DPRD Banjarmasin Sarankan Kartu Vaksin Bukan Syarat Utama Dalam Setiap Urusan
1 min read
Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Hari Kartono
BANJARMASIN – Kalangan legislatif menyarankan, kartu vaksin COVID-19 bukan menjadi syarat utama dalam setiap urusan.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Hari Kartono, kepada wartawan pada Kamis (2/9), adanya kebijakan harus menunjukkan sertifikat sudah divaksin COVID-19, untuk melakukan pengurusan berbagai macam administrasi, termasuk rencana masuk Mall, dirinya menyarankan hal itu sebaiknya tidak diberlakukan, karena akan berdampak lebih luas, yaitu otomatis menghambat roda perekonomian.
“Kalau syarat itu diberlakukan, sedangkan stok vaksin masih kosong, padahal warga ingin divaksin, ini tentu menyulitkan, apalagi untuk masuk ke Mall,” ucapnya.
Lebih lanjut Hari menjelaskan, dengan nanti diterapkan kebijakan, dalam setiap urusan administrasi, harus memiliki kartu vaksin COVID-19, tentunya akan membuat warga untuk malas berurusan, sehingga akan dikhawatirkan pelayanan menjadi tidak berjalan maksimal.
“Saat ini sebagian warga ada yang tidak bisa divaksin, karena memiliki riwayat penyakit yang membahayakan, maka hendaklah jangan dijadikan sebagai syarat,” pintanya.
Politisi Gerindra DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, pihak pemerintah dan pengelola tempat usaha, tidak secepatnya menerapkan kebijakan, namun rutin memberikan edukasi masyarakat untuk terus menerapkan secara ketat protokol kesehatan (prokes).
“Kami ingin setiap kebijakan akan lebih memperhatikan kondisi dilapangan, jangan membuat kekhawatiran masyarakat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
