Dilikuidasi, Bidang Energi DESDM Resmi Masuk Dalam Tubuh Dinas Perindustrian Kalsel
2 min read
Kabid Energi Dinas ESDM Kalsel, Sutikno saat dikonfirmasi terkait likuidasi bidangnya.
BANJARBARU – Bidang energi di dalam tubuh Dinas ESDM Kalsel diakui telah resmi dilikuidasi (dipecah). Bahkan, dua pekan terakhir kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Dinas Perindustrian.
Terkait hal itu, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Kalsel, Sutikno mengungkapkan akibat dihilangkannya bidang strategis dalam hal pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) itu, alokasi yang dulunya tersedia kini harus diakui menjadi zero (nol) anggaran.
“Sehingga pada 2022 mendatang, siapa yang akan mengevaluasi? Karena hampir semua SKPD tidak ada lagi instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan EBT terkait bauran energi,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.
Ia menegaskan meski turunan kewenangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan kini telah dipercayakan ke tingkat daerah dan menjadi Perda RUED. Namun sayangnya, dikarenakan adanya likuidasi tadi secara otomatis aturan ini diakui sudah tidak berfungsi lagi.
“Tahun 2021 ini, kami juga sudah tidak memiliki alokasi anggaran. Bahkan, termasuk menganggarkan lagi, tentu diperkuat dengan hilangnya nomenklatur di dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia,” ungkapnya.
Tentang capaian bauran energi pada 2019 – 2020 di Kalimantan Selatan, Sutikno menyampaikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui bidang Energi telah banyak menyumbangkan ide hingga kreatifivitas dalam pemanfaatan sumber Energi Baru Terbaru (EBT) termasuk pengelolaan serta pengembangan.
“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait sempat langka gas elpiji 3 kg, kami memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber gas baru mengingat jumlah populasinya di Kalsel diketahui kini mencapai hingga 700 ribu ekor lebih,” bebernya.
Kemudian, dirinya memaparkan pula biogas alami yang tercipta dari kotoran manusia dan dipraktikkan kepada puluhan pesantren dengan kapasitas 500 santri itu mampu menghidupkan lima kompor.
“Program ini sudah berjalan dari 2020 – 2021, namun sekali lagi, kami tidak punya lagi anggaran untuk EBT,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
