Upayakan KPM di Desa Untuk Tuntaskan Permasalahan Stunting di Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah sedang berupaya keras untuk menuntaskan permasalahan stunting di Kalsel dengan mengoptimalkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dibentuk secara khusus ditingkat desa.

Kabid Kelembagaan dan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel Noor Saufiah mengungkapkan ada sekitar ratusan Kader Pembangunan Manusia (PKM) yang siap memberikan edukasi tentang pentingnya pencegahan stunting di pedesaan.

“Tahun 2020 kami sudah menggelar Bimtek untuk KPM sebanyak 88 orang dan 2022 ini sekitar 114 kader dan seluruhnya terlaksana,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Sebagai yang berperan aktif di pedesaan, kader ini juga telah dibekali pelatihan melalui bimbingan teknis (Bimtek) sebagai tolak ukur dalam rangka memaksimalkan langkah strategis dalam penurunan stunting di Kalsel.

“Fungsi mereka disana itu adalah membantu pemerintahan desa dalam mengintervensi gizi yang terintegrasi ditingkat desa,” bebernya.

Secara keseluruhan, ia memaparkan, ada sekitar delapan aksi nyata dalam menekan angka stunting di Kalsel. Tetapi, spesifiknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi lebih fokus kepada rencana aksi empat dan lima.

“Untuk aksi keempat itu sudah terealisasi seratus persen oleh kabupaten/kota. Sedangkan, untuk aksi kelima yakni sudah ada sekitar 1.895 kader dengan capaian sekitar 102 persen dari total desa di Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Sementara itu Kades Banua Budi Rahman memaparkan sebagai bentuk kepanjangan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) salah satu upaya yang digalakkan pihaknya adalah peningkatan kapasitas kemampuan Kader Pembanguan Manusia (KPM).

“Kami memiliki KPM sebanyak dua orang dan telah mendapatkan pelatihan dari Pemprov Kalsel dan sesuai dengan program yang fokuskan saat ini adalah penurunan stunting dan untuk menggajian melalui dana desa dengan anggaran pertahunnya sekitar 1.500.000 rupiah,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan pencegahan angka stunting, Pemerintahan Desa Banua Budi juga telah meanggarkan sebanyak Rp4.800.000 atau sekitar 0,65 persen dari alokasi dana desa.

“Kami setiap bulannya mengadakan kegiatan posyandu dalam rangka pencegahan dan menurunkan angka stunting dengan alokasi anggaran 400.000 rupiah melalui alokasi dana desa,” papar Kades Banua Budi Rahman.

Seperti diketahui, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) masuk dalam jajaran wilayah kategori kuning yang nyaris masuk zona merah dengan prevalensi mencapai 29,6 persen menyusul Hulu Sungai Selatan sebesar 29,1 persen. (RHS/RDM/RH)