DPRD Kalsel Desak Draft Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemprov ke Bank Kalsel

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel segera menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Bank Kalsel.

Hal itu kembali disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, kepada wartawan, Selasa (28/9).

Ia mengungkapkan bahwa desakan tersebut demi kepentingan Bank Kalsel sebagai bank miliknya pemerintah daerah, agar nantinya Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun tercukupi pada 31 Desember 2024 mendatang.

Imam menjelaskan mengacu dari hasil kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada beberapa waktu lalu diketahui bahwa Pemprov Kalteng dan lima kabupaten/kota di provinsi tersebut, ternyata sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalteng ke Bank Kalteng.

“Dari 14 sisanya tujuh kabupaten/kota di Kalteng sedang menggodok raperda tersebut, sedangkan dua kabupaten lainnya yang belum menyusun raperdanya,” jelasnya.

Kondisi tersebut lanjut Imam, berbeda dengan di Kalsel, yang hingga sekarang belum sama sekali menyusun Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalsel ke Bank Kalsel.

“Inilah yang menjadi kekhawatiran Komisi II DPRD Kalsel karena jika sampai 31 Desember 2024 mendatang kecukupan modal tidak terpenuhi, maka status Bank Kalsel terancam turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat karena jika sampai 31 Desember 2024 mendatang kecukupan modal tidak terpenuhi, maka status Bank Kalsel terancam turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat, ” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kalsel mendesak Pemprov Kalsel segera menyusun draft Raperdanya. Begitu juga Bank Kalsel diminta agar giat melakukan pendekatan ke pemerintah kabupaten/kota di Kalsel untuk menggolkan penambahan modalnya. (NRH/RDM/EPS)