29 Mei 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Tingkatkan Kemampuan, BPKP Kalsel Kirimkan 5 Auditor Ikuti Pelatihan KPK

2 min read

Gubernur Kalsel (duduk, tengah) berfoto bersama seluruh peserta pelatihan

BANJARMASIN – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, menghadiri pembukaan Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tipikor Pidana Korupsi Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Rudy M. Harahap hadir sebagai salah satu narasumber, yang memberikan materi tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Kegiatan ini diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dibuka Deputi Bidang Koodinasi dan Supervisi, KPK RI Nurul Gufron melalui zoom, serta dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Bareskrim Polri, Jampidsus Kejagung, Inspektur Kalsel, Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Kepala BPK RI Kalsel.

Kegiatan yang berlangsung dari 13 hingga 16 Juni 2022 disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin ini, bertujuan mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan penegak hukum serta auditor, dalam penanganan tindak pidana korupsi (tipikor).

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koodinasi dan Supervisi, KPK RI Nurul Gufron menyatakan keseriusan pemerintah, memberantas tindak pidana korupsi, tercermin dari adanya lembaga APH Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Ketiga lembaga tersebut yang didukung BPK, BPKP serta Inspektorat, harus selalu bersinergi dan harmonis secara bersama-sama dalam spirit, motivasi dan komitmen memberantas korupsi.

“APH harus memiliki standar dan prosedur penanganan perkara yang sama serta memiliki pemahaman yang sama atas peraturan perundang-undangan perkara yang ditanganinya dan aturan keuangan negara, dengan menerapkan teknik dan profesionalisme hukum yang sama,” kata Nurul Gufron.

Sedangkan Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama dalam sambutannya berharap, melalui pelatihan bersama ini, bisa memiliki sumber daya manusia penegak hukum yang berkualitas dan auditor yang handal dalam kemajuan pembangunan melalui penanganan tipikor.

“Kita tahu, penanganan Tipikor sudah terjalin dengan baik oleh seluruh pihak berkepentingan, baik dari KPK, Polda, Kejaksaa Tinggi, BPK, BPKP dan Inpektorat, dalam mengawal pembangunan di Kalsel,” kata Birgjen Pol Bahtiar.

Sementara itu. Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa meskipun upaya edukasi, sosialisasi pencegahan hingga penindakan terhadap Tipikor tetap berjalan, namun potensi terjadinya Tipikor masih ada dan berkembang.

“Maka dari itu, komitmen seluruh kepentingan sangat diperlukan dalam memberantas Tipikor, sehingga upaya pemberantasan Tipikor dapat berjalan semakin baik dan mampu menutup potensi terjadinya pelanggaran, khusunya bagi penyelenggara negara,” kata Sahbirin.

Sahbirin juga meminta kepada seluruh pihak yang berkentingan untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, kerja sama lintas sektoral, peningkatan kapasitas SDM serta dalam penanganan Tipikor pun harus secara sungguh-sungguh, sistematis dan berkelanjutan.

Pelatihan ini diikuti 75 peserta, yang terdiri dari Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Jaksa pada Direktorat Penyidikan Jampidsus kejagung RI, Auditor Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, Auditor BPK RI Kalsel serta Auditor Perwakilan BPKP Kalsel yang mengirimkan 5 orang peserta. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.