Hari: 12 Agustus 2022

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Bank Kalsel, menggelar pasar murah selama tiga hari.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada wartawan pada Jumat (12/8), pasar murah ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalsel ke-72 dan HUt Kemerdekaan RI ke-77. Kegiatan dimulai sejak 12 – 14 Agustus 2022 yang berlokasi di depan Siring 0 KM Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin.

“Warga bisa datang langsung berbelanja mulai Jam 08.00 WITA,” katanya

Birhasani menjelaskan, kegiatan pasar murah ini beberapa SKPD terkait ikut meramaikan diantaranya Dinas Perkebunan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Puluhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Dari masing-masing stand tidak hanya menjual keperluan bahan pokok, juga ada kain sasirangan, tas purun dan kriya,” jelasnya

Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Bahriah menyampaikan, pihaknya sangat senang mengikuti pasar murah ini, untuk menjual beberapa produk andalan seperti baju blazer, hijab dan sepatu dari kain sasirangan serta beberapa tas purun dengan beragam bentuk, dengan bahan dasarnya dari Ecoprinting.

“Untuk harga bervariasi dari Rp35 ribu rupiah, Rp 100ribu rupiah, hingga Rp 500ribu rupiah, tutupnya.

Untuk diketahui, Ecoprinting adalah sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang cukup sederhana namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Prinsip pembuatannya adalah, melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang atau bagian tubuh lain yang mengandung pigmen warna dengan media kain tertentu. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai tidak serius dalam mendukung program “Merdeka Sampah” yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel).

Nyatanya, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar masih banyak ditemukan di sejumlah titik jalan protokol, salah satunya di sisi jalan Gubernur Subarjo yang masuk wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Hanifah Dwi Nirwana, saat menjadi pionir dalam aksi bersih-bersih jalan protokol yang melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Jumat (12/8).

Hanifah menyayangkan, pemerintah kabupaten/kota seakan tidak mengapresiasi dan tidak memiliki atensi yang kuat, serta tidak serius dalam mendukung program merdeka sampah jalan protokol. Padahal program ini didedikasikan untuk kabupaten/kota.

“Banyak TPS yang masih harus dirapikan, karena ini tanggung jawab pemerintah daerah,” ucapnya disela kegiatan aksi bersih-bersih jalan protokol di Jalan Gubernur Subarjo.

Dalam penanganan sampah, lanjut Hanifah, Pemprov Kalsel bahkan telah menginisiasi bantuan melalui dana Corporate Social Responsibillity (CSR) dari perusahaan di wilayah Kalsel, untuk menyediakan sarana prasarana armada sampah ke pemerintah kabupaten/kota. Namun hingga saat ini diakuinya, sejumlah bantuan tersebut masih belum dioperasionalkan.

“Seperti di Kabupaten Banjar, kami telah memberikan beberapa tosa, satu buah mobil pick up dan juga kontainer. Tetapi (bantuan itu) belum juga dioperasionalkan,” lanjutnya menyayangkan.

Sebab itu, Hanifah mengajak pemerintah daerah agar lebih serius lagi dalam menangani persoalan sampah, agar tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman.

“Ayo kita sama-sama peduli akan persoalan sampah ini,” imbuhnya.

Aksi bersih-bersih program merdeka sampah kali ini menyasar beberapa ruas jalan, yakni 7 lokasi di Kabupaten Banjar, 1 lokasi di Kota Banjarmasin , dan 1 titik di Kota Banjarbaru.

Selain merupakan bentuk keseriusan Pemprov Kalsel terhadap penanganan sampah, aksi bersih-bersih ini juga dilakukan demi menyambut Hari Jadi Kalsel ke 72 serta HUT RI ke 77.

“Kita harapkan kegiatan ini dapat direplikasi di kabupaten/kota, karena mereka (pemerintah kabupaten/kota) yang justru punya tugas dan bertanggung jawab dalam penanganan sampah,” tegasnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PRPSLU) Budi Sejahtera Kalimantan Selatan masih enggan menerima kunjungan dari luar setelah akhir-akhir ini kasus COVID-19 kembali menghantui.

Kepala Panti PRPSLU Budi Sejahtera Kalsel, Surya Fujianorrochim, mengatakan, tidak diperkenankannya tamu atau pengunjung dari luar memasuki lingkungan wisma adalah bertujuan untuk menekan penularan.

“Sampai saat ini kami tidak memperkenankan warga (pengunjung) lansia untuk bertemu langsung di dalam wismanya,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, Jumat (12/8) siang.

