DPRD Banjarmasin Gelar Rapur Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna penyampaian Rancana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Suasana rapat paripurna DPRD kota Banjarmasin

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, pada Rabu (8/6) menjelaskan, penyampaian laporan pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban Pemerintah kota dalam penggunaan APBD tahun 2021. Laporan keuangan itu amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

“Tugas legislatif mengawasi penggunaan anggaran,” ucapnya

Disampaikan Yamin, setelah penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021, pihaknya akan mempelajari terlebih dulu yang telah disampaikan Wali Kota Banjarmasin. Dari hasil pemandangan umum fraksi- fraksi telah menyetujui dibahas ke tahap selanjutnya.

“Delapan fraksi di DPRD sepakat dibahas, sehingga akan dijadwalkan,” katanya

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, realisasi anggaran dan pertanggungjawaban Pemerintah kota, sebelumnya telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke sembilan kali selama berturut turut dari BPK RI.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina

“Kita bersyukur bisa mempertahankan WTP, semoga mampu ke 10 kali,” harapnya

Ibnu menambahkan, dengan selesainya proses audit dan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI, maka akan dilanjutkan pembahasan untuk mendapat persetujuan DPRD Banjarmasin, agar nanti dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

“Semua catatan akan dilanjutkan ke pembahasan berikutnya, terutama perbaikan administrasi,” tutup Ibnu Sina.

Untuk diketahui, dalam Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Wakil Ketua Matnor Ali dan Tugiatno, dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, sedangkan kalangan legislatif diikuti sebanyak 33 orang, dari jumlah 45 orang anggota Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Kebakaran di Kemuning, Wawali Banjarbaru Apresiasi Kesigapan Petugas Damkar

BANJARBARU – Kesigapan dan kecepatan petugas pemadam kebakaran mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono.

Pasalnya, ia menyaksikan sendiri para petugas damkar ini, berhasil memadamkan api dalam waktu singkat, saat musibah kebakaran terjadi pada sebuah gudang di kawasan RT. 26 RW. 03 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, tepatnya di belakang ‘Angkringan & Coffe’ Rabu (8/6) bertepatan saat azan magrib berkumandang.

“Saat diinfokan bahwa ada kebakaran di dekat sini, saya langsung teruskan ke petugas pemadam kebakaran. Alhamdulillah dengan cepat dapat dipadamkan,” ucapnya usai melihat lokasi yang terbakar.

Ia juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada petugas pemadam kebakaran, atas kerja cepatnya, dalam memadamkan api.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh petugas pemadam kebakaran, begitu cepatnya melakukan padaman, hingga api benar-benar padam,” ucapnya lagi.

Hingga berita ini diturunkan, musibah kebakaran yang berdekatan dengan kediaman pribadi Wakil Wali Kota Banjarbaru ini, tidak diketahui penyebabnya, namun dipastikan tidak ada korban jiwa. (RDM/RH)

Sebelum Akhiri Masa Pemeliharaan, Balai Prasarana Permukiman Segera Tunaikan Perbaikan

BANJARBARU – Menyusul kerusakan fasilitas yang dialami, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsel segera menunaikan tanggungjawabnya untuk memperbaiki pedestrian di kawasan Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar.

Sempat heboh dan viral oleh salah seorang yang juga mantan anggota legislatif Kalsel Anang Rosadi di media sosial, kontroversi ini pun ternyata juga ditanggapi serius Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi dan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Banjar Ikhwansyah.

Menanggapi itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalsel Noor Dewi Sari menyampaikan soal proyek yang diakui hingga saat ini masih dalam tahap pemeliharaan dan bakal dihibahkan kepada Pemkab Banjar apabila pembangunan revitalisasinya mampu berjalan lancar sesuai perencanaan bersama.

PPK Balai Prasarana Permukiman, Noor Dewi Sari saat dikonfirmasi awak media, Rabu (6/8), terkait rusaknya fasilitas di pedestrian Sekumpul Martapura, Banjar.

“Sudah sesuai spesifikasi di perencanaan. Bahannya memang itu,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (8/6) siang.

Disamping itu, penyebab pecahnya beberapa paving block di sekitar pedistarian Sekumpul Martapura, sebut Dewi, diduga akibat truk bermuatan berat yang sering melindas fasilitas ini meski pun sudah pernah mendapat teguran keras.

“Lokasi yang rusak itu hanya dibeberapa titik dan itu tidak semuanya misal rumah sakit, retail modern dan kantor. Selain itu, sesuai perencanaan memang tidak memakai semen tetapi menggunakan abu batu,” jelas dia.

Dia juga mengungkapkan tactile block yang dikhususkan sebagai jalur penuntun untuk penyandang disabilitas diakui memang dipasang menggunakan perekat alias lem.

“Ditempel disejumlah pedesterian (trotoar),” beber Noor Dewi Sari.

Tetapi terlepas itu, pihaknya berkomitmen akan memperbaiki semua kerusakan yang ada di trotoar Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar sebelum masa pemeliharaan proyek berakhir.

