Provinsi Kalsel, Diingatkan Soal Target 6T Belanja Produk Dalam Negeri

BANJARMASIN – Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) alat kesehatan dan alat laboratorium kesehatan ditangani serius oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Buktinya, ekosistem P3DN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah menunjukkan progres yang bagus.

Namun, percepatan P3DN, terutama P3DN alat kesehatan dan alat laboratorium kesehatan harus serius ditangani karena tingkat komponen produk dalam negerinya atau TKDN masih rendah.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, pada business matching yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) di Aula RSUD Ulin Banjarmasin, akhir pekan lalu.

Pada acara tersebut, bersama dengan Kepala Pusat P3DN Kementerian Perindustrian Nila Kumalasari dan Ketua Tim Kerja Standar Alat Kesehatan Hanafi, Rudy mengajak semua pihak berkolaborasi mempercepat P3DN, dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Hal itu karena peran BPKP yang strategis pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

“BPKP ditugaskan bukan hanya mengawasi, tetapi memastikan percepatan P3DN memang berjalan dengan baik,” ujarnya saat ditemui di RSUD Ulin Banjarmasin.

Business matching yang diikuti seminar dan pameran tersebut, diikuti kurang lebih 25 produsen alat kesehatan dan laboratorium alat kesehatan.

Rudy juga mengajak para anggota GAKESLAB bersuara dan berdialog agar terungkap permasalahan aktual yang nyata dalam percepatan P3DN.

“BPKP sudah menyiapkan data, tetapi saya mau mendengar langsung dari setiap produsen. Itulah gunanya business matching. Jadi, tidak hanya satu arah saja dari saya,” tegas Rudy yang juga Associate Faculty Member Program Magister Universitas Bina Nusantara itu.

Business matching merupakan aksi yang bertujuan untuk mempercepat dealing pengadaan produk dalam negeri alat kesehatan.

“Jangan sampai kegiatan yang sudah digelar ini kurang terasa manfaatnya dan pengadaan malah melambat,” katanya.

Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan memiliki potensi belanja produk dalam negeri dan telah ditetapkan targetnya sekitar 6 triliun rupiah. Namun, dari 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, yang menunjukkan progres validasi komitmen belanja tersebut baru Pemerintah Kabupaten Tapin (100 persen), sedangkan Pemerintah Daerah lainnya belum tuntas.

“Bahkan, Kabupaten Tanah Bumbu, validasi komitmennya masih di bawah 75 persen,” tambah Rudy.

Diungkapkannya, pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, komitmen yang tervalidasi 50 persen masih terjadi pada 4 SKPD, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Terdapat juga 16 SKPD Provinsi Kalimantan Selatan yang belum bergerak sama sekali realisasi pengadaannya yang tervalidasi,” tegasnya.

Pada saat business matching, Rudy, lulusan Digital Talent Scholarship dari Harvard Kennedy School ini, juga menyampaikan beberapa strategi yang harus segera dijalankan.
Yang utama, katanya, bangun value atau nilai bersama dalam belanja produk dalam negeri, yaitu kita berpihak pada produk dalam negeri.
Kedua, insentif atau subsidi pada sertifikasi TKDN agar proses sertifikasi cepat. Kemudian, melakukan riset yang kuat pada alat kesehatan berteknologi tinggi.
Ketiga, prioritaskan penayangan produk dalam negeri pada E-Katalog. Contohnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa harus memberikan prime service atau layanan premium kepada produk dalam negeri yang siap ditayangkan.

“Terakhir, kita harus punya clearing house, bersama-sama sepakat memecahkan kasus yang dihadapi dan segera mengambil keputusan agar target percepatan P3DN dari Presiden tercapai,” tutupnya. (BPKPKalsel-RIW /RDM/RH)