, karena anggap belum tepat sasaran. Tetapi, dampak yang ditimbulkan ke masyarakat bawah juga harus dipikirkan secara matang. Sehingga, efek domino secara ekonomi dirasakan.

“Dampak domino yang dimaksudkan adalah bakal terjadi inflasi dan salah satunya yakni kenaikan harga bahan pokok tak hanya se Indonesia, Kalsel juga akan mengalami itu. Bahkan tidak semua orang telah mendapatkan pekerjaan atas dampak dari pandemi COVID-19,” tuturnya.

Saat ini Kalsel sendiri dalam perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat tahun kalender Juli 2022 inflasi mencapai 4,53 persen. Sedangkan inflasi di bulan yang sama sudah berada pada angka 0,36 persen. Disisi lain, tahun ke tahun (Juli 2021 – Juli 2022) bekisar 6,15 persen.

“Kita di Indonesia mampu menghasilkan minyak jadi sendiri tanpa harus mengekspor lagi. Mengingat, SDM dan teknologi tak kalah dengan negara lain. Jadi, yang perlu diperhatikan adalag efek domino ekonominya,” paparnya.

Sementara itu, Area Manager Commonication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto Satria, mengatakan, pencanangan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar saat ini masih tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Yang berubah itu hanya Bahan Bakar Khusus (BBK) non subsidi. Ya belum, nanti ditunggu saja, karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi mereka nanti yang mengumumkan,” singkatnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerjanya, Rabu (31/8).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan rapat kerja tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan antara kegiatan-kegiatan SKPD dengan aspirasi masyarakat yang dijaring dalam reses anggota DPRD Kalsel.

“Hal ini dilakukan agar dalam aplikasinya pada APBD tahun 2023 nanti bisa tepat sasaran dan kalaupun ada belanja modal sifatnya bisa produktif sehingga pembangunan bisa lebih merata di Kalsel,” kata Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini kepada wartawan.

Paman Yani mengungkapkan dalam rapat tersebut, anggota dewan bersama SKPD mitra kerja bertukar pikiran sambil memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar merata di Kalsel.

“Kami anggota dewan yang mewakili tujuh daerah pemilihan ini juga sama. Jangan sampai ada terjadi ketimpangan, tidak balance, sehingga dalam aplikasi pembangunan ini bisa benar-benar selaras dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalsel,” jelasnya.

Selain itu, Paman Yani juga menginginkan agar SKPD mitra kerja diminta fokus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan anggota DPRD Kalsel akan memonitoring hal itu.

“Kita akan lihat perkembangannya sehingga benar-benar terarah dan yang ujungnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di Banua,” tambahnya.

Untuk diketahui, rapat kerja tersebut dihadiri antara lain Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata dan lain-lain. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, meminta seluruh stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalsel yang saat ini berada diurutan 20 se-Indonesia dengan nilai 75,41.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Kapasitas lembaga demokrasi dengan 28 indikator yang meliputi kinerja di bidang politik ekonomi dan sosial tingkat demokrasi Indonesia ini bahkan sudah tercantum dalam RPJMD Kalsel yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel, Heriansyah, mengaku dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat, termasuk didalamnya unsur Parpol, Mahasiswa, dan lembaga masyarakat, pihaknya optimis mampu meningkatkan IDI Kalsel sebanyak 5 poin dalam jangka waktu 5 tahun.

“Kita menargetkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, IDI kita bisa mencapai 80 poin, dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat,” ungkapnya, Rabu (31/8).

Heriansyah menyebut, upaya-upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalsel dalam hal ini Bakesbangpol, salah satunya yakni melalui sosialisasi untuk mengetahui faktor yang menghambat peningkatan IDI.

“Misalnya dalam hal keuangan, bagaimana partisipasinya dalam anggaran pendidikan. Kemudian kebebasan publik, dimana 12 Kabupaten-Kota kita masih memiliki Perda Ramadhan. Jadi bagaimana itu semua nanti bisa jadi kearifan lokal,” jelasnya.

Heriansyah berharap, dengan keterlibatan seluruh pihak dan seluruh upaya-upaya tersebut, pembangunan demokrasi di Kalsel mampu mencapai tingkatan demokrasi substantif yang ditandai dengan melekatnya perilaku demokrasi Pancasila.

“Tentu upaya-upaya tersebut membutuhkan kerja keras, sistematik dan berkelanjutan. Oleh sebab itu konsepsi pelaksanaan kebijakan menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter kebangsaan dan pencapaian nilai-nilai demokrasi,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali meraih prestasi membanggakan pada ajang 27th Infobank Awards 2022 yang dilaksanakan di Jakarta jelang akhir Agustus 2022. Event yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank tersebut, menetapkan Bank Kalsel sebagai peraih predikat “Sangat Bagus” dari kinerja keuangan pada Kelompok KBMI 1 (Modal Inti sampao dengan Rp6 Triliun) Aset Rp10 Triliun sampai dengan di bawah Rp25 Triliun.

Penghargaan ini diterima langsung Direktur Bisnis Bank Kalsel, Fachrudin, yang didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi.

Menyikapi raihan tersebut, Fachrudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pihak yang selama ini telah berkontribusi terhadap pencapaian positif ini.

“Mewakili manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan oleh Infobank Media Group. Penghargaan ini sangat membanggakan bagi kami, di tengah misi peningkatan literasi finansial dan transformasi keuangan dalam menghadapi situasi yang tak menentu saat ini. Bank Kalsel mampu beradaptasi dan menunjukkan kinerja yang positif. Semua raihan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh insan Bank Kalsel dan dukungan dari stakeholders, nasabah Bank Kalsel serta para pemegang saham,” ucap Fachrudin.

Fachrudin juga menambahkan bahwa Infobank Awards 2022 ini akan menjadi stimulus bagi seluruh insan Bank Kalsel untuk berkontribusi semakin baik lagi.

“Penghargaan ini menjadi pendorong Bank Kalsel untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan nasional. Bank Kalsel, Setia Melayani Melaju Bersama,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)