“Kami terus mengawal proyek ini karena masih menjadi tanggungjawab kontraktor,” jelasnya.

Secara garis besar, ditegaskannya, proyek yang dikerjakan dibawah Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR RI tersebut sudah sesuai dengan perencanaan.

“Kami berkomitmen akan memperbaiki seluruh kerusakan trotoar tersebut sebelum dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Banjar,” sambungnya.

Terpisah, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdkab Banjar Ikhwansyah meminta kontraktor yang memegang proyek ini menanggung segala kerusakan tersebut sebelum nantinya penyerahan aset dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.

Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Banjar Ikhwansyah

“Jika proyek ini sesuai spek, baru dipertimbangkan untuk penghibahan,”

Terlebih, ungkap Ikhwan, untuk memastikan proyek berjalan baik pihaknya akan menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan.

“Kami juga menghimbau agar masyarakat dan pengunjung sekumpul untuk menjaga jalur pejalan kaki tersebut,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi, Banjarmasin Raih Peringkat Satu Terbanyak

BANJARMASIN – Saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelesaikan, Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, di salah satu hotel berbintang, di Kota Banjarmasin, Rabu (8/6).

Menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga (Disbudporapar) Kota Banjarmasin Apriadi mengatakan, pihaknya bersyukur perwakilan peserta pemuda pelopor asal Kota Banjarmasin, mampu meraih peringkat pada seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tentunya kami bersyukur seluruh perwakilan pemuda pelopor Kota Banjarmasin, mampu meraih peringkat di Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Menurut Apriadi, 5 bidang pemuda pelopor Kota Banjarmasin, mampu meraih peringkat dsemua bidang. Diantaranya, peringkat 1 diraih 2 bidang yaitu Bidang Pangan serta Bidang Inovasi Teknologi. Peringkat 2 berhasil diraih Bidang Pengelola Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Pariwisata, serta Peringkat 3 diraih Bidang Pendidikan, dan Bidang Agama, Sosial, dan Budaya.

“Kami terus melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas pemuda melalui, pemuda pelopor di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Sementara itu, Dispora Kalsel mengharapkan kepada para pemenang pada seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi mampu membanggakan Banua, pada tingkat nasional mendatang.

Seperti yang disampaikan, Kabag Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Heru Susmianto.

Kabag Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Heru Susmianto

“Saat ini kami telah menyelesaikan Penjurian Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Dan, lanjut Heru, para pemenang peringkat 1 nantinya akan dikirim untuk mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Nasional mendatang.

“Kami juga akan mempersiapkan para pemenang tersebut, untuk dapat mempersiapkan penampilan mereka pada Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Nasional mendatang,” ujar Heru. (SRI/RDM/RH)

TPPS Kalsel Siap Terjun ke Desa, Guna Tekan Angka Stunting

BANJARBARU – Berdasarkan data BKKBN, Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia tahun 2022 ini.

Merujuk pada Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, 5 wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk dalam 76 kabupaten/kota berkategori “merah”. Diantaranya Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, Balangan, dan Tanah Laut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, pihaknya bersama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalsel sudah memberikan gambaran ke kabupaten/kota terkait kondisi stunting di wilayah mereka.

Dari hasil pemetaan tersebut tersebut diakuinya, TPPS Kalsel akan terjun langsung ke kabupaten/kota untuk mengevaluasi komitmen Pemerintah Daerah masing-masing dalam menekan angka stunting, dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke desa-desa untuk melihat langsung keperluan ibu hamil dan balita dalam melengkapi kebutuhan asupan gizi.

“Pemerintah daerah kami minta untuk mengumpulkan data nama dan alamat ibu hamil dan balita, selanjutnya akan dikunjungi oleh TPPS provinsi dengan skala prioritas,” ucapnya Ariadi, Selasa (7/6).

Selain itu, lanjut Ariadi, pihaknya juga akan menjadikan daerah yang angka stuntingnya rendah sebagai contoh inovasi dalam menekan angka stunting untuk daerah lain.

“Kita akan melihat upaya apa yang telah mereka lakukan dalam menekan stunting, lalu akan kita kaji tiru, sehingga tim kita dapat lebih fokus dalam mencegah stunting di Kalsel,” terangnya.

Langkah lainnya, beber Ariadi, Wagub Kalsel, Muhidin, selaku Ketua TPPS Kalsel menginginkan keterlibatan pihak swasta dalam mencegah stunting di Kalsel melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

“Misalnya ada yang memberikan CSR ke desa atau kecamatan sehingga bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, seperti memberikan susu formula atau makanan tambahan,” bebernya.

Menurut Ariadi, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga sangat berpengaruh terhadap penekanan stunting. Karena  selain akibat asupan gizi yang tidak tercukupi, stunting juga diakibatkan oleh pernikahan di usia muda yang cenderung terjadi di wilayah pelosok.

“Jika kita lihat, angka kemiskinan Kalsel ini terbaik se Indonesia, jadi stunting bisa saja diakibatkan oleh pernikahan di usia muda. Makanya kita libatkan pemuka agama untuk mensosialisasikan ini,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)

Exit mobile version