Migrasi TV Analog ke Digital Dinilai Bebani Lembaga Penyiaran Lokal

BANJARMASIN – Rencana migrasi televisi analog ke digital menjadi perhatian DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Aturan tarif migrasi ke digital itu menjadi kendala tersendiri bagi lembaga penyiaran khususnya lokal.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel diwakili Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas dan Anggota Komisi I DPRD Kalsel yaitu Karlie Hanafi, Iskandar Zulkarnain, dan Fahrani bersama KPID mencoba menyamakan persepsi ke salah satu lembaga penyiaran Dayak TV di Palangkaraya Kalimantan Tengah, Selasa (14/9) lalu.

“Kunjungan kerja tersebut terkait kebijakan pemerintah dalam penerapan analog switch off (ASO). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020,” kata Ketua KPID Kalsel, Azhari Fadli kepada wartawan, Senin (20/9).

Yang kedua, lanjutnya, terkait penerapan prinsip diversity of content dimana fokusnya adalah keberagaman isi siaran media publik, baik berdasarkan jenis program maupun isi program.

“Setelah kami berdiskusi, ada beberapa kesimpulan yang kami dapatkan terkait migrasi dari lembaga penyiaran lokal ke digital, yaitu biaya sewa MUX yang sangat membebani lembaga penyiaran yang ada di daerah, ” jelasnya didampingi wakil ketua KPID Fadli Rizki, koordinator bidang pengawasan isi siaran Rozy Maulana, dan koordinator bidang kelembagaan Nazaruddin Ikhwan.

Untuk itu, lanjut Azhari, KPID Kalsel akan segera berkoordinasi dengan penyedia MUX mengenai besaran tarif sewa yang diberikan agar tidak memberatkan lembaga penyiaran lokal dan segera berkoordinasi dengan lembaga penyiaran guna memperoleh solusi.

“Mudah-mudahan ke depan KPID Kalsel bisa menjembatani permasalahan seperti ini,” harapnya.

Azhari juga mengharapkan ke depan DPRD Kalsel bersama KPID bisa mendorong terwujudnya Perda tentang Penyiaran di Kalsel sehingga terwujudnya sistem penyiaran yang berkeadilan bermartabat maju dan berdaya saing. (NRH/RDM/RH)