Alasan diberlakukannya itu, menurut dia, merupakan kebijakan bersama yang sebelumnya telah dijalankan pengelola panti bersama Dinas Sosial Provinsi Kalsel selama masih adanya penyebaran pandemi COVID-19.

“Saat ini kondisi lansia masih aman, tetap saja, minimal kami tetap menjaga agar mereka tidak terpapar COVID-19 lagi,” ucapnya.

Meski rata-rata lansia dilingkungannya telah mendapatkan dosis ketiga (booster). Namun, dirinya mengungkapkan, proteksi pencegahan tetap menjadi prioritas pihaknya.

“Salah satunya tetap menggunakan masker saat berkomunikasi dengan lansia dan menjaga jarak sesuai anjuran,” ungkapnya.

Sebagai bentuk solusi kepada pengunjung apabila ingin melepas rindu, lansia akan difasilitasi pengelola panti berupa video call melalui smartphone untuk berkomunikasi.

“Biasanya kami fasilitasi video call melalui handphone pintar (smart phone) baik Whatsapp ataupun Zoom Meet,” bebernya.

Meski ada larangan kunjungan diseputar kawasan wisma PRPSLU Budi Sejahtera Kalsel, ternyata pengunjung masih mendapat pelonggaran untuk bertemu dengan lansia secara tatap muka. Tetapi, harus dilokasi yang telah disediakan.

“Seperti biasa kami sediakan ruangan dikantor karena memudahkan untuk pengawasan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, Kamis (11/8).

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menjelaskan pada APBD Kalsel Tahun 2023 mendatang, proyeksi pendapatan daerah ada kenaikan sebesar Rp6,5 triliun lebih. Hal ini tentu saja memerlukan peran semua pihak, salah satunya UPTD-UPTD milik Pemprov yang sudah berstatus BLUD.

“Dari presentasi yang disampaikan BLUD di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, mereka memiliki potensi pendapatan yang luar biasa. Namun ternyata ada kendala seperti perizinan di tingkat pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Paman Yani, permasalahan ini harus segera dicarikan solusinya. Jika diperlukan Dinas dapat mengundang pihak legislatif dalam hal ini Komisi II untuk persoalan BULD-nya, bersama-sama melobi ke Kementerian terkait.

“Karena kita tidak ingin proyeksi pendapatan sebesar Rp6,5 triliun itu lepas. Sehingga harus benar-benar kita perjuangkan agar menjadi proyeksi yang real,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan potensi BLUD dalam rangka menambah PAD Kalsel.

“Pertemuan dengan Dewan Kalsel ini menjadi penting karena kami dapat menginformasikan semua hal berkenaan dengan target, realisasi yang sudah dicapai, kendala yang dihadapi dan harapan ke depannya,” katanya.

Selain fungsi ekologi, diharapkan BLUD-BLUD dibawah Dinas LH Kalsel, seperti Laboratorium Lingkungan dan TPA Sampah Regional Banjarbakula juga dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pasar Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkaian Hari Jadi (Harjad) ke 72 yang berlokasi di Siring 0 KM, mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, pada saat melakukan peninjauan ke Pasar Murah tersebut, Jumat (12/8).

“Kami melakukan pemantauan terhadap produk UMKM, yang di pasarkan pada Pasar Murah tersebut. Seperti, produk olahan ikan yang ada di stand Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel untuk produk olahan pangan bawang goreng, serta lainnya,” ungkap Anggota DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani.

Menurut Paman Yani, DPRD Provinsi Kalsel tentu memberikan dukungan terhadap, peningkatan produk olahan ikan serta pangan tersebut, serta Pemerintah Provinsi terus memberikan dukungan terhadap peningkatkan produk UMKM di banua ini.

“Produk olahan ikan serta pangan dari Kalsel, memiliki rasa enak,” ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Paman Yani, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar mendukung produk UMKM lokal dari Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Untuk warga di Kalsel, agar dapat mendukung produk UMKM lokal Banua ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Yani juga memberikan apresiasi kepada produk olahan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, pada Pasar Murah tersebut.

“Kami juga memberikan apresiasi terhadap produk olahan ikan, yang ditampilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti produk olahan ikan pakasam, abon haruan, ikan presto bandeng, ikan nila segar siap saji, serta lainnya,” ucapnya lagi.

Paman Yani berharap, peningkatan perekonomian dari sektor UMKM terus mengalami peningkatan. Melalui pembinaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. (SRI/RDM/RH)