Optimalisasi Pendapatan, Pemprov Kalsel Bentuk Tim OPAD
2 min read
Rapat Banggar DPRD Kalsel bersama TAPD Kalsel membahas KUPA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengoptimalkan pendapatan.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menjelaskan urusan pendapatan dikelola oleh SKPD pengampu yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) beserta UPTD Samsat yang merupakan leading sektor yang mengurusi soal pendapatan.
“Soal insentif kita sepakat, jika memang PAD meningkat secara signifikan karena hasil kerja pegawai bersangkutan kita wajib memberikan reward, sebaliknya jika kinerja buruk kita akan beri punishment,” kata Roy.
Begitu pula terkait perangkat optimalisasi pendapatan Pemprov Kalsel, lanjut Roy, sekitar bulan Februari 2021 lalu sudah membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Jadi tim ini sudah dibentuk dan berjalan. Terdiri dari lintas sektor, tidak hanya Bakeuda, juga tergabung sektor-sektor lainnya seperti Dinas Kesehatan dan Dinas-dinas lainnya yang memiliki UPT yang mempunyai sumber pendapatan,” jelas Roy didampingi Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ir Fajar Desira.
Sebelumnya, kendati mengapresiasi positif kinerja TAPD Kalsel yang berani menartget pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2021 dikisaran Rp3 triliun lebih, diatas APBD Perubahan 2020 yang hanya Rp2 triliun lebih, namun wakil rakyat di DPRD Kalsel, mengkhawatirkan bakal terdapat kesulitan merealisasikan target tersebut, jika instrumen dan perangkat pendukung kinerja hanya seadanya. Terlebih dalam kondisi Covid-19 yang terus melanda dan berdampak masih terpuruknya prekonomian.
Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin saat rapat bersama membahas, KUPA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022 di DPRD Kalsel pada Senin (23/8) meminta Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, berani bersikap dan mengambil keputusan untuk menempatkan seseorang atau pegawai sesuai, yang ditunjuk sebagai penanggungjawab untuk urusan peningkatan pendapatan, termasuk pendapatan pajak air permukaan yang dinilai masih sangat potensial. (NRH/RDM/RH)